PPATK perkuat keterbukaan informasi publik dalam uji 2026
PPATK menegaskan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari penguatan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada layanan masyarakat. Komitmen itu disampaikan dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Jakarta, di tengah upaya lembaga menjaga keseimbangan antara transparansi dan perlindungan data yang dikecualikan.
Sorotan
- PPATK menegaskan komitmen transparansi dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Badan Publik 2026, dengan tetap melindungi data tertentu sesuai undang-undang.
- PPATK memperkuat layanan informasi publik melalui pengembangan sarana digital, peningkatan pengelolaan dokumentasi, dan edukasi literasi masyarakat seperti program PPATK Mengajar.
- PPATK mempertahankan predikat Informatif selama empat tahun berturut-turut dari Komisi Informasi Pusat, mendorong peningkatan kualitas layanan dan inovasi pengelolaan informasi.
Komitmen transparansi dalam uji publik 2026
Seperti disampaikan PPATK, mengutip Financial Intelligence Unit of Indonesia, komitmen tersebut dipaparkan PPATK dalam kegiatan Uji Publik Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Senin (10/11). PPATK diwakili Plt. Sekretaris Utama selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Danang Tri Hartono, serta Kepala Biro Umum selaku PPID PPATK, Defid Tri Rizky.Dalam paparannya, Danang menyatakan keterbukaan informasi publik bukan hanya pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga komitmen institusi untuk menjamin hak masyarakat atas informasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membangun kepercayaan terhadap PPATK. Ia menegaskan status PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan tetap menuntut perlindungan atas data dan informasi tertentu yang dilindungi undang-undang.
Menurutnya, pelaksanaan keterbukaan informasi di PPATK berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta aturan terkait. Dalam penerapannya, PPATK membedakan informasi yang dapat diakses publik dan informasi yang dikecualikan, sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh informasi mengenai kebijakan, program, kegiatan, tugas, fungsi, dan kinerja lembaga tanpa mengabaikan kerahasiaan yang diwajibkan hukum.
Penguatan layanan digital dan literasi publik
PPATK juga menyatakan terus memperkuat tata kelola layanan informasi publik melalui pengembangan sarana layanan digital, peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Penyediaan informasi secara proaktif melalui berbagai kanal komunikasi resmi juga terus dilakukan agar masyarakat dapat mengakses informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.Selain penyediaan informasi, lembaga itu mendorong peningkatan literasi masyarakat melalui program edukasi dan sosialisasi, termasuk PPATK Mengajar dan kelas literasi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman publik mengenai tugas dan fungsi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
Komitmen itu tercermin dari keberhasilan PPATK mempertahankan predikat Informatif selama empat tahun berturut-turut dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat. Capaian tersebut menjadi dorongan bagi PPATK untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat inovasi, dan memastikan pengelolaan informasi publik semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pembaruan ini menyusul artikel kami sebelumnya tentang penyederhanaan regulasi hukum untuk mempercepat layanan publik dan iklim usaha.
Berita PPATK Terbaru
- Forex
- Crypto