Pengadilan Tipikor Jakarta jadwalkan pembacaan tuntutan perkara kuota haji tambahan pada 30 November
Persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 memasuki tahap tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Agenda berikutnya mencakup pleidoi, replik, dan duplik hingga pertengahan Desember 2026 untuk empat terdakwa, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Sorotan
- Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjadwalkan pembacaan tuntutan kasus kuota haji tambahan pada 30 November 2026 terhadap empat terdakwa.
- Kerugian negara akibat pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 oleh terdakwa mencapai setidak-tidaknya Rp 622,09 miliar menurut BPK RI.
- Komponen kerugian negara meliputi Rp 438,2 miliar selisih penerimaan-pengeluaran, Rp 39,95 miliar penjualan kuota petugas, dan Rp 143,92 miliar fee percepatan.
Jadwal sidang dan tahapan berikutnya
Seperti dilaporkan Kompas.com, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjadwalkan pembacaan tuntutan terhadap empat terdakwa pada Senin, 30 November 2026. Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani menyampaikan jadwal itu dalam persidangan pada Jumat, 20 November 2026.Setelah pembacaan tuntutan, sidang nota pembelaan atau pleidoi dijadwalkan pada Senin, 7 Desember 2026. Jaksa penuntut umum kemudian dijadwalkan menyampaikan replik pada Rabu, 9 Desember 2026, sedangkan duplik dari pihak terdakwa akan dibacakan pada Jumat, 11 Desember 2026.
Majelis hakim menilai rentang waktu untuk agenda replik dan duplik memang relatif singkat, tetapi masih memadai. Menurut Ni Kadek Susantiani, hal itu dimungkinkan karena tim penasihat hukum dan jaksa memiliki anggota yang banyak, sementara materi replik dan duplik dinilai tidak sebanyak tuntutan dan pembelaan.
Dakwaan dan nilai kerugian negara
Empat terdakwa dalam perkara ini adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama Asrul Aziz Taba.Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 mengakibatkan kerugian negara setidak-tidaknya Rp 622,09 miliar. Nilai tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI terkait penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 di Kementerian Agama.
Kerugian negara itu terdiri dari tiga komponen, yakni selisih penerimaan dan pengeluaran Penyelenggara Ibadah Haji Khusus pada 2024 sebesar Rp 438,2 miliar, penerimaan dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp 39,95 miliar, dan fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 sebesar Rp 143,92 miliar.
Atas perkara tersebut, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kami juga menyoroti pengakuan soal penerimaan US$75.000 dalam sidang kuota haji Jakarta di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Berita Indonesia Terbaru
- Forex
- Crypto