Berita Legislasi dan Kerangka Hukum dan Perkembangan Kebijakan
Ripple mengamankan persetujuan awal MiCA menjelang tenggat waktu 1 Juli
Ripple telah menerima persetujuan awal untuk lisensi Crypto Asset Service Provider (CASP) Markets in Crypto-Assets (MiCA). Setelah proses otorisasi selesai, perusahaan akan dapat menawarkan ...
Pemerintah Indonesia ajukan RUU pusat finansial internasional ke Prolegnas DPR
Pemerintah mendorong pembentukan landasan hukum bagi Pusat Finansial Internasional Indonesia dengan mengusulkan rancangan undang-undangnya masuk evaluasi Program Legislasi Nasional DPR RI. Langkah ...
DJKI musnahkan barang bukti pelanggaran merek Lacoste senilai Rp 940,4 juta
Penegakan hak kekayaan intelektual di Indonesia kembali berlanjut melalui pemusnahan ratusan barang hasil perkara pelanggaran merek yang telah mencapai penyelesaian. Langkah ini mencakup 567 ...
Presiden Polandia veto RUU kripto untuk ketiga kalinya menjelang tenggat waktu MiCA
Presiden Polandia Karol Nawrocki telah memveto rancangan undang-undang regulasi mata uang kripto yang dimaksudkan untuk menyelaraskan kerangka hukum negara tersebut dengan MiCA. Keputusan ini ...
DPR dorong implementasi UU P2SK untuk perkuat ketahanan sektor keuangan Indonesia
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki ruang untuk menerapkan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, atau UU P2SK, di tengah gejolak ekonomi global dan tekanan pada pasar ...
Hungaria akan membatalkan kriminalisasi kripto setelah pengawasan UE
Pemerintah baru Hungaria telah mengumumkan rencana untuk merevisi undang-undang mata uang kripto yang memberlakukan hukuman pidana untuk transaksi aset digital tertentu. Pejabat mengakui bahwa ...
UU Migas digugat karena mekanisme harga BBM dinilai bertentangan dengan putusan MK
Gugatan terhadap Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi muncul di tengah sengketa lama mengenai dasar hukum penetapan harga energi domestik. Permohonan ke Mahkamah Konstitusi itu menyoroti kekosongan ...
Revisi UU Polri picu sorotan atas masa jabatan Kapolri dan risiko independensi institusi
Perubahan aturan pensiun dalam revisi UU Polri mendorong perdebatan baru mengenai tata kelola jabatan Kapolri di Indonesia. Di tengah ketentuan yang memungkinkan perpanjangan masa dinas bagi ...
Brebes luncurkan PT AUB untuk perluas usaha BUMD dan dorong PAD
Pemerintah Kabupaten Brebes meluncurkan PT Aneka Usaha Brebes Beres Perseroda sebagai bagian dari transformasi BUMD untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Perubahan bentuk usaha ini memperluas ...
OJK sahkan perubahan nama PT Multiniaga Intermedia Proteksi Pialang Asuransi
Perubahan identitas perusahaan pialang asuransi di Indonesia kembali mendapat pengesahan regulator di tengah pengawasan berkelanjutan terhadap tata kelola industri. Keputusan ini menetapkan nama ...
OJK perkuat dukungan perbankan untuk implementasi aturan DHE SDA
Otoritas Jasa Keuangan mengambil sejumlah langkah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan baru Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2026. Langkah itu mencakup ...
DPR sahkan revisi UU P2SK, perluas kerangka hukum sektor keuangan Indonesia
Perubahan aturan sektor keuangan Indonesia memasuki tahap baru setelah DPR mengesahkan revisi UU P2SK dalam rapat paripurna di Jakarta pada Kamis, 4 Juni 2026. Undang-undang baru ini diposisikan ...
DPR sahkan revisi UU P2SK untuk penguatan sektor keuangan
Perubahan kerangka hukum sektor keuangan Indonesia memasuki tahap akhir setelah DPR menyetujui revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam rapat paripurna di Jakarta pada ...
Mahfud soroti mandeknya RUU Lembaga Kepresidenan di DPR
Di tengah perdebatan mengenai penguatan tata kelola kekuasaan negara, pembahasan RUU Lembaga Kepresidenan masih belum bergerak di DPR. Mahfud MD menilai rancangan itu tetap relevan karena ...
Dana Privacore mengajukan persetujuan SEC untuk transaksi investasi bersama
U.S. Securities and Exchange Commission telah menerbitkan pemberitahuan atas sebuah aplikasi yang memungkinkan dana dan entitas afiliasi yang terkait dengan Privacore untuk berpartisipasi dalam ...
DPR siap bahas revisi UU Pemilu sebagai usul inisiatif
Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali mengemuka di parlemen seiring komunikasi politik antarpartai yang terus berjalan. Kesiapan ini mencakup pembahasan dari naskah akademik hingga pasal ...
PPh final UMKM 0,5 persen untuk PT dan CV dibatasi masa transisi lewat PP 20/2026
Pemerintah menerbitkan PP Nomor 20 Tahun 2026 yang memperjelas ketentuan Pajak Penghasilan final bagi pelaku UMKM berbentuk badan usaha. Aturan ini menegaskan bahwa tarif 0,5 persen masih berlaku ...
PDI-P bentuk tim evaluasi aturan pemilu untuk persiapan 2029
PDI-P mulai menyiapkan langkah internal menjelang Pemilu 2029 dengan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Langkah ini muncul ketika pembahasan ...
Green Impact Exchange mengajukan perubahan aturan untuk menyelaraskan standar lot bulat dengan Regulation NMS
Green Impact Exchange telah mengajukan perubahan aturan yang diusulkan kepada Securities and Exchange Commission untuk memperbarui Aturan 11.180 dan 14.003 agar selaras dengan definisi baru round ...
SEC mengusulkan pencabutan aturan pengungkapan iklim dalam upaya pelonggaran regulasi
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat sedang bergerak untuk membatalkan persyaratan pengungkapan terkait iklim yang diadopsi pada tahun 2024 seiring dibukanya kembali perdebatan mengenai ...
SEC mengusulkan pencabutan aturan pengungkapan iklim seiring tinjauan atas mandat pelaporan yang masih berlangsung
Securities and Exchange Commission sedang bergerak untuk membatalkan kerangka pengungkapan terkait iklim tahun 2024 setelah lebih dari dua tahun terjadi sengketa hukum dan kebijakan terkait aturan ...
