Berita Kebijakan Pensiun dan Pembaruan Reformasi Jaminan Sosial & Pensiun

  • Dan Blystone
  • 2 jam yang lalu
KPK sita aset Rp 3,59 miliar dalam OTT Bupati Langkat
Penyidik antirasuah menyita uang tunai, valuta asing, rekening bank, dan logam platinum setelah operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin. Nilai temuan yang diumumkan ...
  • Dan Blystone
  • 3 jam yang lalu
KPK menahan Bupati Langkat dan rekanan dalam perkara suap proyek daerah
Kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Langkat memperlihatkan pola penyaluran dana melalui orang dekat dan sopir pribadi kepala daerah. KPK menyebut nilai uang yang telah diberikan mencapai Rp800 ...
  • Parshwa Turakhiya
  • 7 jam yang lalu
PNM, BPS dan Kemen PPPA mulai kolaborasi Sensus Ekonomi 2026 untuk pemetaan pengusaha perempuan
Sinergi lembaga negara dan perusahaan pembiayaan ini menempatkan perempuan pelaku usaha ultra mikro sebagai fokus penting dalam Sensus Ekonomi 2026. Cakupan kegiatan itu menjangkau nasabah PNM ...
  • Dan Blystone
  • 9 jam yang lalu
Indonesia menargetkan PDB USD5 triliun pada 2045 lewat penguatan kebijakan fiskal
Pemerintah menargetkan Indonesia masuk ke jajaran lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045 dengan Produk Domestik Bruto sekitar USD5 triliun. Sasaran itu juga mencakup pendapatan per kapita ...
  • Sholanke Dele
  • 9 jam yang lalu
PKB soroti pola korupsi daerah dan dorong reformasi tata kelola pilkada
Gelombang operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah sepanjang 2026 memperkuat tekanan untuk membenahi tata kelola pemerintahan daerah. PKB menilai celah korupsi perlu ditutup lewat perbaikan ...
  • Sholanke Dele
  • 11 jam yang lalu
Kemendagri dorong kepala daerah perkuat kemandirian fiskal lewat inovasi
Penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi sorotan ketika pemerintah kabupaten menghadapi tekanan pembiayaan pembangunan dan tuntutan layanan publik yang terus meningkat. Wakil Menteri Dalam Negeri ...
  • Dan Blystone
  • 12 jam yang lalu
MK soroti dasar anggaran MBG dalam uji materi APBN 2026
Perdebatan mengenai penggunaan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis mengemuka dalam sidang uji materi UU Sisdiknas dan UU APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi. Hakim MK Saldi Isran ...
  • Parshwa Turakhiya
  • 12 jam yang lalu
Rekrutmen komisaris BUMN tanpa kompetensi dinilai berisiko melemahkan pengawasan
Sorotan terhadap tata kelola badan usaha milik negara kembali menguat setelah penunjukan sejumlah komisaris memicu perdebatan soal meritokrasi dan kualitas pengawasan. Pakar kebijakan publik UGM ...
  • Sholanke Dele
  • 12 jam yang lalu
Regulasi ojol Indonesia belum rampung meski Prabowo menyatakan sudah meneken perpres
Polemik aturan perlindungan pekerja transportasi online di Indonesia memanas setelah kelompok pengemudi ojek online memprotes skema komisi yang dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun ...
  • Dan Blystone
  • 12 jam yang lalu
Mahkamah Konstitusi soroti penempatan anggaran MBG dalam pos pendidikan
Perdebatan mengenai alokasi belanja pendidikan mengemuka saat Mahkamah Konstitusi menilai apakah Program Makan Bergizi Gratis, atau MBG, layak dibiayai dari anggaran wajib fungsi pendidikan. Isu ...
