Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun kepada eks ketua Ombudsman dalam kasus suap nikel

Traders Union
Semua berita
Regulator
Vonis eks Ketua Ombudsman suap nikel

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Ksenia Gerey

05.11.2026

Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun kepada eks ketua Ombudsman dalam kasus suap nikel — Eks Ketua Ombudsman Dipenjara

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara lima tahun kepada mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto dalam perkara dugaan suap terkait tata kelola pertambangan nikel. Putusan itu juga mencakup denda Rp300 juta dan kewajiban membayar uang pengganti Rp3,875 miliar, dengan rumah terdakwa di Jakarta Timur diperhitungkan sebagai bagian pembayaran.

Sorotan

Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis eks ketua Ombudsman lima tahun penjara dan denda Rp300 juta terkait kasus suap nikel pada 5 November 2026.
Majelis hakim memerintahkan pembayaran uang pengganti Rp3,875 miliar, dengan rumah di Pulogebang Permai dihitung sebagai bagian penyelesaian kewajiban tersebut.
Hery terbukti menerima suap Rp4,8 miliar untuk mempengaruhi laporan Ombudsman RI dan maladministrasi sektor nikel, dengan hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Rincian putusan dan kewajiban pembayaran

Seperti dilaporkan Kompas.com, majelis hakim yang dipimpin Dwi Elyarahma Sulistyowati membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis, 5 November 2026. Selain pidana penjara lima tahun, pengadilan menjatuhkan denda Rp300 juta yang harus dibayarkan dalam waktu satu bulan dan dapat diperpanjang paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp3,875 miliar. Dalam amar putusan, rumah milik Hery di Pulogebang Permai, Cakung, Jakarta Timur, turut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

Jika uang pengganti tidak dibayar dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutup kewajiban tersebut. Apabila aset yang dimiliki tidak mencukupi, kewajiban itu diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun.

Dampak perkara bagi pengawasan sektor nikel

Majelis hakim menilai Hery terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan jaksa dengan menerima suap berupa uang dan barang dari sejumlah pihak senilai total Rp4,8 miliar. Suap itu disebut berkaitan dengan penyusunan Laporan Hasil Ombudsman RI agar penetapan nilai kewajiban pembayaran PNBP PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dinyatakan sebagai malaadministrasi.

Perkara itu juga mencakup permintaan agar penolakan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Nala Raya dinyatakan sebagai perbuatan malaadministrasi. Vonis yang dijatuhkan lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 5,5 tahun penjara, denda Rp300 juta, dan uang pengganti Rp4,15 miliar.

Perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR yang kami ulas sebelumnya menandai kembalinya dorongan politik untuk memperkuat pemberantasan korupsi, dengan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Artikel tersebut menekankan bahwa regulasi ini diharapkan memutus rantai ekonomi kejahatan dan memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana melalui instrumen hukum yang lebih efektif.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?