Pemerintahan Trump berencana untuk mengubah nama USAID dan menambahkan pengawasan blockchain
USAID akan berganti nama menjadi IHA
Pemerintahan Trump berencana untuk merestrukturisasi USAID dengan mengubah namanya menjadi "Bantuan Kemanusiaan Internasional AS" (IHA) dan mengintegrasikan teknologi blockchain ke dalam proses pengadaannya untuk meningkatkan transparansi pengeluaran.
Menurut memo pemerintah yang beredar di kalangan pejabat Departemen Luar Negeri AS, reorganisasi dan perubahan nama USAID dirinci dalam kutipan 13 halaman yang diperoleh Politico. Dokumen tersebut menguraikan perubahan struktural yang direncanakan untuk badan kemanusiaan di bawah kepemimpinan Trump.
Selain mengubah nama menjadi International Humanitarian Aid (IHA), USAID dilaporkan akan mulai mengintegrasikan teknologi blockchain ke dalam operasi pengadaannya.
"Semua pencairan dana juga akan diamankan dan dilacak melalui teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan ketertelusuran secara radikal," tulis dokumen tersebut.
Memo tersebut mengatakan bahwa penggunaan blockchain dimaksudkan untuk mendukung inovasi dan efisiensi serta memungkinkan "pemrograman yang lebih gesit dan responsif yang berfokus pada dampak yang terukur, bukan hanya implementasi aktivitas dan pelacakan input."
Beberapa aplikasi blockchain sedang dipertimbangkan
Masih belum jelas bagaimana teknologi blockchain akan diimplementasikan dalam operasi harian USAID. Beberapa opsi sedang dipertimbangkan, termasuk menggunakan pencatatan berbasis blockchain untuk mencatat distribusi bantuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Hasil potensial lainnya adalah bahwa badan tersebut dapat mulai menyalurkan bantuan keuangan kepada mitra menggunakan stablecoin alih-alih transfer kawat tradisional. Akan tetapi, agar hal ini dapat terjadi, Kongres AS harus mengesahkan undang-undang yang relevan yang mengatur stablecoin dan infrastruktur pasar yang lebih luas.
Blockchain sebelumnya telah digunakan dalam konteks kemanusiaan. Pada tahun 2018, Palang Merah Kenya meluncurkan program percontohan berjudul "Teknologi Blockchain dalam Pemrograman Kemanusiaan," menggunakan blockchain untuk mencatat transaksi dan mendistribusikan bantuan tanpa mengharuskan penerima membuka rekening bank.
Pada tahun 2022, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) juga menjalankan program percontohan berskala kecil untuk mendistribusikan bantuan keuangan melalui stablecoin kepada para pengungsi Ukraina yang terkena dampak perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung.
Seperti yang telah kami tulis, komunitas Bitcoin telah bereaksi keras terhadap laporan bahwa Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) mendanai sebuah buku yang menggambarkan Bitcoin terkait dengan ekstremisme sayap kanan.
