Elena Nikulina

PFII berisiko picu tumpang tindih pengawasan sektor keuangan

PFII berisiko picu tumpang tindih pengawasan sektor keuangan
PFII Picu Risiko Tumpang Tindih

Pembentukan regulator khusus di Pusat Finansial Internasional Indonesia, atau PFII, menambah tantangan baru bagi tata kelola pengawasan sektor keuangan nasional. Kejelasan batas kewenangan dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dinilai menjadi syarat utama agar insentif kawasan tidak membuka celah risiko bagi stabilitas sistem keuangan.

Sorotan

  • Keberadaan LPJK PFII berpotensi menciptakan dualisme pengawasan jika batas wewenang dengan OJK dan BI tidak tegas, meningkatkan risiko regulatory arbitrage.
  • Regulator khusus dapat memperkuat daya saing industri keuangan melalui proses perizinan yang efisien, namun juga berpotensi menaikkan biaya koordinasi dan kepatuhan.
  • PFII membuka peluang pengembangan model universal banking dan pembiayaan valuta asing besar, namun sukses bergantung pada pengawasan bersama dan mekanisme krisis yang jelas.

Dampak bagi daya saing dan stabilitas keuangan

Menurut Kontan, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF, Muhammad Rizal Taufikurahman, juga menilai keberadaan LPJK PFII berpotensi menciptakan dualisme bila batas kewenangannya dengan OJK dan BI tidak tegas. Ia mengatakan pemisahan badan hukum memang dapat memperjelas neraca dan tanggung jawab, tetapi tidak otomatis memutus hubungan risiko dengan bank induk.

Menurut Rizal, pembagian pengawasan harus mencakup entitas, kelompok usaha, dan transaksi lintas kawasan agar pemisahan badan hukum tidak menciptakan celah pengawasan. Ia menekankan pencegahan regulatory arbitrage harus bertumpu pada prinsip risiko setara dan standar kehati-hatian setara, termasuk ketentuan permodalan, likuiditas, pencadangan, keterbukaan pemilik manfaat, dan pembatasan transaksi afiliasi.

Di sisi lain, regulator khusus dinilai dapat meningkatkan daya saing industri keuangan melalui proses perizinan yang lebih efisien dan kepastian hukum yang lebih kuat. Namun, penambahan lembaga pengawas juga berpotensi menaikkan biaya koordinasi dan kepatuhan, sehingga manfaat PFII perlu diukur dari tambahan modal asing bersih, penurunan biaya pembiayaan, dan peningkatan pembiayaan produktif, bukan sekadar perpindahan transaksi domestik demi insentif.

Yusuf menilai PFII membuka peluang bagi pengembangan model universal banking dan pembiayaan valuta asing berskala besar, terutama untuk proyek infrastruktur dan hilirisasi. Agar manfaat itu benar-benar tercipta, ia menekankan perlunya pertukaran data langsung, pengawasan bersama terhadap grup keuangan yang beroperasi di PFII dan domestik, serta protokol penanganan krisis yang terhubung dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sementara Rizal menyoroti pentingnya kejelasan otoritas pemimpin dalam setiap kasus, cakupan penjaminan simpanan, bantuan likuiditas, dan mekanisme resolusi sejak awal.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang pengetatan aturan rencana bisnis bank oleh OJK melalui POJK 17/2026, kami menyoroti bahwa rencana bisnis kini diposisikan sebagai instrumen strategis untuk arah usaha, tata kelola, dan pengelolaan risiko, bukan sekadar kewajiban pelaporan. Ketentuan tersebut mewajibkan rencana bisnis yang realistis dan berbasis risiko, dengan pelaporan serta evaluasi yang lebih rinci melalui sistem OJK agar pengawasan menjadi lebih komprehensif dan forward looking di tengah transformasi digital.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.