Senat AS memperkenalkan versi baru CLARITY Act

Traders Union
Semua berita
Kripto
Versi baru CLARITY Act

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Eugene Komchuk

14.09.2026

Senat AS memperkenalkan versi baru CLARITY Act — AS semakin mendekati regulasi kripto yang komprehensif

Partai Republik di Senat AS telah memperkenalkan versi revisi CLARITY Act sebagai upaya mendapatkan dukungan Demokrat menjelang pemungutan suara prosedural pada hari Selasa. Salah satu perubahan utama adalah penerapan pembatasan yang lebih ketat bagi pejabat pemerintah terkait kepemilikan dan penerbitan aset digital.

Artikel ini diterjemahkan dari aslinya. Baca versi asli oleh koresponden kami di sini.

Menurut Cointelegraph, versi terbaru rancangan undang-undang setebal 635 halaman tersebut dirilis oleh Ketua Subkomite Aset Digital Senat Cynthia Lummis bersama Senator John Boozman dan Tim Scott. Selain aturan bagi pejabat pemerintah, rancangan ini juga mengubah ketentuan Blockchain Regulatory Certainty Act serta aturan yang mengatur imbalan stablecoin.

Lummis mengatakan bahwa pembatasan etika baru tersebut telah disepakati oleh Presiden AS Donald Trump. Ia menyatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut siap dipertimbangkan setelah negosiasi selama setahun, dan Trump secara sukarela menyetujui pembatasan yang akan berlaku bagi pejabat federal terpilih, hakim, serta pasangan mereka.

Pemungutan suara prosedural dijadwalkan pada 15 September. Hasilnya akan menentukan apakah Senat dapat melanjutkan pembahasan CLARITY Act. Seorang ajudan Partai Republik menyebut versi yang dipublikasikan tersebut sebagai “tawaran terakhir” kepada Demokrat.

Pejabat wajib melepas aset kripto

Menurut Lummis, versi final rancangan undang-undang tersebut mencakup 126 perubahan yang diminta Demokrat selama setahun terakhir.

Ketentuan etika yang direvisi akan memungkinkan jaksa agung negara bagian menegakkan larangan bagi pejabat federal untuk menerbitkan atau mempromosikan aset digital, serta memiliki kepentingan finansial yang signifikan dalam aset tersebut. Bursa kripto juga akan dilarang mencatatkan aset yang diterbitkan dengan melanggar persyaratan ini.

Pejabat yang tercakup dalam undang-undang tersebut wajib menjual aset terkait atau menempatkannya dalam blind trust yang memenuhi syarat. Pelanggaran akan dikenai denda perdata sebesar $500,000 atau 20% dari nilai transaksi terlarang, mana yang lebih besar.

Aturan baru tersebut akan mulai berlaku 360 hari setelah undang-undang diberlakukan. Jika peraturan pelaksana yang diperlukan diselesaikan lebih awal, pembatasan tersebut juga dapat berlaku lebih cepat.

Perubahan lain dalam rancangan undang-undang

Amandemen terpisah menyangkut imbalan yang dibayarkan kepada pemegang stablecoin. Menteri Keuangan AS diwajibkan menerapkan pembatasan jika produk tersebut terbukti menyebabkan arus keluar simpanan yang signifikan dari bank komunitas dan bank-bank kecil. Kewenangan ini akan berakhir 18 bulan setelah undang-undang mulai berlaku.

Blockchain Regulatory Certainty Act yang direvisi juga mempertahankan ketentuan bahwa pengembang perangkat lunak blockchain tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai pengirim uang atau lembaga keuangan berdasarkan Bank Secrecy Act. Perlindungan ini kini juga diperluas kepada miner dan validator, yang sebelumnya tidak tercakup dalam ketentuan tersebut.

Selain itu, rujukan terhadap Section 1960 of Title 18 of the U.S. Code, yang mengatur sanksi atas pengoperasian bisnis pengiriman uang tanpa izin, telah dihapus dari rancangan undang-undang tersebut.

Undang-undang ini juga memperkuat persyaratan terkait perdagangan oleh afiliasi dan konflik kepentingan di bursa komoditas digital, broker, dan dealer. Undang-undang ini juga memperjelas penerapan undang-undang perlindungan konsumen yang ada terhadap pasar cryptocurrency.

Peluang CLARITY Act disahkan pada 2026 masih relatif kecil. Namun, pada hari Senin, Polymarket memperkirakan probabilitas pengesahannya sebesar 35%, level tertinggi sejak akhir Juli.

Mengapa CLARITY Act penting

CLARITY Act dimaksudkan untuk membentuk kerangka regulasi terpadu bagi pasar aset digital di AS dan membagi tanggung jawab secara jelas antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Saat ini, perusahaan kripto sering menghadapi ketidakpastian mengenai token mana yang dianggap sebagai sekuritas dan mana yang diklasifikasikan sebagai komoditas digital.

Bagi industri kripto, pengesahan CLARITY Act dapat menjadi salah satu perubahan regulasi terbesar di AS dalam beberapa tahun terakhir. Undang-undang ini diperkirakan mengurangi ketidakpastian hukum bagi perusahaan sekaligus memperkuat perlindungan investor, persyaratan transparansi, serta langkah-langkah untuk mencegah manipulasi pasar dan aktivitas ilegal. Para pendukung inisiatif ini juga berharap aturan yang lebih jelas memungkinkan perusahaan kripto mengembangkan bisnisnya di AS, alih-alih memindahkan operasional ke yurisdiksi lain.

Sebagai pengingat, Partai Republik Senat memperkenalkan amandemen terhadap CLARITY Act pada akhir pekan lalu.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?