Komisi II DPR hadapi kendala revisi RUU Pemilu terkait 22 putusan MK

Traders Union
Semua berita
Regulator
Revisi RUU Pemilu DPR

Semua berita

Berita Utama

Pilihan Editor

Saham

Kripto

Ekonomi

Mata Uang

Komoditas

Bisnis & Kekayaan

Suara Market

Elena Nikulina

11.11.2026

Komisi II DPR hadapi kendala revisi RUU Pemilu terkait 22 putusan MK — RUU Pemilu dan putusan MK

Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu di DPR kini menghadapi tantangan dalam menyelaraskan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam satu kerangka hukum baru. Sejumlah putusan itu juga bersinggungan dengan aturan lain, termasuk UU Pemerintahan Daerah, UU Pilkada, dan UU Partai Politik.

Sorotan

Komisi II DPR kesulitan mengakomodasi 22 putusan MK ke revisi UU Pemilu 2017 karena putusan itu juga beririsan dengan UU lain.
Dede Yusuf menekankan perlunya partisipasi masyarakat sipil dan akademisi guna merumuskan opsi terkait isu ambang batas parlemen, presidential threshold, dan pemisahan pemilu.
MK lewat Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 dan Nomor 116/PUU-XXI/2023 menghapus presidential threshold 20 persen dan menegaskan lima prasyarat perubahan ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029.

Tantangan harmonisasi putusan MK

Seperti diberitakan Kompas.com, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan komisinya kesulitan menerjemahkan 22 putusan MK yang terkait kepemiluan ke dalam revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ia menyampaikan hal itu dalam rapat dengar pendapat umum penyusunan RUU Pemilu yang dikutip dari siaran YouTube TVR Parlemen pada Rabu, 11 November 2026.

Dede mengatakan sebagian putusan MK tidak hanya terkait langsung dengan UU Pemilu, tetapi juga beririsan dengan sejumlah regulasi lain. Di antaranya adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Menurut dia, kondisi tersebut mendorong Komisi II DPR membuka ruang partisipasi bermakna dengan masyarakat sipil dan kalangan akademisi. Masukan itu dinilai diperlukan untuk merumuskan gagasan dan opsi atas sejumlah isu yang muncul dalam pembahasan beleid baru tersebut.

Isu kunci menuju Pemilu 2029

Selain harmonisasi putusan MK, Dede menyebut sejumlah isu penting lain dalam RUU Pemilu juga perlu mendapat perhatian, termasuk ambang batas parlemen, presidential threshold, serta pemisahan pemilu nasional dan daerah. Ia mengatakan DPR membutuhkan pandangan para guru besar dan akademisi agar konsep yang dibahas dapat diselaraskan untuk perbaikan UU Pemilu ke depan.

Berdasarkan rangkuman yang dimuat Kompas.com, sejumlah putusan MK yang diperintahkan berlaku mulai Pemilu 2029 mencakup penghapusan presidential threshold 20 persen melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. MK menyatakan penghapusan ambang batas pencalonan presiden itu dimaksudkan untuk menjamin hak politik dan kedaulatan rakyat yang setara bagi seluruh partai politik peserta pemilu.

MK juga melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 menetapkan lima prasyarat dalam penentuan ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029. Putusan itu menegaskan bahwa perubahan ambang batas parlemen 4 persen harus dirancang berkelanjutan, menjaga proporsionalitas sistem pemilu, mendukung penyederhanaan partai politik, diselesaikan sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai, serta melibatkan partisipasi publik yang bermakna, termasuk partai politik nonparlemen.

Sebagaimana kami catat sebelumnya, upaya penyederhanaan regulasi hukum juga menyoroti pentingnya harmonisasi aturan lintas sektor.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.

Suka artikel ini?