PT APS hadapi tekanan perizinan atas operasi WTP Serpong Lagoon

PT APS hadapi tekanan perizinan atas operasi WTP Serpong Lagoon
Sengketa izin air bersih

Sengketa layanan air bersih di Perumahan Serpong Lagoon, Tangerang Selatan, meluas ke isu legalitas operasi setelah pengelolaan instalasi pengolahan air disebut berjalan selama 11 tahun tanpa izin operasional. Temuan itu muncul dalam rapat dengar pendapat umum DPRD Tangsel saat warga juga masih menuntut ganti rugi biaya pengobatan dan akses alternatif atas pasokan air.

Sorotan

  • PT Arfa Putra Soegama telah mengoperasikan Water Treatment Plant Serpong Lagoon selama 11 tahun tanpa izin operasional yang masih belum terbit.
  • DPRD Tangsel tengah merumuskan rekomendasi resmi dan mendesak PT APS segera menyelesaikan perizinan serta menuntut pertanggungjawaban atas ganti rugi dan kualitas air.
  • Warga tidak diizinkan membuat sumur mandiri dan perusahaan menolak penggratisan air bersih, sehingga DPRD menilai praktik ini merugikan masyarakat sekitar.

Temuan DPRD dan status perizinan

Seperti dilaporkan Kompas.com, persoalan ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum antara Komisi II DPRD Tangsel, warga Serpong Lagoon, dan perwakilan PT Arfa Putra Soegama di Gedung DPRD Tangsel, Banten, Kamis 12 November 2026.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang Selatan, Rizki Jonis, menyoroti bahwa pengelolaan Water Treatment Plant di kawasan itu disebut sudah berlangsung 11 tahun tanpa izin operasional yang terbit. Ia menilai alasan perusahaan bahwa proses perizinan masih berjalan tidak masuk akal mengingat lamanya waktu pengurusan.

Rizki juga menegaskan perusahaan harus segera menuntaskan perizinan jika masih ingin beroperasi di wilayah Tangerang Selatan. Menurut dia, DPRD Tangsel kini sedang merumuskan rekomendasi resmi untuk menekan perusahaan agar memenuhi tuntutan warga dan menyelesaikan persoalan legalitas operasi.

Dampak bagi warga dan respons perusahaan

Selain masalah izin, DPRD mengkritik lambannya penggantian biaya pengobatan bagi warga yang terdampak krisis dan buruknya kualitas air. Rizki mengatakan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan sebelumnya telah menginstruksikan agar ganti rugi diselesaikan dalam tiga hari, namun pembayaran baru disebut akan dilakukan pada hari rapat.

Perselisihan juga meluas ke penolakan perusahaan terhadap tuntutan penggratisan layanan air bersih dengan alasan masih merugi. Di saat yang sama, warga disebut tidak diizinkan membuat sumur air mandiri di lingkungan perumahan, kondisi yang oleh DPRD dinilai sebagai praktik yang merugikan masyarakat karena membatasi pilihan sumber air.

Secara terpisah, Direktur Utama PT APS, Muslimin Bora, membenarkan izin pengelolaan WTP itu belum terbit meski operasi telah berjalan 11 tahun. Ia mengatakan pengajuan izin sudah beberapa kali dilakukan, tetapi mengaku tidak mengetahui secara rinci hambatan proses tersebut karena baru bergabung dengan perusahaan.

Sebelumnya, kami mengulas faktor utama di balik pembatasan kewenangan gubernur terkait transparansi perizinan di DKI Jakarta.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.