Prabowo pertahankan program MBG di tengah kritik efisiensi anggaran
Perdebatan mengenai efisiensi belanja negara kembali mencuat setelah pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis bagi anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta pada Senin, Prabowo Subianto menilai kritik terhadap program itu tidak sebanding dengan minimnya protes atas kebocoran kekayaan nasional yang menurutnya terjadi selama puluhan tahun.
Sorotan
- Prabowo menegaskan pemerintah mempertahankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski dikritik sebagai pemborosan dan berpotensi melemahkan pasar saham serta nilai tukar.
- Setidaknya seperempat anak-anak Indonesia mengalami stunting, menjadi dasar prioritas anggaran pada MBG yang ditujukan bagi anak sekolah, ibu hamil, dan lansia.
- Program MBG menjadi agenda utama di Sidang Kabinet Paripurna dengan pelibatan jajaran lintas sektor, mempengaruhi arah belanja negara dan koordinasi program prioritas.
Pernyataan pemerintah dalam sidang kabinet
Seperti diberitakan Kompas.com, Prabowo menyatakan dirinya diserang karena mendorong program makan bergizi gratis, yang oleh sebagian pihak dinilai sebagai pemborosan anggaran. Ia mengatakan pemerintah justru berupaya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, termasuk kelompok yang terdampak stunting, serta ibu hamil dan lansia.Dalam pernyataannya, Prabowo membandingkan kritik atas MBG dengan tidak adanya reaksi keras terhadap uang negara dan sumber daya Indonesia yang menurutnya keluar dari dalam negeri selama sekitar 30 tahun. Ia juga menyinggung kritik yang mengaitkan program tersebut dengan potensi pelemahan pasar saham dan nilai tukar mata uang.
Prabowo menyebut sedikitnya seperempat anak-anak Indonesia mengalami stunting dan banyak yang berangkat ke sekolah tanpa makan. Menurutnya, kondisi itu menjadi dasar pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis meski menghadapi kritik soal dampaknya terhadap fiskal dan perekonomian.
Dampak kebijakan dan konteks pemerintahan
Isu MBG menjadi salah satu agenda yang menonjol dalam pembahasan kabinet karena program ini terkait langsung dengan belanja sosial, kesehatan masyarakat, dan persepsi pasar terhadap prioritas anggaran pemerintah. Pernyataan Prabowo menunjukkan pemerintah tetap mempertahankan argumentasi bahwa pengeluaran untuk intervensi gizi merupakan bagian dari investasi sosial, bukan semata beban fiskal.Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta juga dihadiri para menteri, wakil menteri, kepala lembaga, dan penasihat khusus presiden. Kehadiran jajaran ekonomi, sosial, energi, pendidikan, hingga keamanan menegaskan bahwa pembahasan kebijakan pemerintah berlangsung dalam forum lintas sektor dengan implikasi terhadap arah belanja negara dan koordinasi pelaksanaan program prioritas.
Dalam laporan kami sebelumnya, Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan dijadwalkan untuk menekankan percepatan pelaksanaan program pemerintah di berbagai sektor. Kami juga mencatat forum ini menjadi ruang konsolidasi dan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, melanjutkan intensifikasi rapat kabinet setelah pertemuan terakhir pada Maret 2026.
Berita Retirement Policies Terbaru
- Forex
- Crypto