Berita Pemerintahan Digital dan Pembaruan Teknologi E-Government & Publik
Indonesia hadapi kesenjangan internet di 3.000 desa saat ekonomi digital terus tumbuh
Pemerintah Indonesia masih menghadapi tantangan pemerataan akses digital karena 19 persen penduduk belum terhubung ke internet. Kelompok ini tersebar di sekitar 3.000 desa, meski jumlah pengguna ...
Ambang batas DPRD memicu risiko representasi politik daerah
Wacana perluasan ambang batas parlemen ke tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota kembali menguat di tengah perdebatan yang belum selesai mengenai batas nasional yang ideal. Usulan ini dinilai ...
Peruri dorong penggunaan e-Meterai untuk administrasi digital di Indonesia
Digitalisasi transaksi dan administrasi di Indonesia mendorong kebutuhan pengesahan dokumen elektronik yang tetap sah secara hukum. E-Meterai yang diproduksi Peruri diposisikan sebagai instrumen ...
Surabaya perluas parkir digital untuk dorong pendapatan retribusi dan transparansi
Pemerintah Kota Surabaya memperluas penerapan parkir digital ke sejumlah ruas jalan baru seiring dorongan percepatan layanan publik berbasis teknologi. Sistem nontunai yang kini dijalankan ratusan ...
Komisi XIII DPR setujui pagu anggaran Kemenimipas 2027 sebesar Rp 25,3 triliun
Persetujuan anggaran 2027 untuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menandai kenaikan alokasi dibandingkan pagu indikatif tahun sebelumnya. Tambahan dana itu diarahkan untuk memperkuat layanan ...
Pemerintah percepat integrasi GovTech berbasis AI untuk penyaluran bansos dan UMKM
Pemerintah mempercepat transformasi digital nasional dengan mengonsolidasikan data strategis lintas kementerian dan lembaga ke dalam satu ekosistem berbasis kecerdasan buatan. Langkah ini ...
BEM UI suarakan lima tuntutan dalam aksi Jakarta, rute massa dialihkan dari Bundaran HI
Aksi mahasiswa Universitas Indonesia di Jakarta pada Jumat berpusat pada lima tuntutan kepada pemerintah di tengah perubahan rute menuju lokasi unjuk rasa. Agenda itu juga melibatkan mahasiswa ...
Kemendagri ajukan pagu 2027 Rp10,93 triliun untuk dukung agenda prioritas nasional
Menjelang penyusunan anggaran 2027, Kementerian Dalam Negeri menegaskan perannya dalam menopang pelaksanaan agenda prioritas nasional melalui program pembangunan, layanan publik, dan tata kelola ...
Bakom sebut pola kerja hybrid ASN dorong produktivitas dan efisiensi anggaran
Perubahan pola kerja aparatur sipil negara menjadi empat hari bekerja dari kantor dan satu hari dari rumah disebut pemerintah sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang lebih luas. Kebijakan ...
Pemerintah Indonesia siapkan digital single ID untuk penyaluran bansos dan integrasi GovTech
Pemerintah Indonesia mempercepat transformasi digital nasional untuk memperkuat tata kelola dan layanan publik, dengan digital single ID berbasis AI ditargetkan rampung pada akhir 2026. Sistem ini ...
Pemerintah alihkan bansos ke transfer tunai Rp5,4 juta per penerima
Pemerintah menyiapkan perubahan skema bantuan sosial dengan mengalihkan penyaluran dari barang menjadi transfer tunai langsung kepada penerima. Nilai rata-rata bantuan yang dihimpun dalam bentuk ...
KPK ungkap rekening penampung suap dalam kasus pengadaan Pemkab Muara Enim
Penyidikan kasus dugaan suap proyek pengadaan di Pemerintah Kabupaten Muara Enim berkembang setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap penggunaan rekening pihak lain untuk menampung aliran ...
DPR dorong perlindungan kerja PPPK lewat aturan ASN dan dukungan APBN
Pembahasan penataan tenaga non-ASN di Indonesia memasuki tahap lanjutan ketika DPR menekankan bahwa PPPK harus diposisikan sebagai penopang layanan publik, bukan sekadar komponen beban fiskal. ...
Kemendagri kaji ulang anggaran daerah untuk pembayaran PPPK
Kementerian Dalam Negeri menyoroti kapasitas fiskal pemerintah daerah setelah banyak wilayah menyatakan tidak mampu membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau PPPK. Evaluasi ...
Komisi II DPR dorong pembiayaan PPPK daerah lewat APBN
Pembahasan penataan tenaga honorer dan PPPK di DPR memunculkan usulan perubahan skema pembiayaan bagi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga kependidikan di daerah. Langkah ini muncul saat banyak ...
Komisi II DPR tegaskan status PPPK tidak boleh dihentikan karena tekanan fiskal daerah
Komisi II DPR menegaskan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, termasuk PPPK paruh waktu yang sudah diangkat, tidak boleh diberhentikan karena keterbatasan fiskal daerah. Sikap ini muncul ...
Jadetabek buka layanan Samsat Keliling untuk pembayaran PKB tahunan pada 8 Juni
Layanan Samsat Keliling kembali beroperasi di sejumlah titik Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada Senin, 8 Juni 2026, untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan tahunan. Fasilitas ini hanya ...
DKI Jakarta targetkan jalan berbayar elektronik beroperasi 2028 di koridor bisnis utama
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan penerapan Electronic Road Pricing, atau ERP, sebagai bagian dari rencana jangka menengah daerah untuk menekan kemacetan di ibu kota. Kebijakan ini ...
Pemerintah Indonesia perkuat pesan antikorupsi di tengah dua kasus besar lembaga negara
Pemerintah menegaskan kembali dorongan pemberantasan korupsi di internal kabinet setelah muncul dua perkara besar yang melibatkan lembaga negara pada pekan ini. Presiden Prabowo Subianto disebut ...
Pemerintah tegaskan penindakan korupsi tanpa perlakuan khusus di tengah kasus BGN dan Imigrasi
Pemerintah menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi pihak yang terbukti terlibat korupsi, termasuk mereka yang memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Penegasan itu muncul saat ...
DPR dorong pembenahan izin tinggal WNA usai dugaan pemerasan di layanan imigrasi
Dorongan reformasi tata kelola izin tinggal warga negara asing menguat di tengah sorotan terhadap dugaan pemerasan dalam layanan imigrasi. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira ...
