OJK dan UNODC perkuat koordinasi regional untuk tangani risiko kejahatan aset kripto
Pertumbuhan aset keuangan digital dan aset kripto di Asia Tenggara mendorong regulator dan aparat penegak hukum mempererat koordinasi lintas negara untuk membatasi risiko penyalahgunaan. Forum kerja regional yang digelar di Yogyakarta pada 18 hingga 20 November itu juga menyoroti kesenjangan pengawasan, pertukaran data, dan penelusuran transaksi lintas yurisdiksi.
Sorotan
- OJK dan UNODC, didukung Pemerintah Jepang, sepakat memperkuat koordinasi regional menghadapi risiko kejahatan aset keuangan digital dan kripto pada 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group di Yogyakarta, 18–20 November.
- OJK menyoroti tantangan utama berupa penerapan FATF Travel Rule yang belum merata, memperlambat identifikasi transaksi aset digital lintas negara serta menambah risiko aktivitas ilegal.
- Partisipasi otoritas regional dan internasional dalam forum ini mendukung percepatan mekanisme pertukaran data, integrasi pengawasan, dan kapasitas penegakan hukum untuk menjaga pertumbuhan industri aset digital.
Agenda forum dan penguatan koordinasi
Seperti disampaikan Otoritas Jasa Keuangan, OJK bersama United Nations Office on Drugs and Crime, dengan dukungan Pemerintah Jepang, sepakat memperkuat kerja sama untuk menghadapi risiko kejahatan dan penyalahgunaan aset keuangan digital serta aset kripto yang kian berkembang di tingkat regional dan internasional.Kesimpulan itu mengemuka dalam 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting di Yogyakarta, yang dibuka oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, bersama Cybercrime Programme Officer UNODC, Himal Ojha. Pertemuan pada 18 sampai 20 November itu menjadi wadah bagi regulator, aparat penegak hukum, lembaga terkait, organisasi internasional, dan pelaku industri jasa keuangan dari berbagai negara untuk bertukar informasi dan memperkuat kapasitas penanganan kejahatan keuangan digital.
Dalam forum tersebut, Adi menyatakan perkembangan teknologi keuangan, khususnya aset keuangan digital dan aset kripto, membuka peluang baru bagi sektor keuangan, tetapi juga memunculkan risiko aktivitas ilegal yang makin kompleks, beragam, dan melintasi batas yurisdiksi. Ia menekankan perusahaan, platform, aset, dan korban dapat berada di negara berbeda, sehingga pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital.
Dampak bagi pengawasan regional
Menurut OJK, cepatnya perkembangan industri aset digital, kemudahan transaksi lintas negara, serta perbedaan aturan dan kesiapan pengawasan di masing-masing negara menjadi tantangan utama dalam penanganan aktivitas ilegal. Salah satu hambatan yang disorot ialah penerapan FATF Travel Rule yang belum merata, sehingga informasi identitas pengirim dan penerima dalam transaksi aset digital lintas negara belum tersedia secara menyeluruh.OJK juga menekankan pentingnya integrasi informasi keuangan, keamanan siber, pengaduan konsumen, aset virtual, dan penegakan hukum, yang didukung mekanisme pertukaran data lebih cepat serta pemanfaatan teknologi untuk penelusuran transaksi. Pembahasan selama pertemuan mencakup perkembangan kejahatan siber dan penyalahgunaan aset virtual, AI-enabled fraud, pencucian uang melalui aset kripto, pengawasan stablecoin, implementasi FATF Travel Rule, serta tantangan investigasi dan pelacakan aset digital lintas negara.
Pertemuan ini diikuti perwakilan dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura, serta melibatkan lembaga dari Jepang dan U.S. Hadir pula otoritas pengawas seperti Securities Commission Malaysia, Securities and Exchange Commission Philippines, Securities and Exchange Commission Thailand, Securities and Exchange Regulator of Cambodia, dan Bank of the Lao People's Democratic Republic, bersama INTERPOL, akademisi, asosiasi industri, serta perusahaan analisis dan pemantauan transaksi berbasis blockchain. Bagi OJK, forum ini mendukung penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum sekaligus menjaga pertumbuhan industri aset keuangan digital dan aset kripto yang inovatif, berintegritas, serta selaras dengan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.
Sebagaimana kami catat dalam artikel sebelumnya, PPATK dan Bappenas menyiapkan agenda kepatuhan lewat evaluasi FATF.
Berita OJK Terbaru
- Forex
- Crypto