DPRD DKI Jakarta siapkan sidak aset fasos-fasum ke 10 pengembang besar

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
DPRD sidak aset pengembang

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Berita Kripto

Berita Keuangan

Mata Uang

Suara Market

Para Jutawan

Berita dari Otoritas Pengawas

Parshwa Turakhiya

16 jam yang lalu

DPRD DKI Jakarta siapkan sidak aset fasos-fasum ke 10 pengembang besar — DPRD sidak aset pengembang

DPRD DKI Jakarta meningkatkan upaya percepatan penyerahan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk mendukung pembangunan dan layanan publik di ibu kota. Panitia khusus menilai kelengkapan data menjadi kunci agar aset yang masih menjadi kewajiban pengembang dapat segera diserahkan dan dimanfaatkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sorotan

DPRD DKI Jakarta menyiapkan inspeksi mendadak ke 10 pengembang besar yang belum memenuhi kewajiban penyerahan aset fasos dan fasum.
Penyerahan aset fasos dan fasum didorong untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah serta mendukung fasilitas publik dan infrastruktur DKI Jakarta.
Kendala utama penagihan aset adalah perubahan kepemilikan pengembang dan data belum lengkap, sehingga pansus menuntut validasi dan verifikasi data sebelum sidak.

Penagihan aset dan rencana sidak

Seperti dilaporkan Kompas.com, Panitia Khusus Percepatan Penyerahan Aset Fasos dan Fasum DPRD DKI Jakarta terus mengidentifikasi hambatan dalam proses penagihan maupun serah terima aset. Ketua pansus Inggard Joshua mengatakan keterbukaan data dan informasi dari seluruh pihak penting untuk mempercepat penyelesaian persoalan aset fasos dan fasum.

Ia menyatakan aset yang sudah diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik sekaligus meningkatkan potensi pendapatan daerah. Karena itu, pansus meminta Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Wilayah menyiapkan data rinci mengenai aset yang sudah maupun yang belum diserahterimakan.

Anggota pansus Dina Masyusin mengatakan pembahasan saat ini berfokus pada data 10 pengembang terbesar yang belum memenuhi kewajiban penyerahan fasos dan fasum. Setelah itu, pansus akan menggelar inspeksi mendadak dan memanggil pihak pengembang untuk mempercepat penyelesaian kewajiban tersebut.

Dampak bagi layanan publik Jakarta

Aset fasos dan fasum yang masuk ke pengelolaan pemerintah daerah diharapkan mendukung kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan fasilitas publik, ruang terbuka hijau, sarana pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur penunjang lainnya. Langkah percepatan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif.

Menurut Dina, proses penagihan masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk perubahan kepemilikan perusahaan pengembang dan belum lengkapnya laporan dari perangkat daerah terkait. Pansus bersama jajaran eksekutif kini menyusun dan menyelaraskan data agar proses penagihan berjalan lebih efektif.

Inspektur Pembantu IV Inspektorat DKI Jakarta Ending Wahyudin mendorong penyelesaian aset secara terukur. Ia menilai perlu ada target waktu yang jelas serta tahapan inventarisasi, validasi, dan verifikasi data yang matang sebelum peninjauan lapangan dilakukan.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang dorongan penerapan creative financing oleh Kemendagri, kami membahas strategi pemda memperkuat fiskal tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat. Salah satu fokusnya adalah pemanfaatan dan optimalisasi aset daerah yang belum produktif, disertai digitalisasi penerimaan dan penguatan kelembagaan, agar ruang fiskal meningkat dan mutu layanan publik tetap terjaga.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?