Berita Reformasi dan Pembaruan Kebijakan Pemerintah & Perubahan Struktural
Asippindo dorong tarif berbasis risiko untuk menekan rasio klaim penjaminan
Industri penjaminan di Indonesia masih menghadapi ruang perbaikan pada kualitas risiko meski rasio klaim menunjukkan penurunan hingga Agustus 2026. Perbaikan itu terjadi di tengah tekanan ...
PT Kristalin Ekalestari kehilangan IUP emas Papua, 3.500 hektare WIUP kembali ke negara
Pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT Kristalin Ekalestari di Papua dan mengembalikan seluruh wilayah izin seluas 3.500 hektare ke penguasaan negara. Langkah ini ...
DPR dorong aturan terorisme ekologi masuk revisi UU Kehutanan
Pembahasan aturan terorisme ekologi di Indonesia mulai mengerucut pada perlunya perlindungan hutan tanpa membebani peladang kecil dan masyarakat adat. Usulan di DPR menempatkan revisi ...
OJK buka peluang konversi asuransi umum ke syariah
Regulator jasa keuangan membuka peluang bagi perusahaan asuransi umum konvensional untuk mengubah jenis usaha menjadi asuransi umum syariah di tengah dorongan penguatan industri syariah. Langkah ...
OJK perjelas aturan DKPK, peluang ekspansi DPLK terbuka
Rancangan perubahan aturan dana pensiun dari Otoritas Jasa Keuangan membuka ruang yang lebih jelas bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan untuk menyelenggarakan Dana Kompensasi Pascakerja. Langkah ini ...
OJK dorong DPLK bentukan manajer investasi perluas akses pensiun
Otoritas Jasa Keuangan melihat masuknya manajer investasi ke bisnis dana pensiun lembaga keuangan berpotensi memperluas jangkauan program pensiun di Indonesia. Langkah ini terutama diarahkan untuk ...
Jakarta pangkas pajak film 50 persen untuk dorong aktivitas produksi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi keringanan pajak 50 persen bagi industri perfilman untuk memperkuat posisi ibu kota sebagai pusat produksi karya layar lebar. Kebijakan ini ditujukan untuk ...
Jusuf Kalla menyoroti biaya politik mahal sebagai risiko tata kelola di Indonesia
Biaya kontestasi politik di Indonesia kembali menjadi sorotan dalam forum akademik internasional di U.S. saat Jusuf Kalla membahas dampaknya terhadap tata kelola publik. Ia menilai beban ...
LKPP kawal belanja negara Rp937 triliun untuk pengadaan 2026
Pemerintah menyiapkan strategi pengadaan untuk memastikan belanja negara senilai Rp937 triliun pada 2026 lebih efisien dan mendukung percepatan program prioritas. Fokusnya mencakup infrastruktur ...
BRI Finance catat penurunan NPF, seleksi pembiayaan tetap ketat di tengah penyesuaian SLIK
Perusahaan multifinance ini membukukan perbaikan kualitas pembiayaan hingga September 2026 seiring penurunan rasio kredit bermasalah dalam portofolionya. Di saat Otoritas Jasa Keuangan ...
PDI-P soroti celah implementasi kebijakan dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran
Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di DPR RI memunculkan kritik atas jarak antara gagasan pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Fraksi ...
Golkar minta kabinet Prabowo perketat komunikasi kebijakan
Evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan sorotan dari Fraksi Partai Golkar terhadap cara pemerintah menyampaikan rencana ...
UKU menilai rencana tiering fintech lending OJK dapat mendorong tata kelola industri
Otoritas Jasa Keuangan sedang menyiapkan perubahan aturan untuk layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang akan mengelompokkan penyelenggara fintech lending ke dalam empat tier. ...
Prabowo luncurkan dewan kesejahteraan keuangan di Rakornas TPAKD Jakarta
Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Jakarta menjadi ajang perluasan arah kebijakan pemerintah dari akses layanan keuangan menuju kesejahteraan keuangan keluarga. ...
Pemerintah Indonesia percepat penguatan SDM, pariwisata, dan pembiayaan UMKM untuk menopang pertumbuhan ekonomi
Setelah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan sumber daya manusia, pengembangan pariwisata, dan perluasan pembiayaan UMKM tetap menjadi tumpuan kebijakan untuk meningkatkan ...
Pemerintah targetkan penyaluran Rp 400 triliun untuk 28 juta keluarga di Indonesia
Pemerintah menargetkan penyaluran sekitar Rp 400 triliun kepada 28 juta keluarga, dengan sasaran petani, nelayan, warga berpenghasilan rendah, masyarakat desa, dan kawasan 3T. Rencana itu ...
Indonesia perintahkan pencabutan IUP tambang tidak aktif untuk penertiban konsesi
Pemerintah Indonesia memperketat pengelolaan konsesi tambang dengan memerintahkan pencabutan izin yang tidak menunjukkan kegiatan nyata selama lebih dari dua tahun. Kebijakan ini disampaikan ...
Prabowo dorong peningkatan pendapatan riil rakyat dalam agenda akses keuangan daerah
Pemerintah menempatkan kenaikan pendapatan riil dan daya beli rumah tangga sebagai tolok ukur utama kesejahteraan dalam pembukaan Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Jakarta, Kamis ...
Reformasi struktural Pakistan dapat melipatgandakan pendapatan pada 2050, menurut Bank Dunia
Setelah menstabilkan perekonomiannya dalam beberapa tahun terakhir, Pakistan kini berada dalam posisi untuk mengejar pertumbuhan yang lebih cepat, yang dapat meningkatkan taraf hidup secara ...
Pemerintah dorong pemberdayaan untuk tekan penerima bansos dan kemiskinan
Pemerintah mengarahkan penanganan kemiskinan ke skema pemberdayaan agar rumah tangga penerima bantuan sosial beralih menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Pergeseran kebijakan ini disampaikan di ...
Penolakan DPR terhadap usulan perubahan definisi korupsi mengemuka di Indonesia
Perdebatan mengenai definisi tindak pidana korupsi kembali menguat setelah muncul usulan agar kerugian negara dikeluarkan dari unsur korupsi. Di DPR, penolakan datang dari Fraksi PKS yang menilai ...
