Berita Hak-hak Warga Negara dan Kebebasan Sipil & Pembaruan Advokasi Publik

  • Ciaran Ryan
  • 30.10.2026
CITA menyoroti celah balik nama kendaraan terkait risiko penyalahgunaan identitas di Indonesia
Kasus tunggakan pajak mobil mewah yang menyeret nama seorang mekanik di Tangerang memunculkan kekhawatiran atas pengawasan administrasi kendaraan bermotor. Sorotan ini mengarah pada potensi ...
  • Ciaran Ryan
  • 30.10.2026
Warga Serpong Lagoon tuntut pembebasan tarif air dan ganti rugi di tengah transisi WTP
Sengketa pencemaran air bersih di Perumahan Serpong Lagoon, Tangerang Selatan, berkembang menjadi tuntutan kompensasi dan kepastian tarif setelah 176 warga mengalami diare akut dan muntaber. Warga ...
  • Hanna Syniavska
  • 29.10.2026
Komisi I DPR nilai pelibatan TNI dalam pengamanan demo sesuai aturan di Jakarta
Perdebatan mengenai kehadiran TNI dalam pengamanan aksi unjuk rasa di Jakarta menguat setelah demonstrasi di kawasan Bundaran HI menarik perhatian publik. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono ...
  • Sholanke Dele
  • 28.10.2026
Reformasi identitas Haiti dapat memperluas akses ke layanan dan pekerjaan, menurut Bank Dunia
Haiti berada pada posisi yang tepat untuk memperluas jangkauan sistem identifikasi nasionalnya setelah bertahun-tahun mengalami kemajuan dalam pencatatan sipil dan penerbitan kartu. Sebuah ...
  • Oleg Tkachenko
  • 28.10.2026
Aksi mahasiswa bertahan di Bundaran HI hingga malam di Jakarta
Aksi demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI, Jakarta Pusat, masih berlangsung hingga Rabu malam setelah melewati batas waktu unjuk rasa pukul 18.00 WIB. Kehadiran massa yang tetap bertahan menandai ...
  • Igor Krasulya
  • 28.10.2026
Peradi ingatkan risiko tata kelola dalam RUU perampasan aset
Pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR RI menyoroti keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak milik. Peradi menilai penetapan target nilai sitaan sebagai sumber pemasukan ...
  • Yulia Slavina
  • 28.10.2026
DPR bahas RUU perampasan aset, OC Kaligis soroti risiko penyalahgunaan wewenang
Pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR memunculkan kekhawatiran atas ruang kewenangan aparat sebelum ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi III DPR ...
  • Ezequiel Gomes
  • 27.10.2026
DPR minta dasar hukum jelas dalam usulan perampasan aset pejabat
Pembahasan usulan perampasan aset pejabat yang tidak dilaporkan dalam LHKPN memicu sorotan terhadap keseimbangan antara penegakan antikorupsi dan perlindungan hak warga negara. Wakil Ketua Komisi ...
  • Daria Chernytska
  • 26.10.2026
KSPSI dorong publikasi final UU perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia
Desakan serikat pekerja terhadap keterbukaan regulasi ketenagakerjaan menguat ketika naskah final Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan belum tersedia untuk diakses publik. KSPSI menyatakan ...
  • Andreas Kristo
  • 23.10.2026
Masyarakat adat Ngata Ona kenakan denda Rp 190 juta pada perusahaan tambang di Sigi
Masyarakat adat Ngata Ona di Kabupaten Sigi menjatuhkan sanksi adat kepada sebuah perusahaan pertambangan pada Juni 2026 setelah penanaman bibit durian tanpa izin di kebun warga. Selain denda Rp ...
  • Andreas Kristo
  • 23.10.2026
Aksi di Kemenhut dorong perlindungan hutan bekas karhutla dari alih fungsi sawit
Aksi protes penanganan kebakaran hutan dan lahan berlanjut ke kantor Kementerian Kehutanan di Jakarta pada Jumat, dengan tuntutan penerbitan aturan tertulis untuk melindungi kawasan hutan yang ...
  • Andreas Kristo
  • 23.10.2026
Birokrasi Indonesia hadapi ujian kepercayaan publik di tengah tekanan ekonomi dan layanan dasar
Dua tahun masa pemerintahan berjalan, namun gelombang demonstrasi pada 20 Oktober 2026 menunjukkan masih lebarnya jarak antara kebijakan negara dan persoalan yang dirasakan warga. Dalam situasi ...
  • Eugene Komchuk
  • 22.10.2026
Mahasiswa UNJ gelar aksi di Rawamangun, soroti karhutla dan dana pendidikan
Aliansi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di Rawamangun, Jakarta Timur, pada Kamis (22/10/2026) untuk menandai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan ...
  • Dmytro Kharkov
  • 21.10.2026
Bapanas temukan kelebihan zinc pada beras fortifikasi, risiko kesehatan picu penyidikan
Pemeriksaan laboratorium terhadap beras fortifikasi di Indonesia memunculkan perhatian baru pada kepatuhan mutu pangan dan perlindungan konsumen. Bapanas menyatakan kadar zinc pada sampel yang ...
  • Igor Krasulya
  • 20.10.2026
Pemerintah nilai aksi Greenpeace di Bundaran HI bagian dari kebebasan berpendapat
Pemerintah menyatakan aksi protes Greenpeace di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, masuk dalam ruang kebebasan menyampaikan pendapat di tengah sorotan atas krisis iklim dan tekanan biaya hidup. ...
  • Sergey Shendetskyi
  • 20.10.2026
PIKI dorong mekanisme kepailitan untuk pemulihan kerugian korban tindak pidana kolektif
Dorongan penguatan pemulihan hak korban tindak pidana kolektif mengemuka di Jakarta seiring masih besarnya tantangan pengembalian kerugian kepada korban dalam perkara berskala luas. Persatuan ...
  • Aleksandra Chaikina
  • 20.10.2026
Aksi mahasiswa di Tugu Tani ganggu lalu lintas Menteng menuju Monas
Aksi mahasiswa di kawasan Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat, menyebabkan penyempitan arus kendaraan pada Selasa sore saat massa bergerak dari area monumen ke badan jalan. Penutupan lajur ini ...
  • Anastasiia Chabaniuk
  • 18.10.2026
Komnas HAM menilai dugaan korupsi dana BNPB mengancam hak korban bencana di Indonesia
Dugaan penyalahgunaan anggaran penanganan bencana dinilai memperluas dampak krisis bagi warga yang bergantung pada layanan dasar saat masa tanggap darurat dan pemulihan. Risiko itu, menurut Komnas ...
  • Pavlo Kot
  • 14.10.2026
Ombudsman RI dorong standar peringatan dini karhutla untuk keselamatan publik
Di tengah meluasnya dampak kebakaran hutan dan lahan, Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah menetapkan standar peringatan dini bagi warga yang tetap beraktivitas di wilayah terdampak ...
  • Yulia Slavina
  • 13.10.2026
Warga Suku Balik persoalkan kompensasi lahan IKN dalam sidang MK
Sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Negara kembali mendapat sorotan dalam sidang uji materi UU IKN di Mahkamah Konstitusi, ketika warga adat dari Sepaku menyampaikan keberatan atas ...
  • Andreas Kristo
  • 13.10.2026
AMAN menggugat ketentuan UU IKN terkait persetujuan masyarakat adat di Sepaku
Perselisihan hukum atas pengaturan hak masyarakat adat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara kini bergulir di Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang terbaru, perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ...