KPK sita dokumen keuangan Summarecon dalam penyidikan dugaan suap SHGB
Penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur memperluas penyidikan dugaan korupsi pengurusan sertifikat tanah di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Penyidik membawa dokumen SHGB, dokumen keuangan perusahaan yang dikaitkan dengan PT KCJA, serta barang bukti elektronik terkait pemblokiran sengketa tanah di Bogor.
Sorotan
- KPK menyita dokumen keuangan dan barang bukti elektronik terkait PT Summarecon Agung Tbk serta SHGB dalam penggeledahan 18 September 2026.
- Adrianto Pitojo Adi, Direktur Utama Summarecon, diduga menyerahkan Rp1,5 miliar sebagai suap untuk pengurusan blokir dan pemecahan SHGB tanah Kabupaten Bogor.
- Pengembangan perkara menambah risiko hukum sektor properti dan meningkatkan sorotan atas tata kelola perizinan serta hubungan perusahaan-pejabat agraria.
Rincian penggeledahan dan pengembangan perkara
Seperti diberitakan Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik saat menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk pada Jumat, 18 September 2026. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan barang yang disita mencakup Sertifikat Hak Guna Bangunan terkait perkara, dokumen keuangan PT Summarecon Agung Tbk yang berkaitan dengan PT KCJA, serta barang bukti elektronik mengenai pemblokiran sengketa tanah di wilayah Bogor.Menurut Budi, seluruh barang bukti itu dibawa penyidik untuk ditelaah dan dianalisis lebih lanjut guna memperdalam konstruksi perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Ia juga menyatakan rangkaian penggeledahan belum selesai dan penyidik masih bergerak ke lokasi lain.
Pada hari yang sama, tim penyidik melanjutkan penggeledahan ke rumah pribadi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, di Bekasi, Jawa Barat. KPK menyatakan penggeledahan di lokasi tersebut masih berlangsung.
Dampak bagi kasus suap lahan di Bogor
Perkembangan ini terkait perkara suap pengurusan SHGB yang menjerat Direktur Utama Summarecon, Adrianto Pitojo Adi. KPK sebelumnya menetapkan Adrianto sebagai tersangka dalam dugaan suap untuk pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan SHGB atas tanah di Kabupaten Bogor.Plt Direktur Penyidikan KPK Taufik Husein pada 15 September 2026 menyatakan Adrianto diduga menyerahkan Rp1,5 miliar melalui Yaser dan Riza Pahlevi kepada Erwin, yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Dari jumlah itu, Rp200 juta kemudian diduga diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Bogor I, Sontang Coin Manurung, sebagai fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB untuk pihak Summarecon.
Kasus ini menambah risiko hukum bagi sektor properti yang bergantung pada kepastian administrasi pertanahan, terutama untuk proyek dengan kebutuhan pemecahan sertifikat dan penyelesaian sengketa lahan. Bagi pelaku usaha, perkembangan penyidikan ini juga dapat meningkatkan sorotan terhadap tata kelola perizinan dan hubungan perusahaan dengan pejabat pertanahan.
Dalam artikel kami sebelumnya tentang dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian ATR/BPN, kami mengulas penetapan delapan tersangka oleh KPK setelah operasi tangkap tangan serta penyitaan uang tunai Rp106,3 miliar. Kami juga menyoroti dorongan Komisi II DPR RI agar tata kelola layanan pertanahan dibenahi, di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap praktik mafia tanah dan celah perizinan yang rentan disalahgunakan.
Berita MultiBank Terbaru
- Forex
- Crypto