OJK cabut izin BPR LPN Labuh Gunung, jumlah bank tutup di Indonesia jadi 17

OJK cabut izin BPR LPN Labuh Gunung, jumlah bank tutup di Indonesia jadi 17
OJK cabut izin BPR

Penutupan bank di Indonesia bertambah hingga pertengahan November 2026 seiring berlanjutnya pengawasan terhadap bank perekonomian rakyat yang menghadapi tekanan permodalan dan likuiditas. Langkah terbaru menyasar PT BPR LPN Labuh Gunung di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, setelah OJK sebelumnya juga mencabut izin satu BPR di Sumatera Selatan pada 4 November 2026.

Sorotan

  • OJK mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung pada 19 November 2026 melalui Keputusan OJK Nomor KEP-109/D.03/2026.
  • PT BPR LPN Labuh Gunung sebelumnya berstatus BPR Dalam Penyehatan karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum di bawah 12 persen sejak 5 November 2025.
  • Jumlah bank yang tutup di Indonesia naik menjadi 17 hingga pertengahan November 2026, mencerminkan peningkatan pengawasan dan fokus pada ketahanan permodalan.

Pencabutan izin dan tahapan pengawasan

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tertanggal 19 November 2026. BPR tersebut beralamat di Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

Kepala OJK Sumbar Roni Nazra menyatakan pencabutan izin itu merupakan bagian dari tindakan pengawasan untuk memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Ia menjelaskan proses tersebut tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui berbagai prosedur dan mekanisme penyehatan terhadap BPR yang bersangkutan.

Menurut Roni Nazra, pada 5 November 2025 OJK menetapkan PT BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Penyehatan karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum di bawah 12 persen. Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, OJK menetapkan bank itu dalam status BPR Dalam Resolusi setelah memberi waktu kepada pengurus dan pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan, terutama terkait permodalan dan likuiditas, sesuai POJK Nomor 28 Tahun 2023.

Dampak terhadap industri BPR nasional

Pencabutan izin ini menambah jumlah bank yang tutup di Indonesia menjadi 17 hingga pertengahan November 2026. Kenaikan angka tersebut menunjukkan pengawasan terhadap BPR terus berjalan ketika otoritas menilai upaya penyehatan tidak lagi mampu memulihkan kondisi bank.

OJK menyatakan pengurus dan pemegang saham BPR LPN Labuh Gunung tidak dapat memperbaiki kondisi bank tersebut. Bagi industri BPR, langkah ini menegaskan fokus regulator pada penguatan ketahanan permodalan dan pengelolaan likuiditas sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sektor perbankan daerah.

Sebelumnya, kami menguraikan faktor utama di balik proyeksi OJK soal likuiditas perbankan 2027 yang dinilai menopang pertumbuhan kredit.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.