Berita Keselamatan Publik dan Tanggap Darurat & Pembaruan Perlindungan Masyarakat

  • Ezequiel Gomes
  • 13 jam yang lalu
DPR targetkan pengesahan RUU perampasan aset pada akhir 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana kembali bergerak di DPR setelah tertunda selama bertahun-tahun dan kini memperoleh kepastian politik menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo ...
  • Andreas Kristo
  • 21 jam yang lalu
DPR dorong peta jalan antikorupsi sektor kebencanaan usai kasus BNPB
Dorongan penguatan tata kelola dana kebencanaan mengemuka setelah penyidik mengusut dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa melalui dana siap pakai BNPB. Usulan itu mencakup peta jalan pengawasan ...
  • Andrey Mastykin
  • Kemarin
Ombudsman RI awasi anggaran penanganan karhutla di berbagai daerah
Di tengah meluasnya dampak kebakaran hutan dan lahan, Ombudsman RI akan mengawasi secara cermat penggunaan anggaran penanganan karhutla di sejumlah daerah. Langkah ini ditujukan untuk memastikan ...
  • Aleksandra Chaikina
  • Kemarin
DPR minta pengawasan ketat dana kebencanaan usai OTT BNPB
Permintaan pengawasan yang lebih ketat terhadap anggaran penanggulangan bencana menguat setelah operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sorotan itu muncul saat ...
  • Pavlo Kot
  • Kemarin
Ombudsman RI dorong standar peringatan dini karhutla untuk keselamatan publik
Di tengah meluasnya dampak kebakaran hutan dan lahan, Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah menetapkan standar peringatan dini bagi warga yang tetap beraktivitas di wilayah terdampak ...
  • Hanna Syniavska
  • Kemarin
Pemerintah Indonesia hadapi desakan terima bantuan regional untuk tangani karhutla
Tekanan terhadap pemerintah meningkat seiring kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung di sejumlah provinsi prioritas Indonesia. Seruan itu muncul ketika otoritas pusat menyatakan ...
  • Anastasiia Chabaniuk
  • Kemarin
IMF dan World Bank Group merilis kerangka kerja penipuan siber untuk keuangan digital
Diluncurkan dalam Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2026 di Bangkok, Bangkok Blueprint menetapkan kerangka kerja lintas batas untuk membantu negara-negara melawan penipuan yang difasilitasi ...
  • Ivan Andriyenko
  • Kemarin
Rencana 200 sumur bor karhutla di Kalimantan Tengah picu sorotan efektivitas operasi
Pemerintah didorong memastikan setiap tambahan peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan benar-benar sesuai kebutuhan lapangan dan siap dioperasikan. Sorotan ini muncul setelah rencana ...
  • Sergey Shendetskyi
  • 14.10.2026
Bank Dunia memperluas pendanaan respons Ebola di DRC dan kawasan
Di tengah wabah Ebola yang masih berlangsung di Republik Demokratik Kongo, Grup Bank Dunia meningkatkan pendanaan untuk langkah-langkkah respons yang bertujuan menekan penularan dan melindungi ...
  • Sergey Shendetskyi
  • 13.10.2026
Jakarta percepat proyek embung Kebagusan untuk tekan risiko banjir
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan pembangunan Embung Kebagusan di Pasar Minggu sebagai bagian dari upaya memperkuat pengendalian banjir di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ...
  • Sergey Shendetskyi
  • 13.10.2026
DPR mendesak percepatan penanganan karhutla di Indonesia
Tekanan terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan meningkat ketika sejumlah wilayah Indonesia masih menghadapi asap dan gangguan kualitas udara. Di tengah operasi pemadaman yang terus ...
  • Oleg Tkachenko
  • 13.10.2026
DPR dorong penambahan water bombing untuk tangani karhutla Kalimantan Tengah
Asap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah terus menekan aktivitas warga, seiring banyaknya titik api yang sulit dijangkau lewat jalur darat. Dalam kondisi itu, Anggota DPR RI Andina ...
  • Eugene Komchuk
  • 12.10.2026
Padang dorong penguatan anggaran mitigasi banjir setelah bencana berulang
Banjir bandang kembali melanda Kota Padang pada akhir pekan, memperparah kerusakan infrastruktur pengendali banjir di sejumlah kawasan permukiman. Kondisi ini memicu desakan agar alokasi anggaran ...
  • Hlib Chabaniuk
  • 12.10.2026
DPR usulkan evakuasi kelompok rentan dan status bencana nasional untuk karhutla
Tekanan terhadap pemerintah untuk memperluas respons kebakaran hutan dan lahan meningkat ketika dampak asap dinilai sudah mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, sekolah, dan penerbangan di ...
  • Sergey Shendetskyi
  • 10.10.2026
Kemenhub kaji standardisasi biaya angkutan barang untuk tekan persaingan tarif
Pemerintah sedang menyiapkan penataan biaya angkutan barang di tengah kekhawatiran bahwa perang tarif dapat melemahkan keberlanjutan usaha operator logistik. Langkah ini juga diarahkan untuk ...
  • Mira Kyivska
  • 08.10.2026
Komnas HAM dorong perbaikan tata kelola program MBG di Indonesia
Komnas HAM meminta pemerintah segera mengoreksi tata kelola program makan bergizi gratis, atau MBG, dengan fokus pada sasaran penerima, keamanan pangan, dan perlindungan pekerja. Rekomendasi itu ...
  • Anton Kharitonov
  • 07.10.2026
Istana kumpulkan 800 perwira tinggi TNI-Polri untuk pengarahan Prabowo di Jakarta
Ratusan perwira tinggi TNI dan Polri berkumpul di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 7 Oktober 2026, untuk mengikuti taklimat Presiden Prabowo Subianto. Agenda ini mempertemukan unsur pimpinan ...
  • Andreas Kristo
  • 05.10.2026
Depok tindaklanjuti aduan dugaan penimbunan solar di Cimanggis
Pemerintah Kota Depok menerima laporan warga mengenai dugaan pengoplosan dan penimbunan bahan bakar minyak jenis solar di kawasan eks Hotel Genggong, Cimanggis. Penanganan awal disebut segera ...
  • Pavlo Kot
  • 05.10.2026
Uji materi UU Polri di MK dorong restrukturisasi kepolisian di bawah kementerian
Permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Polri membawa usulan perubahan struktur kelembagaan kepolisian agar tidak lagi berada langsung di bawah Presiden. Gugatan itu diajukan tiga warga ...
  • Andreas Kristo
  • 05.10.2026
Pemerintah prioritaskan pendekatan teritorial di Papua di tengah eskalasi risiko sipil
Pemerintah mengarahkan penanganan konflik di Papua dengan pendekatan yang menitikberatkan pada upaya merebut hati masyarakat. Arahan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Menko Polkam ...
  • Oleg Tkachenko
  • 05.10.2026
DPR bahas RUU satu data dengan ancaman pidana 15 tahun untuk serangan pusat data nasional
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia memasukkan sanksi pidana berat untuk melindungi pusat data nasional dan infrastruktur pendukungnya. Ketentuan itu mencakup serangan siber, ...