  • Ciaran Ryan
  • 13 jam yang lalu
Komisi XIII DPR minta audit pengadaan gembok Ditjenpas senilai Rp 92,5 miliar
Sorotan terhadap belanja pemasyarakatan menguat setelah nilai pengadaan gembok di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencapai sekitar Rp 92,5 miliar dalam dua tahun. Komisi XIII DPR ...
  • Dan Blystone
  • 13 jam yang lalu
Kementerian Ketenagakerjaan kaji penyesuaian pajak pencairan JHT di atas Rp50 juta
Pemerintah masih menelaah kebijakan Pajak Penghasilan final 5 persen atas pencairan saldo Jaminan Hari Tua di atas Rp50 juta di tengah keberatan dari kalangan serikat pekerja. Koordinasi dengan ...
  • Dan Blystone
  • 13 jam yang lalu
Kemendagri dorong pembenahan sistem antikorupsi usai dua bupati kena OTT KPK
Tekanan terhadap tata kelola pemerintahan daerah kembali menguat setelah dua bupati di Sumatera terjerat operasi tangkap tangan KPK dalam sepekan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto ...
  • Ciaran Ryan
  • 14 jam yang lalu
Indonesia usulkan kenaikan dana rumah korban bencana menjadi Rp 70-80 juta per unit
Pemerintah sedang menyiapkan penyesuaian bantuan pembangunan rumah bagi korban bencana setelah nilai Rp 60 juta per unit dinilai tidak lagi memadai. Usulan itu akan dibawa Menteri Koordinator ...
  • Andreas Kristo
  • 14 jam yang lalu
Indonesia catat penurunan pengangguran dan kemiskinan dalam laporan APBN 2025
Pemerintah melaporkan perbaikan indikator sosial dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2025 yang disampaikan di DPR. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025 dan ...
  • Ashutosh Sureka
  • 15 jam yang lalu
Indonesia bidik swasembada ikan pada 2026 untuk perkuat pasokan pangan
Pemerintah menempatkan swasembada ikan sebagai sasaran pangan berikutnya pada 2026 setelah capaian pada beras dan jagung. Target ini mencakup perikanan tangkap dan budidaya, sekaligus diarahkan ...
  • Dan Blystone
  • 15 jam yang lalu
PAN nonaktifkan ketua wilayah Sumut setelah OTT KPK atas Bupati Langkat
Penangkapan Bupati Langkat Syah Afandin oleh KPK memicu langkah cepat Partai Amanat Nasional untuk membatasi dampak politik dan organisasi di Sumatera Utara. Partai itu juga menyampaikan ...
  • Parshwa Turakhiya
  • 15 jam yang lalu
Dapen BCA menjaga stabilitas kepesertaan di tengah gelombang pensiun normal
Kepesertaan Dana Pensiun BCA tetap terjaga hingga April 2026 meski mengalami penyesuaian tipis 0,41% di tengah perubahan demografi tenaga kerja internal. Pergerakan itu mencerminkan tingginya ...
  • Sholanke Dele
  • 15 jam yang lalu
Sinarmas AM luncurkan DPLK digital, bidik aset kelolaan Rp150 miliar pada 2026
PT Sinarmas Asset Management meluncurkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Sinarmas Asset Management di Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, sebagai perluasan bisnis ke layanan pensiun berbasis ...
  • Andreas Kristo
  • 16 jam yang lalu
DPR usul porsi PAD untuk kepala daerah, pakar hukum nilai berisiko langgar tata kelola
Perdebatan mengenai tambahan hak keuangan kepala daerah menguat setelah muncul usulan alokasi 20 persen dari Pendapatan Asli Daerah. Wacana itu memicu penolakan dari kalangan akademisi hukum yang ...
  • Ashutosh Sureka
  • 17 jam yang lalu
Program pemerintah besar menghadapi risiko tata kelola dan eksekusi
Skala kebijakan publik yang luas sering membuat tujuan sosial pemerintah berhadapan dengan tantangan pelaksanaan yang jauh lebih rumit. Risiko itu membesar ketika banyak lembaga terlibat, alur ...