DKI Jakarta targetkan penyelesaian JLNT Pluit dalam tiga bulan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tenggat tiga bulan untuk menuntaskan proyek Jalan Layang Non-Tol PJB Muara Karang di kawasan Pluit, Jakarta Utara, yang lama terbengkalai. Target ini muncul saat pemerintah daerah mendorong percepatan penyelesaian proyek warisan lama agar segera bisa dimanfaatkan masyarakat.
Sorotan
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penyelesaian proyek JLNT PJB Muara Karang di Pluit dalam waktu tiga bulan dari 17 November 2026.
- Gubernur Pramono Anung menegaskan proyek jalan layang non-tol yang telah mangkrak sejak era Basuki Tjahaja Purnama sudah mendekati tahap akhir dan segera akan difungsikan.
- Pemprov DKI Jakarta mewajibkan penertiban dan pengelolaan aset daerah seperti fasos-fasum, mencontoh pengambilalihan aset di Kelapa Gading guna meningkatkan pemanfaatan infrastruktur publik.
Target penyelesaian proyek di Pluit
Seperti dilaporkan Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah provinsi terus menggelar rapat untuk menuntaskan pembangunan JLNT PJB Muara Karang dan menetapkan batas waktu tiga bulan. Ia menyampaikan hal itu saat ditemui di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Selasa, 17 November 2026.Pramono menegaskan proyek jalan layang non-tol tersebut tidak boleh kembali berlarut-larut. Ia juga berencana meninjau langsung perkembangan pembangunan pada pekan depan.
Menurut Pramono, proyek yang mangkrak sejak era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama itu sebenarnya sudah mendekati tahap akhir. Ia menilai penyelesaian proyek tersebut akan memberi dampak yang lebih baik karena infrastruktur itu dapat segera digunakan oleh masyarakat.
Penataan aset daerah dan dampaknya
Selain mempercepat proyek infrastruktur, Pramono juga meminta jajaran Pemprov DKI Jakarta menertibkan pengelolaan aset daerah, termasuk fasilitas sosial dan fasilitas umum. Ia menilai aset yang menjadi milik pemerintah daerah harus dikelola secara jelas oleh Pemprov DKI.Ia mencontohkan penanganan fasos-fasum di Kelapa Gading yang kini sudah sepenuhnya dikelola pemerintah provinsi setelah bertahun-tahun tidak tertata dengan baik. Setelah pengambilalihan pengelolaan, Pemprov DKI mulai memperbaiki jalan, kawasan Bundaran Boulevard Kelapa Gading, dan trotoar.
Pramono ingin pola penataan serupa diterapkan di wilayah lain di Jakarta. Karena itu, ia meminta Badan Pengelolaan Aset Daerah DKI Jakarta lebih proaktif dalam meminta penyerahan fasos-fasum yang semestinya menjadi milik pemerintah daerah.
Seperti yang kami tulis sebelumnya, pemerintah menekankan pemerataan manfaat melalui pembangunan infrastruktur merata lintas wilayah.
Berita Transportation Terbaru
- Forex
- Crypto