Berita Hak-hak Warga Negara dan Kebebasan Sipil & Pembaruan Advokasi Publik
Perkara Febrie Adriansyah hadapi perubahan tim kuasa hukum di tengah penyidikan TPPU
Perkembangan perkara dugaan korupsi PT Asabri dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febrie Adriansyah kini diwarnai perubahan pada tim pendamping hukumnya. Hotman Paris menyatakan mundur ...
Sidang Asabri soroti risiko pencucian uang baru dari AI dan aset virtual
Perkembangan teknologi memperluas tantangan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam perkara korporasi terkait dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asabri. Dalam sidang di Pengadilan ...
DJP perluas pengawasan pajak lewat pelibatan aparat
Perdebatan tentang arah reformasi perpajakan di Indonesia menguat setelah ruang pelibatan aparat keamanan dibuka dalam pengawasan wajib pajak. Langkah itu muncul ketika penerimaan negara dan rasio ...
Komnas HAM keluarkan rekomendasi antikorupsi untuk KPK, Polri, dan Kejagung
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengeluarkan serangkaian rekomendasi bagi aparat penegak hukum agar penanganan perkara korupsi selaras dengan norma hak asasi manusia. Rekomendasi itu mencakup ...
PDI-P kritik pelibatan Babinsa awasi kepatuhan pajak di Indonesia
Perdebatan soal keterlibatan aparat teritorial TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak memicu kritik baru dari elite partai politik di Jakarta. Hasto Kristiyanto menilai pendekatan itu berisiko ...
Komnas HAM dorong revisi UU Tipikor untuk akui korban masyarakat
Kerangka hukum korupsi di Indonesia saat ini membatasi korban tindak pidana korupsi pada negara, sehingga masyarakat yang terdampak langsung kesulitan menuntut pemulihan hak di pengadilan. Kondisi ...
Komnas HAM dorong revisi UU Tipikor untuk akui korban korupsi di Indonesia
Perdebatan soal dampak korupsi di Indonesia meluas dari kerugian negara ke kerugian langsung yang dialami masyarakat. Komnas HAM menilai sistem hukum yang berlaku masih belum memberi ruang ...
DPR soroti kenaikan tarif pelepasan kewarganegaraan Indonesia
Di tengah penetapan tarif baru Rp 5 juta untuk permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia, sorotan kini mengarah pada alasan di balik meningkatnya keinginan sebagian WNI untuk mengganti status ...
Indonesia tetapkan tarif pelepasan status WNI Rp 5 juta sebagai PNBP
Pemerintah Indonesia menegaskan permohonan pelepasan status warga negara Indonesia kini dikenai tarif Rp 5 juta dalam skema Penerimaan Negara Bukan Pajak. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan ...
Indonesia tetapkan tarif naturalisasi hingga Rp 75 juta
Pemerintah menetapkan struktur tarif baru untuk permohonan kewarganegaraan Indonesia, dengan pungutan tertinggi Rp 75 juta bagi warga negara asing yang mengajukan naturalisasi langsung. Ketentuan ...
Kementerian Hukum naikkan tarif naturalisasi WNA hingga Rp 75 juta mulai Agustus
Pemerintah Indonesia menyesuaikan biaya permohonan kewarganegaraan bagi warga negara asing melalui skema penerimaan negara bukan pajak yang baru. Kenaikan tarif hingga 50 persen ini mulai berlaku ...
Pemerintah tetapkan tarif unduh data perseroan Rp 500.000 lewat layanan AHU
Pemerintah menetapkan struktur tarif baru untuk pengunduhan data badan hukum melalui layanan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dalam PP Nomor 30 Tahun 2026. Aturan ini ...
BGN lunasi pengadaan motor listrik Rp 243,9 miliar, pencatatan aset tertahan penyidikan
Badan Gizi Nasional pada 2026 melanjutkan pembayaran pengadaan motor listrik senilai Rp 243,9 miliar yang berasal dari uang muka belanja pada 2025. Meski pelunasan sudah dilakukan, kendaraan ...
Kepala daerah soroti kesenjangan biaya politik dan remunerasi jabatan
Perdebatan mengenai biaya politik di tingkat daerah kembali menguat setelah lonjakan kasus korupsi yang menjerat hasil Pilkada 2024. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut gaji kepala daerah ...
Istana buka ruang kenaikan gaji TNI-Polri seiring dorongan penerimaan negara
Pemerintah memberi sinyal bahwa perbaikan kesejahteraan aparat negara tetap menjadi bagian dari agenda yang lebih luas di tengah upaya memperkuat fiskal. Pernyataan itu muncul setelah Presiden ...
Prabowo dinilai dapat mendorong KPK ambil alih penanganan kasus Febrie Adriansyah
Perdebatan atas penanganan perkara yang menyeret nama mantan Jampidsus Febrie Adriansyah menguat setelah berkas dari kepolisian dialihkan ke Kejaksaan Agung. Mahfud MD menilai Presiden Prabowo ...
DPR belum bahas usulan hak angket terkait penanganan kasus Febrie Adriansyah
Usulan penggunaan hak angket di DPR terkait penanganan perkara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah mulai memicu perhatian politik di tengah sorotan atas hubungan antarpenegak hukum. Pimpinan DPR ...
MK pertanyakan kecukupan kompensasi keterlambatan penerbangan dalam uji materi UU Penerbangan
Mahkamah Konstitusi mendalami perlindungan hak penumpang dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada Senin, 13 Juli 2026, di Jakarta. Sidang perkara Nomor ...
DPR usulkan hak angket untuk meredam konflik penegakan hukum di Jakarta
Usulan penguatan pengawasan parlemen muncul di tengah kekhawatiran atas isu ketegangan antara Polri dan Kejaksaan Agung setelah penanganan perkara yang berkaitan dengan Febrie Adriansyah. Langkah ...
DPR usulkan penanganan kasus eks Jampidsus dialihkan ke KPK untuk jaga independensi penegakan hukum
Usulan pengalihan penanganan perkara yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah muncul di tengah sorotan terhadap independensi aparat penegak hukum di Indonesia. Langkah itu disebut perlu ...
Komisi III DPR bentuk panja, dorong tim independen untuk kasus eks Jampidsus
Langkah pengawasan parlemen menguat setelah penetapan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam tiga perkara didorong menjadi momentum pembenahan di Kejaksaan Agung. Komisi III ...
