OJK menilai NPL kredit UMKM menekan risiko klaim industri penjaminan
Kualitas kredit UMKM menjadi perhatian bagi industri penjaminan seiring rasio kredit bermasalah di segmen ini masih berada pada level yang tinggi. Per Agustus 2026, NPL UMKM tercatat 4,53%, kondisi yang dinilai dapat meningkatkan potensi klaim penjaminan, termasuk pada penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
Sorotan
- OJK menegaskan kenaikan kredit bermasalah UMKM berpotensi meningkatkan klaim penjaminan dan menekan kinerja perusahaan penjaminan, terutama pada penjaminan KUR.
- Kinerja penjaminan kredit KUR oleh Jamkrida Sumbar per September 2026 senilai Rp725 miliar dengan nilai penjaminan Rp508 miliar dan imbal jasa Rp26 miliar.
- Secara industri, per September 2026 imbal jasa penjaminan tumbuh 20,7% menjadi Rp7,02 triliun, klaim penjaminan naik 19,74% menjadi Rp6,27 triliun, sedangkan aset turun 2,03% ke Rp47,26 triliun.
Risiko klaim dan respons pengawasan
Seperti dilaporkan KONTAN Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan risiko kredit bermasalah pada segmen UMKM perlu dicermati dalam kegiatan penjaminan, termasuk penjaminan KUR. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan kenaikan kredit bermasalah dapat meningkatkan potensi pengajuan klaim penjaminan.Dalam jawaban tertulis RDK OJK pada Rabu, 18 November 2026, Ogi menjelaskan dampak aktual terhadap kinerja perusahaan penjaminan tetap bergantung pada ketentuan penjaminan, kualitas portofolio, besaran risiko yang ditanggung, serta efektivitas proses klaim dan pemulihan klaim.
Karena itu, OJK terus mendorong penguatan tata kelola dan manajemen risiko perusahaan penjaminan melalui pemantauan kualitas portofolio, penguatan pencadangan, pengelolaan likuiditas, serta peningkatan efektivitas penanganan klaim dan subrogasi. OJK juga menekankan pentingnya koordinasi antara perusahaan penjaminan dan lembaga penyalur kredit untuk menjaga kualitas pembiayaan yang dijamin.
Dampak bagi industri penjaminan
Dari sisi pelaku usaha, PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat (Perseroda), atau PT Jamkrida Sumbar, menilai tingginya risiko kredit bermasalah KUR menjadi tantangan bagi perusahaan penjaminan. Direktur Utama PT Jamkrida Sumbar, Ibnu Fadhli, mengatakan peningkatan kredit bermasalah berpotensi menaikkan klaim yang harus dibayar perusahaan penjaminan.Meski demikian, ia menegaskan penjaminan KUR tetap dibutuhkan untuk mendukung UMKM, dengan pelaksanaan yang ditopang prinsip kehati-hatian, pembagian risiko yang jelas, dan pemantauan portofolio secara berkelanjutan. Berdasarkan data per September 2026, kinerja penjaminan kredit KUR yang dijamin Jamkrida Sumbar mencapai Rp725 miliar, dengan nilai penjaminan Rp508 miliar dan imbal jasa penjaminan Rp26 miliar.
Secara industri, data OJK menunjukkan imbal jasa penjaminan mencapai Rp7,02 triliun per September 2026, tumbuh 20,7% secara tahunan. Pada periode yang sama, klaim penjaminan naik 19,74% secara tahunan menjadi Rp6,27 triliun, sementara aset perusahaan penjaminan mencapai Rp47,26 triliun, terkontraksi 2,03% dibandingkan setahun sebelumnya.
Seperti disorot sebelumnya, perlambatan kredit BPD dinilai OJK dapat menekan permintaan penjaminan baru bagi industri penjaminan.
- Forex
- Crypto