Anggaran program MBG berpotensi turun setelah usulan efisiensi BGN

Anggaran program MBG berpotensi turun setelah usulan efisiensi BGN
Anggaran MBG Terancam Turun

Pemerintah sedang meninjau penyesuaian anggaran Program Makan Bergizi, seiring rencana efisiensi yang diajukan Badan Gizi Nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan besaran final pemotongan belum dipastikan dan pembahasan lanjutan dengan pimpinan BGN dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.

Sorotan

  • Alokasi awal anggaran program MBG 2026 sebesar Rp335 triliun disesuaikan menjadi Rp268 triliun, dengan potensi pemangkasan tambahan hingga Rp40 triliun.
  • Purbaya menegaskan kemungkinan penurunan anggaran MBG masih terbuka dan menunggu pengumuman resmi serta hasil pembahasan antara BGN dan Kementerian Keuangan.
  • Besaran akhir anggaran MBG akan menentukan distribusi, cakupan penerima, dan strategi pelaksanaan serta berdampak pada penyesuaian operasional program sosial nasional.

Rencana efisiensi dan pembahasan anggaran

Seperti dilaporkan Okezone Economy Indonesia, penyesuaian pagu program ini muncul setelah BGN merencanakan pemangkasan alokasi dana MBG untuk tahun ini. Purbaya mengatakan ia akan bertemu langsung dengan pimpinan BGN pada pekan-pekan ini untuk melihat strategi akhir pelaksanaan program tersebut pada 2026.

Dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan pada Senin, 20 Juli 2026, ia menegaskan kemungkinan penurunan anggaran tetap ada, meski formula akhirnya belum diputuskan. Ia juga sebelumnya meminta publik menunggu pengumuman resmi dari BGN terkait estimasi pemangkasan anggaran MBG tahun ini.

Terkait angka yang beredar, alokasi awal MBG sebesar Rp335 triliun disebut sempat disesuaikan menjadi Rp268 triliun, dengan potensi pemotongan tambahan hingga Rp40 triliun. Namun Purbaya tidak merinci lebih lanjut dan menegaskan usulan efisiensi tersebut berasal dari internal lembaga pengelola program.

Dampak terhadap pelaksanaan program nasional

Potensi pemotongan yang disebut signifikan menandakan pemerintah masih mengevaluasi keseimbangan antara ruang fiskal dan keberlanjutan program prioritas. Kejelasan besaran akhir anggaran akan menjadi faktor penting bagi perencanaan distribusi, cakupan penerima, dan strategi pelaksanaan MBG pada tahun ini.

Bagi sektor belanja publik dan pengelolaan program sosial, keputusan akhir BGN dan Kementerian Keuangan akan menjadi acuan bagi penyesuaian operasional di lapangan. Selama angka final belum diumumkan, arah efisiensi anggaran MBG masih bergantung pada hasil pembahasan lanjutan antara kedua lembaga.

Dalam laporan kami sebelumnya tentang perdebatan efisiensi belanja negara terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tetap melanjutkan program tersebut meski dikritik sebagai pemborosan dan dinilai berpotensi berdampak pada pasar serta nilai tukar. Ia menekankan tingginya angka stunting dan kebutuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, dan lansia sebagai alasan utama MBG diprioritaskan, sekaligus menunjukkan bahwa isu ini menjadi perhatian penting dalam pembahasan kabinet lintas sektor.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.