PKB soroti risiko utang APBN dan kesenjangan pendidikan dalam evaluasi dua tahun Prabowo-Gibran
Evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR RI memunculkan sorotan PKB terhadap ketergantungan APBN pada pinjaman dan ketimpangan dukungan pendidikan. Fraksi itu juga menilai arah kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan konstitusi, sambil mendesak perbaikan pengelolaan fiskal dan perhatian anggaran yang lebih merata.
Sorotan
- Pemerintah didesak mulai mencicil utang dan mengoptimalkan kekayaan alam agar tidak menambah pinjaman untuk APBN pada 2027.
- PKB menyoroti disparitas pendanaan pendidikan formal dan nonformal, menuntut alokasi anggaran lebih besar untuk pesantren dan PAUD.
- Program Sekolah Rakyat dan perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan serta Kartu Indonesia Pintar dinilai tetap berlanjut di era Prabowo-Gibran.
Catatan fiskal dan agenda pengurangan utang
Seperti dilaporkan Kompas.com, Anggota Fraksi PKB DPR RI Oleh Soleh menyatakan pemerintah ke depan perlu mulai mengurangi ketergantungan pada pinjaman dan beralih mencicil utang dengan mengoptimalkan kekayaan alam Indonesia. Dalam diskusi evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Gedung DPR RI pada Kamis, 22 Oktober 2026, ia menyebut targetnya adalah Indonesia tidak lagi menambah pinjaman pada 2027.Oleh menilai utang mengganggu arus kas neraca APBN. Karena itu, menurut dia, hasil pengelolaan sumber daya alam perlu dimaksimalkan agar dapat membiayai kebutuhan negara dan mengurangi tekanan terhadap pembiayaan anggaran.
Tekanan pada pemerataan pendidikan
Di luar isu fiskal, PKB juga meminta penghapusan disparitas antara pendidikan formal dan nonformal, terutama terkait perhatian terhadap pesantren dan pendidikan anak usia dini, atau PAUD. Oleh menilai pesantren memiliki peran penting dalam sejarah dan pembentukan budaya Indonesia, sementara PAUD membutuhkan perhatian anggaran karena menjadi tahap awal pembentukan karakter anak.Ia mengatakan kebijakan anggaran pendidikan tidak semestinya hanya berorientasi pada pendidikan dasar, tetapi juga memberi ruang yang lebih besar bagi pendidikan usia dini. Menurut dia, pembentukan karakter dan ideologi berlangsung sejak awal, sehingga alokasi anggaran perlu mencerminkan kebutuhan tersebut.
Meski menyampaikan sejumlah catatan, Oleh menilai pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir masih berjalan sesuai arah konstitusi. Ia menyinggung program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari pemenuhan hak pendidikan masyarakat, termasuk bagi kelompok kurang mampu, serta menyebut keberlanjutan program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan, bantuan beras, Kartu Indonesia Pintar, dan bantuan langsung tunai.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang target hilirisasi dan ekspor nikel pada 2026, kami mengulas dorongan pemerintah mempercepat pengolahan domestik agar nilai ekspor nikel menembus lebih dari USD45 miliar. Ulasan itu menyoroti lonjakan ekspor dari sekitar USD3,3 miliar pada 2017–2018 menjadi USD34 miliar pada 2023 dan melampaui USD40 miliar pada 2025, setelah larangan ekspor bijih dan penguatan industri pengolahan di dalam negeri.
Berita Social Policy Terbaru
- Forex
- Crypto