Blockchain dan keuangan pemerintah: Alat untuk transparansi atau kontrol total?

Mantan CEO Binance, Changpeng Zhao, percaya bahwa pemerintah di seluruh dunia harus menggunakan blockchain untuk memonitor pengeluaran dan memastikan transparansi.

Sekilas, ide ini tampak logis. Blockchain bukan hanya sebuah teknologi, tetapi juga sebuah alat yang ampuh untuk memerangi korupsi, penipuan keuangan, dan misalokasi dana anggaran. Akan tetapi, analisis yang lebih dalam mengungkapkan sebuah dilema yang kritis: mengintegrasikan blockchain ke dalam keuangan pemerintah bukan hanya sebuah langkah menuju transparansi akan tetapi juga sebuah mekanisme yang potensial untuk kontrol penuh terhadap ekonomi dan warga negara.

Blockchain sebagai sebuah mekanisme melawan korupsi

Salah satu keunggulan utama blockchain adalah keabadian catatan. Tidak seperti sistem akuntansi tradisional, di mana data dapat diubah, dihapus, atau disembunyikan, blockchain secara permanen mencatat setiap transaksi. Ini berarti:

- setiap warga negara dapat memverifikasi bagaimana dana publik dibelanjakan.- pejabat tidak dapat menyedot uang melalui tender fiktif atau kontrak yang digelembungkan.- distribusi sumber daya anggaran menjadi transparan dan otomatis.

Misalnya, jika dana sebesar $1 miliar dialokasikan untuk pembangunan jalan, pengguna bisa melacak secara real-time perusahaan mana yang menerima dana tersebut, pekerjaan apa saja yang telah diselesaikan, dan berapa banyak uang yang tersisa.

Loading...

Pendekatan serupa sudah diuji coba di Estonia, di mana blockchain digunakan untuk menyimpan rekam medis, kontrak pemerintah, dan bahkan hasil pemilu. Akan tetapi, mengelola sektor-sektor tertentu dengan blockchain adalah satu hal, sedangkan mentransisikan seluruh sistem keuangan nasional ke dalam blockchain adalah hal yang berbeda.

Bagaimana pemerintah dapat menggunakan blockchain

Jika setiap transaksi pemerintah dicatat pada blockchain, beberapa skenario akan muncul:

- Pengeluaran publik yang transparan: Para pembayar pajak akan melihat dengan jelas bagaimana uang mereka digunakan.- otomatisasi keuangan pemerintah: Kontrak pintar dapat menghilangkan kesalahan manusia dalam mendistribusikan subsidi dan pensiun.- tindakan keras terhadap ekonomi bayangan: Semua aliran keuangan akan dapat dilacak, membuat penghindaran pajak dan pencucian uang menjadi lebih sulit.

Akan tetapi, sebuah pertanyaan mendasar muncul: apakah blockchain akan terdesentralisasi (tidak bergantung pada satu otoritas), atau akankah blockchain tetap berada di bawah kendali penuh pemerintah?

Di mana transparansi berakhir dan kontrol dimulai?

Jika pemerintah menetapkan kontrol penuh terhadap jaringan blockchain, teknologi ini dapat berkembang dari sebuah alat transparansi menjadi sebuah sistem pengawasan massal. Bayangkan sebuah skenario di mana negara tidak hanya melacak pengeluarannya, tetapi juga memonitor semua transaksi keuangan warganya. Konsekuensi yang mungkin terjadi meliputi:

- pelacakan lengkap pengeluaran pribadi. Pihak berwenang akan melihat siapa yang membelanjakan uang di mana dan untuk apa.- pembatasan kebebasan finansial. Pemerintah dapat memberlakukan anggaran "bertarget", yang memungkinkan uang dibelanjakan hanya untuk kategori yang telah disetujui sebelumnya.- sensor digital. Organisasi atau individu tertentu dapat ditolak aksesnya ke layanan keuangan.

Skenario ini bukan lagi fiksi ilmiah. Di Cina, sistem kredit sosial sudah berdampak pada perilaku keuangan warga negara, mempengaruhi akses mereka terhadap pinjaman, transportasi, dan kesempatan kerja. Jika digabungkan dengan blockchain, pemerintah dapat memperoleh tingkat kontrol yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC)

Banyak negara yang sudah mengembangkan Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC) berdasarkan teknologi blockchain. Uni Eropa sedang mengembangkan euro digital, Amerika Serikat sedang meneliti dolar digital, dan Cina secara aktif menguji yuan digital.

