Berita Kebijakan Pensiun dan Pembaruan Reformasi Jaminan Sosial & Pensiun
Kementerian Kehutanan siap kooperatif dalam penyidikan kasus pelepasan HPT Kuansing
Penyidikan dugaan suap terkait pelepasan Hutan Produksi Terbatas di Kuantan Singingi, Riau, mendorong Kementerian Kehutanan menegaskan dukungannya terhadap proses penegakan hukum. Menteri ...
Program Magang Nasional tetapkan insentif Rp3,5 juta-Rp6 juta pada 2026
Pemerintah melanjutkan Program Magang Nasional sebagai jalur percepatan transisi lulusan perguruan tinggi ke dunia kerja pada 2026. Skema insentif program ini berada di kisaran Rp3,5 juta hingga ...
Indonesia siapkan skema dana pensiun atlet untuk perlindungan kesejahteraan
Pemerintah Indonesia sedang menyusun skema dana pensiun bagi atlet sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial untuk profesi dengan masa karier yang relatif singkat. Rencana itu juga ...
ADPI nilai putusan MK dorong dana pensiun sukarela perkuat likuiditas
Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi peserta dana pensiun sukarela pilihan skema pencairan manfaat pensiun memicu penyesuaian dalam pengelolaan aset lembaga pensiun. Jika pencairan sekaligus ...
Pemerintah masih memproses Perpres perlindungan pekerja transportasi online di tengah polemik komisi ojol
Polemik pemotongan komisi pengemudi transportasi online berlanjut saat rancangan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 belum rampung dan belum dipublikasikan. Kondisi ini muncul ketika sebagian ...
Pemerintah laporkan penurunan pengangguran dan kemiskinan didukung stimulus APBN
Di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung, pemerintah menyatakan indikator sosial menunjukkan perbaikan sepanjang pelaksanaan APBN 2025. Penurunan pengangguran dan kemiskinan itu ...
Setneg sebut skema komisi 8 persen ojol belum merujuk Perpres 27/2026
Polemik komisi mitra pengemudi transportasi online berlanjut ketika perwakilan pengemudi bertemu pejabat Sekretariat Negara di Jakarta pada Kamis, 2 Juli 2026. Pemerintah menyatakan skema potongan ...
DPLK perkuat likuiditas setelah putusan MK buka fleksibilitas pencairan dana pensiun sukarela
Perubahan aturan pencairan manfaat dana pensiun sukarela mendorong pengelola menata ulang strategi investasi dan kesiapan kas. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu memberi peserta hak mencairkan ...
PDI-P tegaskan peran politik di luar pemerintahan Prabowo
Perdebatan mengenai posisi politik PDI-P menguat setelah sejumlah partai koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meminta kejelasan sikap partai tersebut. PDI-P kini menegaskan bahwa mereka ...
Indonesia kaji lokasi pusat finansial khusus, IKN dicoret dari opsi
Pemerintah masih membahas lokasi untuk pusat finansial khusus yang ditujukan memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi di tengah gejolak global. Pada Kamis, Menteri Keuangan Purbaya ...
Asosiasi DPLK menilai fleksibilitas pencairan dana pensiun dapat mendorong peserta baru
Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU P2SK membuka opsi pencairan manfaat dana pensiun sukarela secara sekaligus atau berkala bagi peserta DPPK. Asosiasi DPLK menilai kejelasan hak ...
Kejagung dalami dugaan markup pengadaan motor dalam kasus korupsi program MBG
Pengusutan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional meluas ke pengadaan sepeda motor yang terkait fungsi pejabat pembuat komitmen. Perkembangan ini menyeret ...
Kejagung tetapkan pejabat BGN sebagai tersangka dalam dugaan fee pengadaan ompreng MBG
Penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis memperluas fokus pada pengadaan perlengkapan pendukung bagi calon mitra program pada 2025-2026. Perkara ini kini mencakup dugaan ...
Komisi II DPR usulkan insentif PAD bagi kepala daerah untuk tekan risiko korupsi
Komisi II DPR RI mendorong perubahan aturan hak keuangan kepala daerah setelah menilai pendapatan resmi saat ini tidak sebanding dengan beban politik dan tanggung jawab jabatan. Skema yang dibahas ...
Kejagung tetapkan pejabat BGN sebagai tersangka baru kasus korupsi MBG
Pengusutan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional bertambah dengan penetapan satu tersangka baru pada Kamis, 2 Juli 2026. Tersangka terbaru adalah Brigjen ...
Kejagung tetapkan peran Brigjen LMI dalam dugaan korupsi MBG terkait penjualan ompreng dan fee persetujuan mitra
Penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis, MBG, tahun 2025-2026 bertambah dengan penetapan Brigjen Polisi berinisial LMI sebagai tersangka. Perkara ini menyoroti dugaan ...
Pemprov DKI Jakarta siapkan rapel kenaikan gaji PJLP usai APBD-P 2026 disahkan
Penyesuaian anggaran daerah menjadi kunci pencairan selisih kenaikan gaji bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyatakan hak PPPK paruh waktu dan ...
BPJS Kesehatan hadapi rasio klaim JKN di atas 100% saat biaya bulanan melampaui iuran
Tekanan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional masih berlanjut ketika pembayaran klaim BPJS Kesehatan melampaui penerimaan iuran sepanjang 2025. Hingga akhir 2025, jumlah peserta JKN ...
DPR usulkan evaluasi hak keuangan kepala daerah di tengah tingginya biaya politik pilkada
Di tengah sorotan terhadap tata kelola pemerintahan daerah, Komisi II DPR mengusulkan evaluasi atas hak keuangan kepala daerah karena dinilai tidak sebanding dengan biaya politik dalam pilkada. ...
KPK menindak delapan kepala daerah dalam OTT korupsi sepanjang 2026
Gelombang operasi tangkap tangan sepanjang tujuh bulan pertama 2026 menambah tekanan terhadap tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Kasus terbaru menjerat Bupati Kuantan Singingi ...
Kejagung perluas penyidikan korupsi MBG ke perwira TNI aktif
Penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional meluas ke dugaan keterlibatan seorang perwira TNI aktif dalam pengadaan barang dan jasa. Perkembangan ini ...
