Mira Kyivska

Jakarta lanjutkan penyelesaian JLNT Pluit untuk kurangi kemacetan

Jakarta lanjutkan penyelesaian JLNT Pluit untuk kurangi kemacetan
JLNT Pluit dituntaskan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan melanjutkan pembangunan Jalan Layang Non-Tol Muara Karang di Pluit, Jakarta Utara, setelah proyek itu tertunda selama 11 tahun. Pemerintah daerah menargetkan penyelesaiannya dalam waktu maksimal tiga bulan dengan skema pembiayaan kreatif agar tidak membebani APBD DKI Jakarta.

Sorotan

  • Pemprov DKI Jakarta menetapkan target maksimal tiga bulan untuk menyelesaikan proyek JLNT Muara Karang mulai 6 November 2026.
  • Pendanaan proyek JLNT Pluit akan menggunakan skema creative financing agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan perhitungan akhir masih dibahas antara kontraktor dan pemerintah daerah.
  • Perbaikan komunikasi dan keterlibatan langsung Gubernur Pramono Anung berhasil membuka kembali dialog sehingga proyek JLNT Muara Karang yang lama tertunda kini dapat dilanjutkan.

Target penyelesaian dan skema pendanaan

Seperti dilaporkan Kompas.com, keputusan melanjutkan proyek JLNT Muara Karang diambil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung setelah rapat tingkat kecamatan di Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat, 6 November 2026. Ia menyatakan proyek itu harus diselesaikan dan menetapkan batas waktu maksimum tiga bulan.

Pramono menilai keberadaan jalan layang tersebut penting untuk membantu mengurangi kemacetan di kawasan Pluit. Ia mengatakan proyek yang mulai dibangun sejak era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama itu lama tidak berlanjut, meski ia tidak mengetahui secara pasti penyebab utamanya.

Penyelesaian proyek, kata Pramono, akan memakai skema creative financing. Dengan mekanisme itu, Pemprov DKI Jakarta berharap penyelesaian JLNT tidak menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sementara perhitungan kebutuhan akhir masih dibahas antara kontraktor atau pihak pembangun dengan pemerintah daerah.

Perbaikan komunikasi untuk membuka kembali proyek

Pramono mengatakan peluang melanjutkan pembangunan muncul setelah ia turun langsung membahas persoalan itu sekitar dua pekan lalu. Menurut dia, hambatan utama selama ini berkaitan dengan lemahnya komunikasi dan rendahnya kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Ia kemudian meminta Asisten Pembangunan memimpin langsung pembahasan dengan para pihak terkait karena komunikasi antara organisasi perangkat daerah dan pihak dalam proyek sebelumnya dinilai tidak berjalan baik. Menurut Pramono, ruang dialog yang kembali dibuka akhirnya menghasilkan titik temu sehingga proyek yang lama tertunda itu kini bisa diteruskan.

Pramono menambahkan ia semula meminta penyelesaian dalam satu bulan, namun pelaksana proyek mengajukan waktu tiga bulan. Bagi pemerintah daerah, prioritas utamanya adalah proyek selesai dan segera memberi manfaat bagi masyarakat.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang upaya Pemprov DKI Jakarta merangkul swasta untuk pembangunan kota, kami menyoroti penekanan Gubernur Pramono Anung pada pentingnya kepercayaan dan keterbukaan agar lebih banyak proyek bisa dikerjakan bersama tanpa membebani APBD. Kami juga mengulas contoh proyek yang dinilai cocok didorong lewat kemitraan, karena model kolaborasi semacam ini memberi fleksibilitas pendanaan sekaligus mempercepat realisasi pembangunan.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.