Indonesia dorong penundaan otomatis transaksi mencurigakan di tengah lonjakan kerugian scam
Eskalasi penipuan digital di Indonesia mendorong dukungan luas publik terhadap langkah pencegahan yang lebih agresif oleh lembaga keuangan. Survei terbaru menunjukkan mayoritas responden mendukung penundaan otomatis transaksi mencurigakan, saat estimasi kerugian scam mencapai Rp 104,3 triliun dalam setahun.
Sorotan
- Survei State of Scams in Indonesia 2026 menunjukkan 74% masyarakat mendukung penundaan otomatis transaksi oleh lembaga keuangan jika terindikasi penipuan.
- Kerugian akibat penipuan di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 104,3 triliun per tahun dan lebih dari tiga perempat korban terdampak kesehatan mentalnya.
- Kartu pembayaran hanya mencakup 7% saluran penipuan, mempertegas urgensi perluasan dynamic tokenization, keamanan cip, dan autentikasi multifaktor pada sistem pembayaran digital.
Temuan survei dan dorongan perlindungan transaksi
Menurut Kontan, laporan State of Scams in Indonesia 2026 yang disusun Global Anti-Scam Alliance, Mastercard, dan Indosat Ooredoo Hutchison terhadap 1.160 responden dewasa menunjukkan 74% masyarakat mendukung lembaga keuangan menunda transaksi secara otomatis bila terdeteksi indikasi penipuan. Dukungan serupa juga muncul untuk operator telekomunikasi dan platform pesan, dengan 78% responden menyetujui pemblokiran otomatis terhadap panggilan dan pesan mencurigakan.Country Manager Mastercard untuk Indonesia dan Timor-Leste sekaligus Wakil Ketua GASA Indonesia, Aileen Goh, menilai meningkatnya konektivitas ekonomi digital ikut dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk menjalankan penipuan lintas platform, lembaga, sektor, dan negara. Meski 58% konsumen merasa mampu mengenali penipuan dan 98% aktif memeriksa penawaran mencurigakan, laporan itu menunjukkan kewaspadaan individu belum cukup menahan kerugian.
Sebanyak 75% kasus penipuan yang menimbulkan kerugian finansial melibatkan interaksi selama satu hari atau lebih. Menurut Ketua GASA Indonesia Chapter sekaligus Direktur dan Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Reski Damayanti, pola tersebut membuka ruang deteksi dini bagi lembaga keuangan, operator telekomunikasi, dan platform digital untuk melakukan intervensi sebelum dana hilang.
Dampak kerugian dan implikasi bagi sistem pembayaran
Dukungan publik juga mengarah pada penguatan tata kelola penindakan dan perlindungan nasabah. Survei mencatat 60% responden menyetujui pertukaran informasi secara real-time antara bank, penyedia layanan telekomunikasi, dan aparat penegak hukum, sementara 51% menilai bank perlu memiliki kerangka kerja yang jelas ketika sistem keamanan gagal melindungi konsumen.APAC Director GASA, Brian Hanley, mengatakan dampak penipuan di Indonesia melampaui kerugian finansial yang diperkirakan mencapai Rp 104,3 triliun dalam satu tahun. Lebih dari tiga perempat korban mengaku pengalaman tersebut memengaruhi kesehatan mental mereka, sementara hampir setengahnya pernah menjadi korban lebih dari sekali.
Laporan itu juga menyoroti peluang perluasan teknologi keamanan dalam sistem pembayaran digital. Di Indonesia, kartu pembayaran hanya mencakup 7% dari seluruh saluran pembayaran yang dilaporkan dalam kasus penipuan, lebih rendah dibandingkan rata-rata Asia sebesar 18%, sehingga perluasan dynamic tokenization, keamanan berbasis cip, dan autentikasi multifaktor dinilai penting untuk memperkuat perlindungan lintas kanal pembayaran.
Dalam liputan sebelumnya, kami menelaah penguatan keamanan siber BNI untuk melindungi transaksi nasabah di kanal digital.
Berita Tokenization Terbaru
- Forex
- Crypto