Brian Armstrong mengusulkan Dana Kekayaan Negara AS untuk membayar dividen melalui D.O.G.E
Tabungan atau uang baru untuk para birokrat?
Gagasan tentang departemenD.O.G.Eyang ditugaskan untuk memotong pengeluaran pemerintah AS yang tidak efisien dapat berkembang menjadi Sovereign Wealth Fund.
Konsep ini dibagikan di X (sebelumnya Twitter) oleh salah satu pendiri dan CEO Coinbase, Brian Armstrong.
Menurut Armstrong, Departemen Efisiensi Pemerintah (D.O.G.E), yang diusulkan oleh Presiden terpilih Donald Trump, adalah "kesempatan unik" untuk "mengurangi ukuran pemerintah ke tingkat yang sehat."
Implementasi legislatif dapat melibatkan amandemen konstitusi yang membatasi pengeluaran pemerintah secara keseluruhan. Armstrong menyarankan untuk memperkenalkan sebuah undang-undang yang akan melarang anggota kongres yang memberikan suara untuk anggaran defisit untuk terpilih kembali.
Namun, Armstrong mengakui bahwa AS harus mempertahankan mekanisme untuk meningkatkan pengeluaran federal jika diperlukan sambil mengurangi pengeluaran dalam jangka panjang.
Ia mengusulkan sebuah Dana Kekayaan Negara AS, di mana setiap warga negara memiliki satu saham (dan berpotensi membeli lebih banyak saham jika diinginkan), dan setiap surplus anggaran akan menghasilkan dividen.
Armstrong menyarankan agar pengelolaan dana ini dan pembagian dividen dapat dipercayakan kepada departemen D.O.G.E., yang kabarnya ditugaskan oleh Trump kepada para pemimpin bisnis seperti Elon Musk dan Vivek Ramaswamy untuk memimpin pemerintahannya.
Penghematan atau uang baru untuk para birokrat?
Meskipun inovatif untuk AS, ide dana kekayaan negara yang mengakumulasi dan menumbuhkan pendapatan pemerintah bukanlah hal baru. Negara-negara seperti Singapura, Norwegia, Uni Emirat Arab, dan Kazakhstan telah menggunakan dana semacam itu untuk membiayai proyek-proyek industri dan infrastruktur berskala besar, membantu masyarakat yang membutuhkan, atau mengisi defisit anggaran selama tahun-tahun paceklik.
Sulit untuk memprediksi bagaimana dana di bawah manajemen D.O.G.E akan beroperasi, namun perlu dicatat bahwa inisiatif yang ditujukan untuk efisiensi anggaran pada akhirnya dapat berkembang menjadi pembentukan struktur birokrasi yang lain.
Lembaga ini, dengan sumber daya yang signifikan, kemungkinan besar akan dikelola oleh orang-orang dari lingkaran dalam presiden yang baru.
Stuart Alderoty, Chief Legal Officer (CLO) Ripple, secara terbuka mendesak Elon Musk dan Departemen Efisiensi Pemerintah (D.O.G.E.) untuk memeriksa Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) terkait praktik-praktik pembelanjaannya.
