Kementerian Keuangan tegaskan pajak kripto tetap berlaku di Indonesia

Kementerian Keuangan tegaskan pajak kripto tetap berlaku di Indonesia
Pajak kripto tetap berlaku

Pemerintah Indonesia menegaskan perlakuan pajak atas aset kripto tetap berjalan terpisah dari penilaian keagamaan mengenai status syariah ekonomi digital. Penegasan ini muncul saat otoritas kembali membedakan peran ulama, pengawas pasar, dan fiskus dalam pengaturan ekosistem aset digital.

Sorotan

  • Kementerian Keuangan menegaskan pajak atas aset kripto tetap berlaku di Indonesia, dengan kewenangan perpajakan terpisah dari pertimbangan agama.
  • Wamenkeu Nurkholis Ibnu Aman menyoroti pembagian tugas antara ulama, OJK, dan Kemenkeu dalam pengaturan, pengawasan, dan penarikan pajak aset kripto.
  • Kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran sah di Indonesia, memperkuat statusnya sebagai komoditas atau aset dalam kerangka perdagangan dan perpajakan.

Pemisahan kewenangan dalam pengaturan kripto

Menurut Okezone Economy Indonesia, Wakil Menteri Keuangan Nurkholis Ibnu Aman menyatakan kebijakan perpajakan atas aset kripto tidak boleh dicampuradukkan dengan penilaian agama mengenai ekonomi digital dan aset kripto. Dalam acara Bright Talks and Conference, BRITACOF, di Jakarta pada Kamis, 15/10/2026, ia menekankan setiap institusi memiliki kewenangan masing-masing dalam mengatur ekosistem aset digital di Indonesia.

Nurkholis menjelaskan ulama berwenang memberikan fatwa dan panduan syariat. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan, OJK, berfokus pada pengawasan pasar dan transaksi perdagangan, sedangkan Kementerian Keuangan berwenang merumuskan kebijakan serta mengatur pemungutan pajak.

Ia menambahkan seluruh lembaga memiliki tugas yang sama untuk menjaga agar aturan tetap jelas, adil, dan mudah dipatuhi. Penegasan ini menunjukkan pemerintah mempertahankan pemisahan fungsi antara aspek kepatuhan fiskal dan pandangan keagamaan dalam tata kelola aset digital.

Dampak bagi kepastian pasar aset digital

Dalam kesempatan yang sama, Nurkholis kembali menegaskan bahwa aset kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa hanya rupiah yang diakui sebagai uang di dalam negeri.

Ia juga menyebut organisasi kemasyarakatan keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, NU, dan Muhammadiyah telah menyampaikan pandangan mengenai status kripto sebagai komoditas atau aset, bukan uang. Bagi pelaku industri, pernyataan ini memperkuat kepastian bahwa kripto tetap diperlakukan dalam kerangka perdagangan aset dan perpajakan, bukan sebagai instrumen pembayaran.

Dalam artikel kami sebelumnya tentang POJK Nomor 17 Tahun 2026 mengenai rencana bisnis bank umum, kami mengulas bagaimana OJK memperketat kerangka penyusunan rencana bisnis agar lebih realistis, berbasis risiko, dan selaras dengan tata kelola. Aturan ini juga memperluas cakupan pelaporan dan evaluasi melalui sistem OJK, sehingga pengawasan menjadi lebih komprehensif dan mendukung adaptasi perbankan terhadap transformasi digital.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.