Australia memperkenalkan peraturan mata uang kripto yang baru
Perusahaan-perusahaan besar akan membutuhkan lisensi
Pemerintah Australia telah meluncurkan kerangka kerja regulasi baru untuk aset digital, yang bertujuan untuk memberikan kejelasan yang lebih besar bagi para pelaku industri dan mengatasi risiko perlindungan konsumen dan integritas pasar.
Dalam sebuah pernyataan Departemen Keuangan berjudul "Mengembangkan Industri Aset Digital Australia yang Inovatif" yang dirilis pada hari Kamis, pemerintah menguraikan rencananya untuk mengatur platform aset digital dan stablecoin pembayaran di bawah undang-undang layanan keuangan yang ada.
Reformasi ini akan mengharuskan platform crypto besar untuk mendapatkan Lisensi Layanan Keuangan Australia (AFSL), sementara mengecualikan perusahaan yang lebih kecil dan bisnis non-layanan keuangan.
"Dengan menyelaraskan diri dengan praktik-praktik internasional terkemuka, Australia dapat meningkatkan daya saing global sektor aset digital kami," kata dokumen tersebut.
Sebuah makalah konsultasi yang diterbitkan oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) mengusulkan pembaruan pada panduan aset digitalnya, dengan fokus pada persyaratan kepatuhan di bawah Corporations Act.
Mengikuti jejak Uni Eropa dan Singapura
Lembar Informasi 225 (INFO 225) yang telah diperbarui mencakup 13 contoh kerja yang bertujuan untuk memperjelas kapan aset digital dianggap sebagai produk keuangan - seperti stablecoin, token yang dibungkus, dan layanan staking. ASIC menjelaskan berbagai skenario termasuk token pertukaran, produk imbal hasil, dan banyak lagi.
Departemen Keuangan menekankan bahwa peraturan kripto Australia selaras dengan pendekatan regulasi di Uni Eropa dan Singapura.
Sebelumnya, Uni Eropa memperkenalkan kerangka kerja MiCA sebagai rezim khusus untuk kripto, sementara Singapura memperluas Undang-Undang Layanan Pembayaran yang sudah ada untuk membawa penyedia layanan kripto di bawah kerangka kerja perizinan dan kepatuhan.
Seperti yang telah kami tulis, pemerintah Australia sedang mendiskusikan penerapan standar pelaporan pajak kripto global yang dikembangkan oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
