Jepang akan meninjau sistem pajak mata uang kripto pada tahun 2025
Reformasi pajak Jepang tahun 2025 untuk merombak sistem pajak mata uang kripto, meringankan beban investor
Sistem pajak mata uang kripto Jepang yang kontroversial dapat mengalami perubahan signifikan pada tahun 2025, karena mata uang virtual telah secara resmi dimasukkan dalam garis besar reformasi pajak yang baru saja diselesaikan oleh pemerintah.
Langkah ini melegakan bagi para investor yang terbebani oleh tarif pajak setinggi 55% untuk keuntungan kripto dan 110% untuk pajak warisan, lapor Cryptopolitan.
Rencana Reformasi Pajak Baru untuk Crypto pada tahun 2025
Partai Demokratik Liberal (LDP) yang berkuasa menyelesaikan garis besar reformasi pajak 2025 selama pertemuan 20 Desember. Anggota DPR Junichi Kanda membagikan pembaruan di X (sebelumnya Twitter), mengonfirmasi bahwa reformasi tersebut mencakup pertimbangan untuk penyesuaian pajak kripto.
Saat ini, sistem pajak Jepang memperlakukan keuntungan mata uang kripto sebagai "pendapatan lain-lain", yang membuat investor dikenai tarif tertinggi secara global dan mencegah mereka untuk mengimbangi kerugian. Seruan untuk reformasi semakin keras, terutama dari para pemimpin industri dan tokoh oposisi seperti Yuichiro Tamaki, yang mengadvokasi tarif pajak tetap sebesar 20% dengan ketentuan carryover kerugian.
Mantan Menteri Transformasi Digital Takuya Hirai juga mengajukan proposal melalui Financial Services Agency (FSA) untuk mengubah klasifikasi aset kripto, menjadikannya kontributor bagi perekonomian nasional. Laporan menunjukkan bahwa proposal tersebut diterima dengan baik oleh Menteri Keuangan Katsunobu Kato, yang menandakan adanya potensi perubahan di masa depan.
Tantangan dan Prospek untuk Reformasi
Meskipun dukungan terus bertambah, Perdana Menteri Shigeru Ishiba telah menyatakan skeptisisme tentang mata uang kripto sebagai kelas aset yang sah, sehingga menimbulkan keraguan terhadap prospek reformasi. Namun, dengan diskusi formal yang sekarang menjadi bagian dari agenda reformasi 2025, langkah konkret menuju rezim pajak yang disederhanakan tampaknya lebih mungkin terjadi.
Para investor dan pelaku industri berharap bahwa Jepang akan bergerak menuju pajak tetap sebesar 20% dan mengizinkan adanya loss carryover, menyelaraskan kebijakannya dengan standar global. Untuk saat ini, undang-undang pajak saat ini tetap berlaku hingga 2024, membuat pemegang kripto harus menavigasi sistem yang rumit yang oleh para kritikus dibandingkan dengan kereta bawah tanah Tokyo Metro - rumit tetapi kurang efisien.
Baru-baru ini kami menulis, bahwa Metaplanet, sebuah perusahaan investasi Jepang yang terdaftar di Bursa Efek Tokyo, meningkatkan strategi akuisisi Bitcoin (BTC).