Namun, perbedaan antara mata uang kripto tradisional (misalnya, Bitcoin) dan CBDC yang dikontrol oleh negara sangat besar:

- Bitcoin terdesentralisasi dan tidak dikontrol oleh pemerintah mana pun.- CBDC sepenuhnya dikontrol oleh otoritas pusat.

Ini berarti bahwa di masa depan, pemerintah dapat secara otomatis membatasi pengeluaran warga negara, memberlakukan suku bunga negatif, atau bahkan "menghapuskan" uang berdasarkan kondisi politik atau ekonomi.

Blockchain mana yang terbaik untuk digunakan oleh pemerintah?

Memilih blockchain yang tepat sangatlah penting untuk memastikan transparansi dan keamanan dalam manajemen keuangan pemerintah. Berikut ini adalah beberapa opsi yang paling menjanjikan:

Ethereum

Ethereum merupakan pemimpin dalam kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi. Ini adalah salah satu blockchain yang paling banyak digunakan, menjadikannya pilihan ideal untuk manajemen keuangan yang transparan. Dengan Ethereum 2.0 (Proof-of-Stake), konsumsi energi telah berkurang secara signifikan, menjadikannya pilihan yang lebih berkelanjutan.

Cardano

Cardano dikenal dengan pendekatan ilmiah dan fokusnya pada keberlanjutan. Cardano menggunakan Proof-of-Stake, menjadikannya hemat energi sekaligus memastikan keamanan dan keandalan untuk operasi keuangan.

Polkadot

Polkadot didesain untuk mengintegrasikan beberapa blockchain, menjadikannya sangat berharga untuk sistem pemerintah yang beroperasi di berbagai platform. Arsitektur parachain-nya memungkinkan skalabilitas dan fleksibilitas, memungkinkan infrastruktur untuk beradaptasi dengan kebutuhan nasional tertentu.

Solana

Solana menonjol karena kecepatan tinggi dan biaya transaksi yang rendah, membuatnya optimal untuk transaksi yang sering terjadi. Dengan kapasitas hingga 65.000 transaksi per detik, Solana menawarkan skalabilitas tinggi, sementara biayanya yang rendah memungkinkan operasi yang hemat biaya. Hal ini membuat Solana ideal untuk aplikasi yang membutuhkan interaksi instan.

Rantai BNB

BNB Chain adalah sebuah blockchain berkinerja tinggi yang didesain untuk skalabilitas dan efisiensi biaya. Menggunakan Proof of Staked Authority (PoSA), ini menggabungkan biaya rendah dan pemrosesan berkecepatan tinggi, membuatnya menarik untuk digunakan oleh pemerintah. Akan tetapi, sentralisasi yang disebabkan oleh jumlah validator yang terbatas menimbulkan kekhawatiran mengenai kontrol dan potensi kerentanan.

Tezos

Tezos terkenal dengan mekanisme peningkatannya sendiri, yang memungkinkan peningkatan tanpa perpecahan jaringan (fork). Tezos menawarkan fleksibilitas, keberlanjutan jangka panjang, dan keamanan, menjadikannya pilihan yang kuat untuk mengelola dan menyimpan data pemerintah yang sensitif.

Dengan demikian, jika desentralisasi dan ekosistem yang mapan adalah prioritas, Ethereum adalah pilihan terbaik. Jika skalabilitas dan biaya rendah sangat penting, Solana atau Polkadot mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Untuk pemerintah yang berfokus pada keberlanjutan, Cardano atau Tezos akan menjadi pilihan yang ideal.

Loading...

Di mana keseimbangannya?

Integrasi blockchain ke dalam sistem pemerintahan tidak dapat dihindari. Pertanyaan yang sebenarnya adalah bagaimana bentuk blockchain ini nantinya-apakah akan terdesentralisasi dan transparan, memastikan warga negara memiliki akses yang sama terhadap informasi, atau tersentralisasi dan dikendalikan oleh pemerintah, mengubah teknologi menjadi instrumen pengawasan massal.

Changpeng Zhao mungkin benar - blockchain memiliki potensi untuk membuat keuangan pemerintah menjadi transparan. Namun, jika teknologi ini jatuh ke tangan yang salah, kita mungkin akan berakhir di dunia di mana setiap transaksi keuangan tidak hanya dicatat, tetapi juga disetujui oleh negara.

Pertanyaan utamanya adalah: apakah kita siap untuk mempercayakan pemerintah dengan kontrol absolut atas uang kita?