Berita Keselamatan Publik dan Tanggap Darurat & Pembaruan Perlindungan Masyarakat
DPR Indonesia hadapi desakan tunda pengesahan revisi UU Polri
Menjelang rapat paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung hari ini, koalisi masyarakat sipil Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis mendesak penundaan pengesahan revisi UU Polri. Desakan ...
Chatib Basri nilai opsi fiskal pemerintah bertumpu pada pemangkasan belanja
Di tengah tekanan biaya pendanaan global dan ruang fiskal yang sempit, perdebatan mengenai prioritas kebijakan Kementerian Keuangan kembali mengemuka di Jakarta. Chatib Basri menyatakan tugas ...
Sofyan Djalil nilai redistribusi lahan eks perkebunan lemah di Indonesia
Ketimpangan penguasaan tanah di lahan bekas perkebunan dinilai masih membayangi pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada Senin, 8 Juni 2026, Sofyan A Djalil ...
DPRD DKI Jakarta lantik Suhud Alynudin pimpin sisa masa jabatan 2024-2029
Pergantian pimpinan DPRD DKI Jakarta berlangsung di tengah pembahasan agenda legislasi dan tekanan fiskal daerah yang masih menjadi perhatian pemerintah provinsi. Suhud Alynudin resmi mengemban ...
DPR hadapi tekanan revisi UU politik jelang pemilu terpisah 2029
Dengan kurang dari tiga tahun menuju Pemilu 2029, Indonesia memasuki fase transisi besar setelah pemilu nasional dan lokal diputuskan digelar terpisah mulai siklus berikutnya. Perubahan desain ...
DPR sebut percepatan revisi UU Ketenagakerjaan bergantung pada tim perumus pekerja dan Apindo
Pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru masih bergerak pada tahap perumusan awal antara serikat pekerja, Apindo, dan DPR di tengah target penyelesaian paling lambat Oktober. Proses itu ...
DPR usulkan UU sistem perekonomian nasional untuk perkuat kerangka regulasi ekonomi
Dorongan pembentukan undang-undang payung ekonomi nasional kembali mengemuka di tengah penilaian bahwa regulasi sektoral pasca-Reformasi masih kerap saling bertabrakan. Usulan ini diarahkan untuk ...
RUU Polri memicu risiko perluasan kontrol keamanan di Indonesia
Pembahasan RUU Polri di DPR bersama pemerintah per Juni 2026 memunculkan kekhawatiran baru terhadap arah reformasi sektor keamanan di Indonesia. Usulan perubahan usia pensiun dan perluasan ruang ...
Indonesia siapkan aturan potongan aplikasi 8 persen untuk pengemudi platform digital
Rencana pembatasan potongan perusahaan aplikasi menjadi maksimal 8 persen muncul di tengah dorongan perlindungan yang lebih kuat bagi pengemudi ojek online dan kurir digital di Indonesia. ...
DPR bahas revisi UU Polri, akademisi usul pemilihan pimpinan Kompolnas secara internal
Pembahasan revisi Undang-Undang Polri di DPR memunculkan usulan perubahan tata kelola Komisi Kepolisian Nasional, terutama terkait mekanisme penentuan pimpinannya. Dalam rapat pada 5 Juni 2026, ...
Draf RUU Polri atur pengalihan status polisi di jabatan sipil menjadi ASN
Pembahasan revisi Undang-Undang Polri memasuki tahap penajaman aturan penempatan anggota aktif di luar institusi kepolisian. Dalam draf yang dipublikasikan di laman Prolegnas Tahunan DPR RI, ...
Kementerian HAM usulkan pembukaan jabatan utama non-operasional Polri bagi sipil
Usulan revisi Undang-Undang Kepolisian mengarah pada pembukaan sejumlah posisi utama non-operasional di Polri bagi kalangan sipil profesional. Gagasan ini disampaikan di tengah pembahasan RUU ...
Draf revisi UU Polri membuka penugasan polisi aktif di 15 kementerian dan lembaga
Pembahasan draf revisi Undang-Undang Polri di DPR RI memunculkan usulan perluasan penempatan anggota kepolisian aktif di luar institusi tanpa kewajiban mundur atau pensiun. Ruang penugasan itu ...
Polda Metro Jaya klarifikasi Saiful Mujani terkait laporan dugaan penghasutan
Pemeriksaan terhadap pengamat politik Saiful Mujani menambah tekanan hukum atas pernyataannya dalam forum publik yang kemudian viral di media sosial. Ia menyatakan kepada penyidik bahwa ucapannya ...
DPR fokus serap masukan revisi UU Pemilu sebelum pembahasan substansi
Komisi II DPR RI kini memprioritaskan penyerapan aspirasi publik dalam revisi Undang-Undang Pemilu karena jadwal pemilu berikutnya pada 2029 masih cukup panjang. Langkah ini ditempuh agar draf ...
BGN menghadapi risiko tata kelola MBG setelah tiga mantan pimpinan ditahan
Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia menghadapi sorotan baru pada awal Juni 2026 setelah penahanan tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional. Kasus ini memperkuat kritik lama atas rancangan ...
DPR percepat pembahasan revisi UU Pemilu dengan target pengesahan akhir 2026
Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu di DPR memasuki fase persiapan dengan penekanan pada kehati-hatian agar ketentuan baru tidak kembali dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Komisi II juga ...
Kemendagri usulkan dirjen khusus untuk pengawasan BUMD
Penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah menjadi fokus Kementerian Dalam Negeri di tengah besarnya aset daerah dan peran BUMD terhadap pendapatan daerah. Usulan itu mencakup pembentukan ...
DPR cari formula ambang batas parlemen dalam revisi UU Pemilu
Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu di DPR kini menempatkan ambang batas parlemen sebagai salah satu isu utama setelah putusan Mahkamah Konstitusi meminta perubahan sebelum Pemilu 2029. Proses ...
DPR siap bahas revisi UU Pemilu sebagai usul inisiatif
Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali mengemuka di parlemen seiring komunikasi politik antarpartai yang terus berjalan. Kesiapan ini mencakup pembahasan dari naskah akademik hingga pasal ...
ASBISINDO usulkan peninjauan ulang spin-off UUS dalam revisi RUU P2SK
Usulan perubahan kewajiban pemisahan Unit Usaha Syariah muncul ketika industri perbankan syariah menghadapi persaingan dana dan pembiayaan yang makin ketat di tengah volatilitas ekonomi global. ...
