RANS minta maaf atas sorotan kontrak publikasi Rp 14,69 miliar dengan dua kementerian
Sorotan atas pengadaan jasa publikasi pemerintah kembali menekan reputasi PT Rans Animasi Indonesia setelah nilai kontrak dengan dua kementerian pada 2024-2026 dipermasalahkan di ruang publik. Raffi Ahmad menyatakan permintaan maaf dan menyiapkan bantuan Rp15 miliar untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Sorotan
- PT Rans Animasi Indonesia mendapat kontrak pengadaan jasa publikasi sebesar Rp14,69 miliar dari Kemendikbudristek dan KKP sepanjang 2024–2026 menurut ICW.
- Raffi Ahmad dan anggota The Dudas Minus One menyiapkan bantuan Rp15 miliar dari honor pribadi untuk masyarakat terdampak bencana, dengan penyaluran awal di Aceh.
- Raffi Ahmad menyatakan siap diperiksa inspektorat, BPKP, atau BPK terkait kontrak publikasi dan akan menindaklanjuti temuan prosedural sesuai hasil audit.
Klarifikasi kontrak dan komitmen bantuan
Seperti dilaporkan Kompas.com, Raffi Ahmad menyampaikan permintaan maaf melalui unggahan video di akun Instagram @ukpmudaseniraffiahmad pada Senin, 16 November 2026, terkait temuan Indonesian Corruption Watch, ICW, mengenai pengadaan jasa publikasi melalui PT Rans Animasi Indonesia senilai total Rp14,69 miliar. Ia menegaskan tidak menyampaikan pembelaan dalam video tersebut dan menjelaskan bahwa kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terjadi sebelum dirinya menjadi utusan khusus presiden.Raffi juga menyebut kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, berlangsung saat ia sudah menjabat sebagai utusan khusus presiden. Untuk menjawab keresahan publik, ia bersama Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam The Dudas Minus One menyiapkan bantuan senilai Rp15 miliar bagi masyarakat yang membutuhkan.
Bantuan itu difokuskan untuk warga terdampak bencana, dengan rencana pemanfaatan antara lain untuk pembangunan bendungan, dukungan logistik, dan bantuan lain sesuai kebutuhan lapangan. Raffi mengatakan penyaluran tahap awal diarahkan ke Pidie Jaya dan Gayo Lues di Aceh, dengan kemungkinan diperluas ke daerah lain yang membutuhkan.
Dampak tata kelola dan kesiapan pemeriksaan
Raffi memastikan dana bantuan berasal dari honor pribadi yang ia terima bersama personel The Dudas Minus One. Ia juga menegaskan bantuan itu tidak memotong honor kru, pekerja, pelaku UMKM lokal, maupun kelompok masyarakat yang terlibat dalam produksi konten dan pelaksanaan kegiatan selama kerja sama berlangsung.Dalam pernyataannya, ia menyatakan kesiapan untuk diperiksa oleh inspektorat, BPKP, maupun BPK sesuai kewenangan masing-masing. Menurutnya, jika ditemukan kekurangan prosedural, pihaknya siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan.
ICW sebelumnya menyoroti pengadaan jasa publikasi oleh dua kementerian melalui PT Rans Animasi Indonesia dengan nilai total Rp14.696.955.002 sepanjang 2024-2026. Isu ini menambah perhatian terhadap tata kelola belanja publikasi pemerintah, terutama ketika efisiensi anggaran menjadi sorotan lebih luas.
Sebagai pengingat, kami membahas penguatan tata kelola lewat Tata kelola arsip di IFG saat streamlining perusahaan.
Berita Local Business Terbaru
- Forex
- Crypto