OJK perketat pengawasan penyelesaian gagal bayar Akseleran, iGrow, KoinP2P
Masalah gagal bayar di sejumlah platform fintech P2P lending masih membebani industri pinjaman daring Indonesia hingga kini. OJK menyatakan terus memantau penyelesaian kasus iGrow, Akseleran, dan KoinP2P dengan fokus pada perlindungan lender dan keberlanjutan kepercayaan publik.
Sorotan
- OJK terus mengawasi ketat penyelesaian gagal bayar Akseleran, iGrow, dan KoinP2P, memprioritaskan perlindungan lender dan transparansi pemulihan aset.
- AFPI membentuk Tim Pengelolaan Administratif dan Portofolio Pendanaan LPBBTI untuk mendukung optimalisasi administrasi, penagihan, dan pengelolaan portofolio pada ketiga platform.
- KoinP2P dan iGrow tetap dilarang menyalurkan pembiayaan baru akibat sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, dengan OJK mewajibkan penguatan tata kelola, ekuitas, dan penyelesaian pendanaan bermasalah.
Pengawasan OJK dan langkah penyelesaian
Seperti dilaporkan Kontan, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengatakan otoritas terus mengawasi secara ketat perkembangan penyelesaian masalah pada iGrow, Akseleran, dan KoinP2P. Dalam jawaban tertulis RDK OJK pada Rabu, 18 November 2026, ia menegaskan pengawasan itu dilakukan dengan mengedepankan perlindungan lender.Sebagai bagian dari upaya tersebut, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, AFPI, telah membentuk Tim Pengelolaan Administratif dan Portofolio Pendanaan LPBBTI, atau TPAP. Tim ini ditujukan untuk mendukung kesinambungan pengelolaan administrasi, portofolio pendanaan, serta proses penagihan agar penyelesaian dapat berjalan lebih optimal.
Pada Akseleran, OJK telah meminta perusahaan mengoptimalkan seluruh upaya pemulihan aset secara transparan guna memaksimalkan pengembalian dana kepada lender. OJK juga terus menindaklanjuti indikasi fraud dalam penyaluran pembiayaan Akseleran, termasuk melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Akseleran saat ini masih dikenai sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Permasalahan gagal bayar di platform tersebut dipicu enam borrower yang belum dapat mengembalikan pinjaman secara bersamaan sejak Maret 2025, sehingga perusahaan menempuh penagihan dan jalur hukum terhadap borrower bermasalah.
Dampak pada operasi dan kepercayaan industri
Pada KoinP2P, OJK sebelumnya menginformasikan bahwa perusahaan telah menunjuk caretaker atau penanggung jawab sementara seiring kasus hukum yang menimpa petingginya dalam dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana. OJK menyatakan fokus pengawasan saat ini tertuju pada penyelesaian kewajiban kepada lender, sementara caretaker wajib tetap menjalankan layanan pengaduan konsumen dan membuka akses komunikasi bagi lender sesuai mekanisme yang berlaku.Kegiatan operasional KoinP2P disebut masih berjalan, tetapi perusahaan tidak lagi menyalurkan pembiayaan baru setelah dikenai sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha sejak 29 Mei 2026. OJK juga meminta KoinP2P menuntaskan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, memperkuat tata kelola dan kepatuhan, menyelesaikan pendanaan bermasalah dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen, serta memperkuat ekuitas perusahaan.
Sementara itu, iGrow disebut tengah berfokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penagihan kepada borrower. OJK meminta proses penyelesaian kewajiban kepada lender dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, dan saat ini iGrow juga tidak dapat menyalurkan pembiayaan baru karena masih dikenai sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha.
Pengawasan ketat terhadap tiga penyelenggara ini menunjukkan tekanan yang masih dihadapi industri fintech lending dalam menjaga kualitas pendanaan dan tata kelola. Bagi sektor pembiayaan digital Indonesia, keberhasilan pemulihan dana lender dan penanganan kasus hukum menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap model bisnis ini.
Kami baru-baru ini menulis tentang target Roadmap OJK terkait porsi pembiayaan produktif fintech lending yang masih di bawah sasaran.
Berita OJK Terbaru
- Forex
- Crypto