Pemerintah buka opsi pangkas anggaran pertahanan dan MBG jika defisit tertekan
Pemerintah membuka kemungkinan menyesuaikan belanja pertahanan, kepolisian, dan program Makan Bergizi Gratis jika tekanan fiskal mengganggu target defisit anggaran. Meski demikian, Kementerian Keuangan menegaskan kondisi keuangan negara saat ini masih aman dan langkah pengurangan anggaran belum dibahas untuk waktu dekat.
Sorotan
- Pemerintah mempertimbangkan pemangkasan anggaran pertahanan dan MBG jika defisit fiskal meningkat pada tahun 2026.
- Presiden Prabowo Subianto menegaskan efisiensi anggaran bertujuan mengentaskan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia.
- Kebijakan pemangkasan anggaran masih bersifat antisipatif, belum menjadi keputusan final selama kondisi fiskal nasional tetap aman.
Arah efisiensi untuk pengentasan kemiskinan
Menurut Okezone Economy, sikap tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menekankan efisiensi anggaran untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Dalam agenda Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdul Rachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Jumat, 17 Juli 2026, Prabowo mengatakan anggaran pertahanan dan kepolisian dapat dikurangi bila diperlukan.Bagi kebijakan fiskal nasional, pernyataan ini menunjukkan pemerintah menjaga fleksibilitas belanja di tengah kebutuhan pembiayaan program prioritas, termasuk MBG. Selama kondisi fiskal tetap aman, opsi pemangkasan masih berada pada tahap antisipatif dan belum menjadi keputusan anggaran yang dijalankan.
Dalam laporan kami sebelumnya tentang peninjauan penyesuaian anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah membahas opsi efisiensi yang diajukan Badan Gizi Nasional, dengan besaran pemotongan yang belum ditetapkan. Kami mencatat perubahan alokasi awal yang disebut turun dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, serta potensi pemangkasan tambahan, yang akan memengaruhi cakupan penerima dan strategi pelaksanaan program.
Berita Retirement Policies Terbaru
- Forex
- Crypto