Indonesia perluas diplomasi dan perjanjian ekonomi, tantangan bergeser ke implementasi

Traders Union
Semua berita
Geopolitik dan Perdagangan
Diplomasi ekonomi dan tantangan implementasi

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Anton Kharitonov

19.10.2026

Indonesia perluas diplomasi dan perjanjian ekonomi, tantangan bergeser ke implementasi — Implementasi jadi tantangan baru

Dalam dua tahun terakhir, pemerintahan Prabowo-Gibran memperluas jangkauan diplomasi Indonesia melalui forum global, kemitraan strategis, dan perundingan ekonomi dengan sejumlah kekuatan besar. Langkah itu menegaskan posisi bebas aktif Indonesia, sekaligus menempatkan pelaksanaan komitmen politik, keamanan, dan perdagangan sebagai ujian berikutnya.

Sorotan

Indonesia resmi bergabung dengan BRICS pada 6 Januari 2025, menjadi negara Asia Tenggara pertama yang berstatus anggota penuh blok tersebut.
Perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement sedang memasuki tahap akhir, menunggu ratifikasi Parlemen Eropa sebelum dilanjutkan ke proses domestik Indonesia.
Tantangan utama bagi pemerintah kini bergeser dari perluasan diplomasi ke eksekusi komitmen internasional agar berdampak nyata secara ekonomi dan strategis.

Ekspansi diplomasi dan komitmen internasional

Seperti dilaporkan Kompas.com, Presiden Prabowo Subianto aktif membangun hubungan dengan berbagai negara sambil mempertahankan prinsip bebas aktif, termasuk melalui pertemuan berulang dengan Presiden Rusia Vladimir Putin serta agenda bilateral dengan U.S. dan China.

Dalam Forum Ekonomi Timur ke-11 di Vladivostok pada September 2026, Prabowo menegaskan Indonesia siap mendukung upaya menuju perdamaian yang adil dan langgeng di wilayah konflik. Dalam dua tahun terakhir, ia tercatat bertemu Putin lima kali, satu kali di China dan empat kali di Rusia, sementara Indonesia juga terus menjalin kerja sama investasi dengan China serta kerja sama pertahanan dan perdagangan dengan U.S.

Prabowo juga bertemu Presiden U.S. Donald Trump pada 23 September 2025 di New York saat menghadiri Multilateral Meeting on the Middle East, lalu kembali bertemu pada 19 Februari 2026 di Washington DC dalam pertemuan bilateral yang membahas perdagangan Indonesia dan U.S. Berbagai agenda itu menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia kini dijalankan dengan pendekatan yang lebih intens terhadap sejumlah pusat kekuatan global tanpa masuk ke aliansi militer mana pun.

Di masa pemerintahannya, Indonesia resmi bergabung dengan BRICS pada 6 Januari 2025 dan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjadi anggota penuh blok tersebut. Saat menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro pada 6 hingga 7 Juli 2025, Prabowo menegaskan komitmen memperkuat kerja sama Selatan-Selatan, mendorong reformasi tata kelola global yang lebih adil, dan menempatkan Indonesia sebagai penghubung antara negara maju dan berkembang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Prabowo juga menyoroti penolakan terhadap perang dan penggunaan standar ganda dalam forum itu. Pada Januari 2026, Prabowo kemudian menandatangani Piagam Board of Peace, dengan komitmen Indonesia untuk berkontribusi pada pasukan stabilisasi internasional hingga sekitar 8.000 personel, dengan batasan tidak terlibat dalam operasi tempur ofensif.

Dampak bagi posisi ekonomi dan kawasan

Kehadiran Prabowo dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 pada September 2025 ikut memperluas pesan politik luar negeri Indonesia, terutama soal perdamaian dunia, hukum internasional, dukungan terhadap Palestina, dan solusi dua negara. Dalam pidatonya, ia menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza, mempertegas bahwa diplomasi Indonesia juga diarahkan untuk memperkuat profil negara dalam isu keamanan dan kemanusiaan global.

Di sisi ekonomi, pemerintah selama dua tahun terakhir juga menjajaki sejumlah perjanjian yang berpotensi memperluas akses pasar dan investasi. Salah satu agenda yang memasuki tahap akhir menuju penandatanganan dan ratifikasi adalah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, sementara dokumen perjanjian berbahasa Inggris kini tengah disusun untuk proses ratifikasi di Parlemen Eropa sebelum Indonesia melanjutkan tahapan sesuai mekanisme domestik.

Selain IEU-CEPA, arah diplomasi tersebut menunjukkan bahwa manfaat bisnis dan perdagangan menjadi salah satu ukuran penting dari kebijakan luar negeri Indonesia. Namun, dengan banyaknya komitmen yang telah diumumkan, tantangan bagi pemerintah kini bergeser dari perluasan jaringan diplomatik ke kemampuan mengeksekusi hasil pertemuan, kesepakatan, dan peran internasional menjadi dampak ekonomi dan strategis yang terukur.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang Trade Expo Indonesia ke-41, kami membahas bagaimana pameran tersebut langsung membukukan 168 MoU senilai USD 13,2 miliar pada hari pertama sebagai sinyal kuatnya minat buyer global terhadap produk Indonesia. Kami juga menyoroti peran business matching serta dukungan jaringan promosi dagang RI di luar negeri dalam membuka peluang ekspor dan menyiapkan tindak lanjut transaksi internasional.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?