Berita Legislasi dan Kerangka Hukum dan Perkembangan Kebijakan
DPR pertahankan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas prioritas 2026
Di tengah beredarnya informasi di media sosial soal penolakan pembahasan, DPR RI menegaskan RUU Perampasan Aset tetap masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2026. Penegasan itu disampaikan ...
MK soroti risiko keterlambatan maskapai dalam uji materi UU Penerbangan
Sidang uji materi Undang-Undang Penerbangan di Mahkamah Konstitusi menyoroti kuatnya stigma keterlambatan yang melekat pada sebagian maskapai di Indonesia. Perdebatan itu berfokus pada alasan ...
AJI dorong opsi LMK dan skema B2B untuk royalti hak cipta jurnalistik di Indonesia
Pembahasan revisi UU Hak Cipta di Indonesia kini menyoroti cara industri media memperoleh imbal hasil dari penggunaan karya jurnalistik oleh platform digital, agregator berita, mesin pencari, dan ...
Uji materi UU MD3 dorong pembatasan masa jabatan anggota legislatif di Indonesia
Perdebatan tentang regenerasi politik di Indonesia kembali mencuat setelah permohonan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam UU MD3 diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan itu menuntut agar ...
Enam KEK baru Indonesia menunggu persetujuan regulasi presiden
Pemerintah masih menuntaskan tahap akhir legalitas untuk mengoperasikan enam Kawasan Ekonomi Khusus baru yang telah diusulkan sejak tahun lalu. Keputusan itu menjadi penentu kapan kawasan-kawasan ...
Partai Masyumi dukung roadshow DPR untuk revisi UU Pemilu
Rencana DPR RI menjaring masukan dari partai non-parlemen memperluas ruang konsultasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Partai Masyumi menilai aturan pemilu berdampak pada partai ...
DPR susun RUU ketenagakerjaan baru, draf memuat 224 pasal soal PHK dan upah
Desakan serikat buruh terhadap pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru menguat seiring tenggat Putusan Mahkamah Konstitusi yang jatuh sebelum 31 Oktober 2026. Di tengah tekanan itu, DPR ...
Pengemudi transportasi online desak pembukaan Perpres 27/2026 di Setneg
Aksi pengemudi ojek online dan taksi online di Jakarta pada Kamis sore berpusat pada tuntutan transparansi aturan baru yang disebut berdampak langsung pada skema potongan mitra. Sepuluh perwakilan ...
Indonesia percepat revisi UU Ketenagakerjaan usai putusan MK tentang PKWT, upah, dan outsourcing
Desakan terhadap pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru menguat ketika tenggat pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi makin dekat. Kelompok buruh menilai DPR dan pemerintah perlu segera ...
DPR setujui RUU pusat finansial internasional masuk Prolegnas 2026
Pembahasan kerangka hukum baru untuk pengembangan pusat keuangan Indonesia bergerak maju setelah DPR menyetujui usulan pemerintah memasukkan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia ke ...
Pemerintah dorong royalti karya jurnalistik dalam revisi UU hak cipta
Pemerintah menempatkan kepastian perlindungan ekonomi karya jurnalistik sebagai fokus dalam revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Skema hibrid yang diusulkan tidak ...
Kementerian Hukum dorong royalti karya jurnalistik dalam revisi UU Hak Cipta
Pemerintah mendorong kepastian perlindungan ekonomi bagi karya jurnalistik melalui revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Fokus utama yang ditekankan Kementerian Hukum adalah ...
Google nilai revisi RUU hak cipta berpotensi batasi distribusi konten berita digital di Indonesia
Perdebatan revisi aturan hak cipta di Indonesia meluas ke dampaknya terhadap distribusi berita digital dan kemitraan platform-penerbit. Google menyatakan rancangan perubahan UU Hak Cipta berisiko ...
Sidang MK menyoroti kuota internet hangus tanpa indikasi kerugian sistemik di sektor telekomunikasi
Perkara uji materi aturan tarif telekomunikasi dalam UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi menempatkan praktik kuota internet hangus sebagai isu utama bagi industri dan perlindungan konsumen. ...
Kementerian HAM lanjutkan harmonisasi RUU HAM di tengah penolakan koalisi sipil
Pembahasan revisi Undang-Undang tentang HAM memasuki tahap harmonisasi setelah drafnya beredar hampir dua bulan. Proses ini berlangsung di tengah penolakan Koalisi Masyarakat Sipil yang menyoroti ...
DPR hadapi kritik atas rencana safari RUU Pemilu di Jakarta
Pembahasan revisi UU Pemilu memasuki fase yang dinilai perlu segera beralih ke jalur formal setelah waktu penyiapan naskah berjalan sejak 2025. Kritik muncul di Jakarta karena rencana safari DPR ...
UU Pemilu dinilai perlu direvisi setelah 22 putusan MK mengubah kerangka aturan
Dorongan revisi Undang-Undang Pemilu menguat seiring bertambahnya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah bagian penting dari aturan pemilu. Tekanan itu mencakup kebutuhan harmonisasi oleh DPR ...
YOII menilai cakupan penjaminan polis UU P2SK tepat bagi risiko proteksi asuransi
Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperluas mandat Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjalankan program penjaminan polis asuransi. Skema yang berlaku paling lambat ...
Peradi SAI nilai KUHP baru dorong kepatuhan korporasi
Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru sejak 2 Januari 2026 memicu penyesuaian di kalangan pelaku usaha, terutama terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Peradi SAI menilai perubahan itu bukan ...
Asuransi Asei menilai penjaminan polis UU P2SK mendukung kepercayaan industri
Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperluas mandat Lembaga Penjamin Simpanan ke program penjaminan polis asuransi. PT Asuransi Asei Indonesia menilai langkah ini ...
DPR siapkan safari politik ke partai non-parlemen untuk revisi UU Pemilu
Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu memasuki tahap penjaringan masukan yang lebih luas dari luar fraksi di Senayan. DPR kini menargetkan pertemuan dengan partai-partai non-parlemen sebelum masa ...
