OJK petakan kesiapan standar IFRS keberlanjutan di industri asuransi dan dana pensiun
Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan peta jalan pengembangan keuangan berkelanjutan untuk sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun periode 2026-2030 di tengah kebutuhan penguatan pelaporan risiko keberlanjutan dan iklim. Survei dalam peta jalan itu menunjukkan 70,6% perusahaan belum memiliki sistem atau infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penerapan IFRS S1 dan IFRS S2.
Sorotan
- OJK memetakan mayoritas pelaku industri PPDP masih perlu memperkuat sistem pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keberlanjutan sesuai IFRS S1 dan S2.
- Hanya 28% perusahaan di sektor PPDP yang telah memiliki sistem pelaporan keberlanjutan, namun masih membutuhkan pengembangan sistem dan integrasi data lebih lanjut.
- Per September 2026, aset industri asuransi naik 0,98% menjadi Rp1.192,84 triliun, aset dana pensiun tumbuh 6,11% menjadi Rp1.721,91 triliun, dan aset perusahaan penjaminan turun 2,03% menjadi Rp47,26 triliun.
Kesiapan sistem dan agenda implementasi
Seperti dilaporkan Kontan, mengutip KONTAN Indonesia, peta jalan OJK menjabarkan bahwa mayoritas pelaku industri PPDP masih perlu memperkuat sistem untuk pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keberlanjutan serta iklim sesuai IFRS S1 dan IFRS S2. Sebanyak 28% perusahaan disebut sudah memiliki sistem, tetapi masih memerlukan pengembangan lebih lanjut.Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan IFRS S1 dan IFRS S2 merupakan standar pengungkapan keberlanjutan yang diterbitkan International Sustainability Standards Board. Ia menjelaskan IFRS S1 mengatur pengungkapan informasi keberlanjutan yang relevan bagi investor, sedangkan IFRS S2 secara khusus mengatur pengungkapan risiko dan peluang iklim.
Menurut Ogi, kedua standar itu bertujuan meningkatkan konsistensi dan keterbandingan informasi agar investor serta pemangku kepentingan memahami bagaimana isu keberlanjutan dan iklim memengaruhi prospek perusahaan. OJK menilai kesiapan sebagian perusahaan dalam aspek sistem dan infrastruktur teknologi informasi masih perlu ditingkatkan, seiring beragamnya skala dan kompleksitas usaha, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta data keberlanjutan yang berasal dari berbagai fungsi perusahaan dan belum sepenuhnya terintegrasi.
Ia menambahkan perusahaan juga perlu menyesuaikan sistem dan proses bisnis untuk memenuhi berbagai ketentuan baru. Untuk mendorong kesiapan itu, OJK akan terus memperkuat regulasi dan pedoman teknis, serta mendorong peningkatan pemahaman dan kompetensi industri melalui koordinasi dengan asosiasi dan pemangku kepentingan terkait.
Dampak bagi industri PPDP
OJK juga meminta perusahaan memetakan kebutuhan data, menilai kesiapan sistem yang dimiliki, dan menyusun rencana pengembangan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala usaha, kompleksitas, dan tingkat kesiapan masing-masing. Langkah tersebut menjadi bagian dari dorongan regulator agar penerapan pelaporan keberlanjutan di sektor PPDP berjalan lebih seragam dan dapat dibandingkan oleh investor.Dari sisi kinerja industri, OJK mencatat aset industri asuransi per September 2026 mencapai Rp1.192,84 triliun, naik 0,98% secara tahunan. Total aset dana pensiun tumbuh 6,11% secara tahunan menjadi Rp1.721,91 triliun, sementara aset perusahaan penjaminan terkontraksi 2,03% menjadi Rp47,26 triliun.
Sebelumnya, kami menyoroti rencana OJK mengembangkan basis data berkelanjutan sektor PPDP pada 2027 dalam peta jalan 2026-2030.
Berita OJK Terbaru
- Forex
- Crypto