Berita Kebijakan Pensiun dan Pembaruan Reformasi Jaminan Sosial & Pensiun
Kemendagri dorong kepala daerah perkuat kemandirian fiskal lewat inovasi
Penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi sorotan ketika pemerintah kabupaten menghadapi tekanan pembiayaan pembangunan dan tuntutan layanan publik yang terus meningkat. Wakil Menteri Dalam Negeri ...
MK soroti dasar anggaran MBG dalam uji materi APBN 2026
Perdebatan mengenai penggunaan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis mengemuka dalam sidang uji materi UU Sisdiknas dan UU APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi. Hakim MK Saldi Isran ...
Rekrutmen komisaris BUMN tanpa kompetensi dinilai berisiko melemahkan pengawasan
Sorotan terhadap tata kelola badan usaha milik negara kembali menguat setelah penunjukan sejumlah komisaris memicu perdebatan soal meritokrasi dan kualitas pengawasan. Pakar kebijakan publik UGM ...
Regulasi ojol Indonesia belum rampung meski Prabowo menyatakan sudah meneken perpres
Polemik aturan perlindungan pekerja transportasi online di Indonesia memanas setelah kelompok pengemudi ojek online memprotes skema komisi yang dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun ...
Mahkamah Konstitusi soroti penempatan anggaran MBG dalam pos pendidikan
Perdebatan mengenai alokasi belanja pendidikan mengemuka saat Mahkamah Konstitusi menilai apakah Program Makan Bergizi Gratis, atau MBG, layak dibiayai dari anggaran wajib fungsi pendidikan. Isu ...
Komisi XIII DPR minta audit pengadaan gembok Ditjenpas senilai Rp 92,5 miliar
Sorotan terhadap belanja pemasyarakatan menguat setelah nilai pengadaan gembok di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencapai sekitar Rp 92,5 miliar dalam dua tahun. Komisi XIII DPR ...
Kementerian Ketenagakerjaan kaji penyesuaian pajak pencairan JHT di atas Rp50 juta
Pemerintah masih menelaah kebijakan Pajak Penghasilan final 5 persen atas pencairan saldo Jaminan Hari Tua di atas Rp50 juta di tengah keberatan dari kalangan serikat pekerja. Koordinasi dengan ...
Kemendagri dorong pembenahan sistem antikorupsi usai dua bupati kena OTT KPK
Tekanan terhadap tata kelola pemerintahan daerah kembali menguat setelah dua bupati di Sumatera terjerat operasi tangkap tangan KPK dalam sepekan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto ...
Indonesia usulkan kenaikan dana rumah korban bencana menjadi Rp 70-80 juta per unit
Pemerintah sedang menyiapkan penyesuaian bantuan pembangunan rumah bagi korban bencana setelah nilai Rp 60 juta per unit dinilai tidak lagi memadai. Usulan itu akan dibawa Menteri Koordinator ...
Indonesia catat penurunan pengangguran dan kemiskinan dalam laporan APBN 2025
Pemerintah melaporkan perbaikan indikator sosial dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2025 yang disampaikan di DPR. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025 dan ...
Indonesia bidik swasembada ikan pada 2026 untuk perkuat pasokan pangan
Pemerintah menempatkan swasembada ikan sebagai sasaran pangan berikutnya pada 2026 setelah capaian pada beras dan jagung. Target ini mencakup perikanan tangkap dan budidaya, sekaligus diarahkan ...
PAN nonaktifkan ketua wilayah Sumut setelah OTT KPK atas Bupati Langkat
Penangkapan Bupati Langkat Syah Afandin oleh KPK memicu langkah cepat Partai Amanat Nasional untuk membatasi dampak politik dan organisasi di Sumatera Utara. Partai itu juga menyampaikan ...
Dapen BCA menjaga stabilitas kepesertaan di tengah gelombang pensiun normal
Kepesertaan Dana Pensiun BCA tetap terjaga hingga April 2026 meski mengalami penyesuaian tipis 0,41% di tengah perubahan demografi tenaga kerja internal. Pergerakan itu mencerminkan tingginya ...
Sinarmas AM luncurkan DPLK digital, bidik aset kelolaan Rp150 miliar pada 2026
PT Sinarmas Asset Management meluncurkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Sinarmas Asset Management di Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, sebagai perluasan bisnis ke layanan pensiun berbasis ...
DPR usul porsi PAD untuk kepala daerah, pakar hukum nilai berisiko langgar tata kelola
Perdebatan mengenai tambahan hak keuangan kepala daerah menguat setelah muncul usulan alokasi 20 persen dari Pendapatan Asli Daerah. Wacana itu memicu penolakan dari kalangan akademisi hukum yang ...
Program pemerintah besar menghadapi risiko tata kelola dan eksekusi
Skala kebijakan publik yang luas sering membuat tujuan sosial pemerintah berhadapan dengan tantangan pelaksanaan yang jauh lebih rumit. Risiko itu membesar ketika banyak lembaga terlibat, alur ...
BPJS Ketenagakerjaan JHT tax review pushed amid worker protection debate
Pemerintah menghadapi dorongan baru untuk meninjau kembali pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua, ketika perlindungan sosial pekerja menjadi sorotan dalam kebijakan ketenagakerjaan. Said Iqbal ...
Pejabat Bea Cukai hadapi sidang perdana perkara suap di Jakarta
Proses hukum atas dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mulai bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Jumat, 3 Juli 2026. Sidang ini mencakup tiga ...
Program MBG hadapi risiko tata kelola di tengah penyidikan dugaan korupsi
Penyidikan dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, atau MBG, memperbesar sorotan terhadap pengawasan belanja publik pada salah satu program sosial terbesar di Indonesia. ...
Usulan jatah 20 persen PAD bagi kepala daerah dinilai menambah risiko tata kelola
Perdebatan mengenai skema tambahan hak keuangan bagi kepala daerah menguat setelah muncul usulan alokasi 20 persen dari Pendapatan Asli Daerah, atau PAD. Kritik terhadap gagasan itu menyoroti ...
Kejagung perluas perkara korupsi MBG dengan dugaan pengadaan ompreng dan jual beli titik SPPG
Penyidikan dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis terus meluas pada 2 Juli 2026 dengan temuan baru yang menyasar pengadaan food tray atau ompreng serta penunjukan mitra ...
