Berita Pemerintahan Digital dan Pembaruan Teknologi E-Government & Publik
DKI Jakarta jadikan Sensus Ekonomi 2026 acuan kebijakan sosial dan pembangunan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan Sensus Ekonomi 2026 sebagai landasan penyusunan kebijakan yang mencakup bantuan sosial hingga layanan publik. Pendataan ini juga dipakai untuk menilai ...
DPR dorong RUU keamanan siber untuk perlindungan digital nasional
Pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber mengemuka di tengah kekhawatiran publik soal potensi pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital. Komisi I DPR menyatakan rancangan itu difokuskan ...
Kemenkeu bantah video deepfake program hibah atas nama Menkeu Purbaya
Di tengah maraknya informasi bantuan pemerintah di media sosial, Kementerian Keuangan menegaskan video yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya mengajak warga mendaftar program hibah merupakan ...
Pemerintah ajukan RUU keamanan siber untuk perkuat perlindungan infrastruktur kritikal
Peningkatan peran ruang siber dalam layanan publik dan penyelenggaraan negara mendorong pemerintah membawa rancangan undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber ke DPR pada Senin, 29 Juni 2026. ...
Bank Indonesia dorong pertumbuhan QRIS Tap seiring perluasan akseptasi pembayaran digital
Pembayaran digital berbasis contactless terus berkembang di Indonesia sejak QRIS Tap diluncurkan pada Maret 2025. Hingga Mei 2026, layanan ini membukukan 634.498 transaksi senilai Rp 6,29 miliar, ...
BPS Bogor jelaskan pertanyaan rekening pribadi dalam Sensus Ekonomi 2026
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Bogor turut menanyakan apakah warga memiliki rekening pribadi sebagai bagian dari pendataan kondisi ekonomi rumah tangga. BPS Kota Bogor menegaskan ...
BTN perluas pembiayaan UMKM dan digitalisasi layanan publik di Samosir
Kemitraan baru antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Pemerintah Kabupaten Samosir memperluas peran perbankan dalam pengembangan ekonomi daerah di kawasan Danau Toba. Kolaborasi ini ...
Indonesia hadapi kesenjangan internet di 3.000 desa saat ekonomi digital terus tumbuh
Pemerintah Indonesia masih menghadapi tantangan pemerataan akses digital karena 19 persen penduduk belum terhubung ke internet. Kelompok ini tersebar di sekitar 3.000 desa, meski jumlah pengguna ...
Ambang batas DPRD memicu risiko representasi politik daerah
Wacana perluasan ambang batas parlemen ke tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota kembali menguat di tengah perdebatan yang belum selesai mengenai batas nasional yang ideal. Usulan ini dinilai ...
Peruri dorong penggunaan e-Meterai untuk administrasi digital di Indonesia
Digitalisasi transaksi dan administrasi di Indonesia mendorong kebutuhan pengesahan dokumen elektronik yang tetap sah secara hukum. E-Meterai yang diproduksi Peruri diposisikan sebagai instrumen ...
Surabaya perluas parkir digital untuk dorong pendapatan retribusi dan transparansi
Pemerintah Kota Surabaya memperluas penerapan parkir digital ke sejumlah ruas jalan baru seiring dorongan percepatan layanan publik berbasis teknologi. Sistem nontunai yang kini dijalankan ratusan ...
Komisi XIII DPR setujui pagu anggaran Kemenimipas 2027 sebesar Rp 25,3 triliun
Persetujuan anggaran 2027 untuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menandai kenaikan alokasi dibandingkan pagu indikatif tahun sebelumnya. Tambahan dana itu diarahkan untuk memperkuat layanan ...
Pemerintah percepat integrasi GovTech berbasis AI untuk penyaluran bansos dan UMKM
Pemerintah mempercepat transformasi digital nasional dengan mengonsolidasikan data strategis lintas kementerian dan lembaga ke dalam satu ekosistem berbasis kecerdasan buatan. Langkah ini ...
BEM UI suarakan lima tuntutan dalam aksi Jakarta, rute massa dialihkan dari Bundaran HI
Aksi mahasiswa Universitas Indonesia di Jakarta pada Jumat berpusat pada lima tuntutan kepada pemerintah di tengah perubahan rute menuju lokasi unjuk rasa. Agenda itu juga melibatkan mahasiswa ...
Kemendagri ajukan pagu 2027 Rp10,93 triliun untuk dukung agenda prioritas nasional
Menjelang penyusunan anggaran 2027, Kementerian Dalam Negeri menegaskan perannya dalam menopang pelaksanaan agenda prioritas nasional melalui program pembangunan, layanan publik, dan tata kelola ...
Bakom sebut pola kerja hybrid ASN dorong produktivitas dan efisiensi anggaran
Perubahan pola kerja aparatur sipil negara menjadi empat hari bekerja dari kantor dan satu hari dari rumah disebut pemerintah sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang lebih luas. Kebijakan ...
Pemerintah Indonesia siapkan digital single ID untuk penyaluran bansos dan integrasi GovTech
Pemerintah Indonesia mempercepat transformasi digital nasional untuk memperkuat tata kelola dan layanan publik, dengan digital single ID berbasis AI ditargetkan rampung pada akhir 2026. Sistem ini ...
Pemerintah alihkan bansos ke transfer tunai Rp5,4 juta per penerima
Pemerintah menyiapkan perubahan skema bantuan sosial dengan mengalihkan penyaluran dari barang menjadi transfer tunai langsung kepada penerima. Nilai rata-rata bantuan yang dihimpun dalam bentuk ...
KPK ungkap rekening penampung suap dalam kasus pengadaan Pemkab Muara Enim
Penyidikan kasus dugaan suap proyek pengadaan di Pemerintah Kabupaten Muara Enim berkembang setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap penggunaan rekening pihak lain untuk menampung aliran ...
DPR dorong perlindungan kerja PPPK lewat aturan ASN dan dukungan APBN
Pembahasan penataan tenaga non-ASN di Indonesia memasuki tahap lanjutan ketika DPR menekankan bahwa PPPK harus diposisikan sebagai penopang layanan publik, bukan sekadar komponen beban fiskal. ...
Kemendagri kaji ulang anggaran daerah untuk pembayaran PPPK
Kementerian Dalam Negeri menyoroti kapasitas fiskal pemerintah daerah setelah banyak wilayah menyatakan tidak mampu membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau PPPK. Evaluasi ...
