Program makan bergizi gratis berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia
Belanja pemerintah untuk program prioritas semakin dipandang sebagai alat penggerak ekonomi, bukan hanya instrumen penyelesaian masalah sektoral. Dalam konteks itu, Program Makan Bergizi Gratis, atau MBG, dinilai memiliki potensi untuk menghubungkan kebutuhan gizi dengan produksi domestik, penciptaan kerja, dan penguatan usaha lokal.
Sorotan
- Realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp173,2 triliun, menjangkau 58,2 juta penerima melalui 27.485 SPPG.
- Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2026 sebesar 5,47 persen yoy, dengan konsumsi pemerintah naik 8,95 persen didorong pengadaan MBG.
- Dampak multiplier MBG sangat bergantung pada pembelanjaan dana dan proporsi nilai tambah yang dinikmati sektor domestik, memengaruhi kapasitas produksi nasional.
Skala belanja dan rantai nilai domestik
Seperti dilaporkan oleh Kompas mengutip Kompas Indeks News Indonesia, Program Makan Bergizi Gratis diposisikan bukan sekadar sebagai agenda pemenuhan gizi bagi anak sekolah dan kelompok sasaran lain, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat memperluas permintaan dalam negeri. Program ini menghubungkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri pengolahan pangan, perdagangan, transportasi, hingga ekonomi masyarakat lokal melalui kebutuhan bahan baku dan layanan distribusi yang berlangsung rutin.Setiap porsi makanan dalam program tersebut membutuhkan beras, telur, ayam, ikan, sayuran, buah, susu, dan komoditas pangan lain yang harus diproduksi, dikumpulkan, diolah, dikemas, dan disalurkan. Jika pasokan itu dipenuhi oleh petani, peternak, nelayan, koperasi, kelompok usaha masyarakat, dan UMKM di sekitar lokasi layanan, belanja negara dapat berubah menjadi rantai nilai ekonomi yang panjang dengan kepastian pasar bagi produsen lokal.
Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan yang disampaikan pada 13 November 2026, realisasi anggaran MBG mencapai Rp173,2 triliun hingga akhir Oktober 2026. Program ini menjangkau sekitar 58,2 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, atau SPPG, menunjukkan bahwa skala ekonomi mulai terbentuk di balik kebutuhan tenaga kerja, infrastruktur dapur, pengadaan pangan, penyimpanan, pengolahan, transportasi, dan distribusi.
Dampak terhadap pertumbuhan dan tantangan efektivitas
Dalam kerangka ekonomi makro, pengeluaran pemerintah menjadi salah satu komponen pembentuk produk domestik bruto, sehingga peningkatan belanja barang dan jasa dapat mendorong permintaan agregat. Jika belanja itu diarahkan ke sektor produktif dalam negeri, dampaknya dapat meluas dari transaksi awal menjadi kenaikan produksi, pendapatan, kesempatan kerja, dan konsumsi masyarakat melalui efek pengganda.Bank Indonesia mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 tumbuh 5,47 persen secara tahunan, naik dari 5,29 persen pada triwulan sebelumnya. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen, konsumsi pemerintah meningkat 8,95 persen, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh 6,06 persen, dengan laporan Bank Indonesia menyebut kenaikan konsumsi pemerintah antara lain ditopang pengadaan barang dan jasa, termasuk pelaksanaan MBG.
Namun, besarnya anggaran tidak otomatis menghasilkan efek pengganda yang besar. Nilai ekonomi program sangat bergantung pada bagaimana dana dibelanjakan, siapa yang menikmati manfaatnya, dan seberapa besar nilai tambah yang tetap berada di dalam perekonomian domestik, sehingga keberhasilan program tidak hanya diukur dari serapan anggaran atau jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuannya memperkuat kapasitas produksi nasional dan kesejahteraan jangka panjang.
Dalam artikel sebelumnya, kami menjelaskan realisasi belanja MBG yang mencapai Rp173,21 triliun hingga akhir Oktober 2026.
Berita Local Business Terbaru
- Forex
- Crypto