Berita Keselamatan Publik dan Tanggap Darurat & Pembaruan Perlindungan Masyarakat
Istana buka kemungkinan penyesuaian anggaran pertahanan di tengah efisiensi fiskal Indonesia
Pemerintah Indonesia menyatakan ruang pengurangan anggaran pertahanan dan kepolisian masih bersifat kemungkinan dalam kerangka efisiensi belanja negara. Penjelasan itu muncul setelah Presiden ...
RUU Pemilu didesak perketat pencegahan politik uang setelah 11 kepala daerah kena OTT KPK
Tingginya biaya politik dalam pilkada dinilai memperbesar risiko korupsi di tingkat daerah dan mendorong desakan perubahan aturan pemilu. Sepanjang 2026, 11 kepala daerah sudah terjerat operasi ...
DPR izinkan pembahasan RUU perampasan aset berlanjut saat reses
DPR RI membuka ruang bagi komisi-komisi untuk tetap membahas rancangan undang-undang selama masa reses dengan izin sesuai mekanisme yang berlaku. Dukungan ini secara khusus diarahkan ke Komisi III ...
Institusi penegak hukum hadapi risiko kompromi dalam konflik dugaan korupsi
Ketegangan terbuka antar-elite penegak hukum memicu harapan publik akan terbongkarnya dugaan korupsi dan aset tersembunyi yang selama ini sulit disentuh. Namun dinamika itu juga membawa risiko ...
DPR RI sahkan UU pusat finansial internasional Indonesia
Pemerintah dan DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Selasa, 21 Juli 2026. Regulasi ini ...
DPR RI sahkan UU pusat finansial internasional Indonesia
Pembentukan kerangka hukum untuk pusat finansial internasional Indonesia memasuki tahap final setelah DPR RI menyetujui RUU PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada 21 Juli 2026. ...
DPR RI sahkan RUU pusat finansial internasional Indonesia
Pembahasan kerangka hukum untuk pusat finansial internasional Indonesia memasuki tahap akhir di parlemen pada Selasa, 21 Juli 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperdalam pasar keuangan ...
Indonesia soroti kebocoran ekonomi dan klaim penyelesaian 110 masalah
Setelah 18 bulan memimpin, Presiden Prabowo menyoroti besarnya persoalan struktural yang menurutnya baru terlihat penuh setelah ia resmi menjabat. Ia juga menyatakan arus keluarnya kekayaan ...
Kementerian ESDM siapkan aturan izin tambang prioritas untuk ormas usai putusan MK
Pemerintah menyiapkan aturan turunan untuk mengatur mekanisme pemberian izin tambang secara prioritas kepada organisasi kemasyarakatan setelah Mahkamah Konstitusi memperjelas batasannya. Langkah ...
Indonesia naikkan tarif pelepasan status WNI dan naturalisasi dalam skema PNBP baru
Pemerintah Indonesia menaikkan tarif pengajuan pelepasan kewarganegaraan dan pewarganegaraan melalui aturan PNBP baru di Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan kebijakan ...
LPS usulkan desain penjaminan polis dengan iuran 0,2% per tahun dan batas jaminan Rp 500 juta-Rp 700 juta
Perubahan regulasi sektor keuangan di Indonesia menambah mandat Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjamin polis asuransi melalui Program Penjaminan Polis. Dalam tahap perumusan, LPS mengajukan ...
MUI dorong regulasi turunan izin tambang usai putusan MK
Desakan penyesuaian aturan sektor pertambangan menguat setelah Mahkamah Konstitusi melarang penunjukan langsung izin usaha pertambangan bagi organisasi kemasyarakatan. MUI menilai pemerintah perlu ...
MUI dukung putusan MK yang hentikan penunjukan langsung izin tambang untuk ormas
Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai mekanisme pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan menegaskan bahwa prosesnya harus berbasis parameter yang jelas dan kompetensi. ...
KPU siapkan kajian internal untuk revisi aturan pemilu di Indonesia
Menjelang pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, Komisi Pemilihan Umum RI mulai menyusun kajian internal untuk menyiapkan masukan kelembagaan. Langkah ini mencakup evaluasi sistem pemilu, ...
Pemerintah tunggu inisiatif DPR atas revisi UU Ketenagakerjaan
Pemerintah masih menahan pembahasan rinci revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena rancangan itu merupakan usul inisiatif DPR. Sikap ini muncul ketika tenggat ...
Kementerian Hukum naikkan tarif naturalisasi WNA hingga Rp 75 juta mulai Agustus
Pemerintah Indonesia menyesuaikan biaya permohonan kewarganegaraan bagi warga negara asing melalui skema penerimaan negara bukan pajak yang baru. Kenaikan tarif hingga 50 persen ini mulai berlaku ...
Muhammadiyah dan PBNU tanggapi putusan MK atas skema izin tambang prioritas
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan izin usaha pertambangan prioritas tidak boleh dimaknai sebagai penunjukan langsung memicu penyesuaian sikap dari Muhammadiyah dan PBNU. Keputusan itu ...
PBNU nilai putusan MK soal izin tambang tidak mengubah status IUPK ormas
Perdebatan mengenai skema pemberian izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan berlanjut setelah Mahkamah Konstitusi memperketat syarat pemberian prioritas izin usaha pertambangan. PBNU ...
Kementerian Hukum buka opsi tarif Rp 0 untuk layanan bagi warga kurang mampu
Pemerintah menetapkan ruang pembebasan biaya untuk sebagian layanan Kementerian Hukum bagi masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu melalui aturan PNBP yang baru. Kebijakan ini juga mencakup ...
Indonesia tetapkan tarif naturalisasi hingga Rp 75 juta lewat PP 30/2026
Pemerintah Indonesia menetapkan biaya hingga Rp 75 juta bagi warga negara asing yang ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui proses naturalisasi. Ketentuan ini masuk dalam PP Nomor 30 ...
Aksi mahasiswa di Jakarta soroti tekanan tata kelola dan pendidikan
Gelombang aksi mahasiswa di Indonesia masih berlanjut hingga pekan ini di tengah melemahnya kritik dari sejumlah lembaga formal terhadap kekuasaan. Unjuk rasa terbaru di Jakarta Pusat pada 17 Juli ...
