PPATK dan Bappenas siapkan agenda kepatuhan FATF Indonesia untuk evaluasi 2029-2030
PPATK dan Bappenas memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menyiapkan Indonesia menghadapi Mutual Evaluation Review FATF periode 2029-2030. Langkah ini berfokus pada penguatan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, pemulihan aset, dan integrasi kebutuhan kebijakan serta anggaran ke dalam perencanaan pembangunan nasional.
Sorotan
- PPATK dan Bappenas menyusun strategi peningkatan efektivitas rezim APU PPT menjelang evaluasi FATF 2029-2030, fokus pada penegakan hukum TPPU dan pemulihan aset.
- Kedua institusi mengusulkan integrasi agenda kesiapan MER ke dokumen perencanaan nasional serta peningkatan indikator kinerja, alokasi anggaran, dan mekanisme pemantauan perkara TPPU.
- PPATK mengembangkan SISPEKA untuk sinkronisasi data penanganan perkara TPPU dan Bappenas merencanakan koordinasi lintas kementerian pada 2027 serta evaluasi strategi nasional pada Desember 2026.
Persiapan perencanaan dan target penegakan hukum
Menurut PPATK, mengutip Financial Intelligence Unit of Indonesia, PPATK dan Bappenas membahas langkah strategis dalam pertemuan di Jakarta untuk meningkatkan efektivitas rezim antipencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal menjelang evaluasi FATF 2029-2030.Plt. Deputi Strategi dan Kerja Sama PPATK Diana Soraya Noor menyatakan kesiapan menghadapi MER membutuhkan dukungan seluruh kementerian dan lembaga, terutama untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan pemulihan aset. Menurut pemetaan awal PPATK, perhatian khusus tertuju pada aspek penegakan hukum perkara TPPU dan pemulihan aset, dua area yang dinilai penting bagi hasil evaluasi internasional serta reputasi Indonesia, iklim investasi, dan biaya transaksi keuangan lintas negara.
PPATK mendorong agar agenda kesiapan MER diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Prioritas yang dibahas mencakup penguatan target dan indikator kinerja penyidikan TPPU pada masing-masing aparat penegak hukum, dukungan kebijakan serta alokasi anggaran, dan penguatan mekanisme pemantauan serta evaluasi capaian penanganan perkara.
Bappenas juga meminta inventarisasi yang lebih konkret atas kebutuhan dan kendala tiap aparat penegak hukum agar intervensi pemerintah dapat dirumuskan secara tepat, baik melalui anggaran, kebijakan, regulasi, maupun dukungan nonanggaran. Dalam pembahasan lanjutan, kedua pihak mengidentifikasi tantangan berupa belum optimalnya akomodasi penanganan perkara TPPU sebagai rincian output prioritas nasional, belum tercapainya target penanganan perkara, dan perlunya indikator yang lebih spesifik serta terukur.
Dampak terhadap investasi dan penguatan sistem keuangan
Dalam pembahasan itu, pemisahan rincian output penanganan TPPU dari tindak pidana asal, khususnya tindak pidana asal berisiko tinggi, juga menjadi opsi yang dikaji. Komitmen pimpinan aparat penegak hukum dinilai tetap menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara, sementara pendidikan dan pelatihan penyidik TPPU diusulkan menjadi bagian wajib dari penguatan kapasitas sumber daya manusia.Sinkronisasi data antar-aparat penegak hukum dan pengukuran dampak pendidikan serta pelatihan terhadap kinerja penyidikan juga menjadi perhatian. PPATK menyatakan saat ini sedang mengembangkan Sistem Informasi Penanganan Perkara, atau SISPEKA, untuk mendukung integrasi dan sinkronisasi data penanganan perkara TPPU secara nasional.
Kedua pihak turut membahas optimalisasi Strategi Nasional TPPU, TPPT, dan PPSPM, termasuk melalui target serta indikator keberhasilan yang lebih terukur secara kuantitatif dan penguatan landasan hukumnya melalui Peraturan Presiden. Sebagai tindak lanjut, Bappenas merencanakan pelibatan PPATK dalam pertemuan koordinasi dengan kementerian dan lembaga mitra pada awal 2027 untuk menyelaraskan rencana kerja 2028 dengan agenda persiapan evaluasi FATF, sementara evaluasi capaian strategi nasional dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026.
Kami juga telah menganalisis peran PPATK dalam penguatan intelijen keuangan untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional.
Berita PPATK Terbaru
- Forex
- Crypto