Prabowo dorong penyederhanaan izin investasi untuk percepat realisasi usaha di Indonesia

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Penyederhanaan izin investasi Prabowo

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Para Jutawan

Berita dari Otoritas Pengawas

Dan Blystone

13.05.2026

Prabowo dorong penyederhanaan izin investasi untuk percepat realisasi usaha di Indonesia — Izin investasi dipercepat

Pemerintah Indonesia mendorong percepatan reformasi perizinan setelah pelaku usaha menyampaikan keluhan atas lamanya proses persetujuan investasi. Presiden Prabowo Subianto menyatakan keterlambatan izin dapat berlangsung hingga satu sampai dua tahun, jauh lebih lama dibanding sejumlah negara tetangga.

Sorotan

Prabowo menginstruksikan percepatan dan penyederhanaan izin investasi di Indonesia untuk menyaingi negara lain yang bisa menyelesaikan proses dalam dua minggu.
Prabowo menugaskan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas khusus percepatan deregulasi guna mengatasi tumpang tindih regulasi investasi.
Presiden menekankan deregulasi sebagai cara menekan praktik birokrasi bermotif keuntungan yang meningkatkan biaya dan ketidakpastian bagi investor domestik maupun asing.

Keluhan dunia usaha dan rencana deregulasi

Seperti dilaporkan KOMPAS.com, Prabowo menyampaikan bahwa para pengusaha ingin bekerja dan berinvestasi, tetapi kerap menghadapi proses perizinan yang sangat lama. Dalam arahannya di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026), ia meminta agar perizinan investasi dipermudah dan tidak dipersulit.

Ia membandingkan lamanya penerbitan izin di dalam negeri dengan negara lain di kawasan yang disebut dapat menyelesaikan proses dalam waktu dua minggu. Karena itu, ia menilai regulasi harus disederhanakan agar Indonesia lebih kompetitif dalam menarik dan merealisasikan investasi.

Prabowo juga mengatakan pemerintah sempat menyederhanakan perizinan, namun kemudian sejumlah kementerian dan lembaga kembali menerbitkan aturan lanjutan. Untuk menindaklanjuti hal itu, ia menugaskan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumpulkan para pakar guna membentuk satuan tugas khusus percepatan deregulasi.

Dampak bagi iklim investasi dan pengawasan

Presiden juga menyoroti dugaan praktik birokrasi yang memanfaatkan proses perizinan untuk mencari keuntungan, termasuk permintaan imbalan agar izin lebih cepat terbit. Pernyataan itu menempatkan deregulasi tidak hanya sebagai langkah pemangkasan prosedur, tetapi juga sebagai upaya menekan hambatan biaya dan ketidakpastian bagi investor.

Menurut Prabowo, investor dalam negeri maupun luar negeri mengeluhkan banyaknya izin dan lamanya proses di Indonesia. Ia menegaskan pelaku usaha yang patuh dan benar-benar ingin bekerja harus dibantu, sementara investor yang melanggar aturan tetap akan ditertibkan pemerintah.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang percepatan perizinan usaha, kami mengulas arahan Presiden Prabowo Subianto agar kementerian dan lembaga memperbaiki sistem perizinan dan memangkas ketidakefisienan yang menghambat investasi. Kami juga menyoroti rencana pembentukan satuan tugas khusus deregulasi mulai 13 Mei 2026, menyusul keluhan bahwa pengurusan izin di Indonesia bisa memakan 1–2 tahun dan melemahkan daya saing dibanding negara tetangga yang hanya sekitar dua minggu.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?