Indonesia dorong transformasi PBB agar lebih representatif dan tanggap

Traders Union
Semua berita
Berita Keuangan
Indonesia dorong PBB reformasi

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Ashutosh Sureka

27.09.2026

Indonesia dorong transformasi PBB agar lebih representatif dan tanggap — Indonesia dorong PBB reformasi

Indonesia mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bertransformasi agar lebih representatif dan mampu menghasilkan respons yang nyata terhadap dinamika global. Seruan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Sidang Umum PBB ke-81 di New York, saat Jakarta menekankan pentingnya pembaruan sistem multilateral dan arsitektur keuangan internasional.

Sorotan

Indonesia mendesak transformasi PBB agar lebih representatif dan tanggap menghadapi tantangan abad ke-21, menyoroti urgensi tindakan segera.
Indonesia menekankan perlunya penguatan kapasitas kolektif PBB untuk merespons krisis global, menjaga perdamaian, pembangunan, dan kerja sama internasional.
Indonesia menyoroti perlunya reformasi arsitektur keuangan internasional agar lebih memenuhi kebutuhan negara berkembang dan memperluas ruang bagi prioritas pembangunan.

Desakan reformasi sistem multilateral

Seperti dilaporkan Kompas, mengutip YouTube Kementerian Luar Negeri, Sugiono mengatakan ketangguhan di tingkat domestik dan regional perlu ditopang oleh sistem multilateral yang mampu mendukungnya, dengan peran PBB yang dinilainya tetap tidak tergantikan.

Ia mengatakan PBB harus memberi ruang bagi negara-negara untuk menyelesaikan perbedaan tanpa menempuh konflik, sekaligus menyediakan aturan bersama saat kepentingan saling berbenturan. Menurutnya, lembaga itu juga memungkinkan negara-negara memadukan kapasitas ketika tidak ada satu negara pun yang dapat bertindak efektif sendirian.

Sugiono menegaskan bahwa keyakinan terhadap PBB juga berarti keyakinan bahwa lembaga itu harus berkembang seiring dunia yang dilayaninya. Ia menilai jawaban atas multilateralisme yang belum sempurna bukanlah menguranginya, melainkan memperkuat dan memperbaikinya agar sesuai dengan kebutuhan abad ke-21.

Dampak bagi negara berkembang dan tata global

Sugiono mengatakan sistem multilateral abad ke-21 harus lebih representatif, lebih tangkas, dan lebih mampu memberikan hasil nyata. Menurutnya, transformasi kelembagaan memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi urgensi tantangan global saat ini menuntut tindakan segera.

Ia mengajak PBB memperkuat kapasitas kolektif untuk menghadapi krisis, merespons situasi global dan kemanusiaan secara efektif, serta menjaga perdamaian, pembangunan, dan kerja sama. Pada saat yang sama, ia mengatakan arsitektur keuangan internasional juga harus berkembang agar lebih mampu memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang dan memberi ruang yang lebih luas bagi mereka untuk mengejar prioritas pembangunan serta membangun ketahanan.

Sugiono juga menekankan bahwa perbaikan kelembagaan bergantung pada prinsip yang dijunjung. Menurutnya, hukum internasional harus ditegakkan secara konsisten, kedaulatan harus dihormati, dan kolonialisme harus diakhiri.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang dukungan Indonesia terhadap boikot impor produk dari permukiman ilegal Israel di sela Sidang Ke-81 Majelis Umum PBB, kami mengulas sikap diplomatik yang disampaikan Menlu Sugiono serta ajakan agar negara lain mengambil langkah serupa. Kami juga menyoroti dasar hukumnya, termasuk rujukan pada Resolusi DK PBB 2334 dan pendapat hukum Mahkamah Internasional, sebagai bagian dari dorongan penegakan hukum internasional melalui kebijakan perdagangan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?