Ketua adat Barito Utara gugat ketentuan pembukaan lahan di MK

Ketua adat Barito Utara gugat ketentuan pembukaan lahan di MK
Gugatan adat ke MK

Sengketa atas aturan pembukaan lahan dalam UU Cipta Kerja kini masuk ke Mahkamah Konstitusi setelah perwakilan masyarakat adat dari Barito Utara meminta perlindungan hukum yang lebih tegas. Permohonan itu menyoroti batas antara praktik berladang turun-temurun berbasis kearifan lokal dan pembakaran hutan serta lahan yang kerap memicu tuduhan terhadap komunitas adat.

Sorotan

  • Ketua Dewan Aman Barito Utara mengajukan uji materi Pasal 22 angka 24 UU Nomor 6 Tahun 2023 di Mahkamah Konstitusi pada 19 November 2026.
  • Pemohon meminta pembatasan pembakaran lahan adat maksimal dua hektare per kepala keluarga, hanya untuk kebutuhan hidup, dan kewajiban sekat bakar.
  • Putusan MK atas perkara ini akan memengaruhi kepastian hukum praktik tebas-bakar adat serta membedakan aktivitas subsisten dan pembukaan lahan usaha di wilayah rawan karhutla.

Pokok gugatan dan permintaan pemohon

Seperti dilaporkan Kompas, mengutip Mahkamah Konstitusi, Putes Lekas, Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Kabupaten Barito Utara, menguji Pasal 22 angka 24 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah norma Pasal 69 ayat (2) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 420/PUU-XXIV/2026 pada Kamis, 19 November 2026, kuasa hukum pemohon A. Fahrur Rozi menyatakan norma tersebut tidak membedakan praktik masyarakat hukum adat dari pembakaran lahan oleh pihak non-adat yang berlindung di balik dalih kearifan lokal.

Menurut pemohon, rumusan pengecualian dalam pasal itu membuat masyarakat adat kerap menghadapi kecurigaan dan beban pertanggungjawaban hukum setiap kali terjadi kebakaran hutan dan lahan. Pemohon meminta MK menegaskan bahwa pengecualian pembukaan lahan dengan cara membakar hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang menjalankan praktik itu secara turun-temurun untuk kebutuhan hidup, bukan untuk kepentingan usaha.

Dalam petitumnya, pemohon juga meminta pembatasan yang lebih spesifik, yakni luas lahan paling banyak dua hektare per kepala keluarga, penggunaan tanaman varietas lokal, serta kewajiban sekat bakar. Pengecualian itu, menurut permohonan, tidak boleh berlaku bagi pihak yang datang untuk kepentingan usaha atau bagi pemegang izin berusaha meski menggunakan alasan kearifan lokal.

Dampak bagi masyarakat adat dan konteks regional

Pemohon menyatakan masyarakat adat di berbagai daerah telah lama membuka ladang dengan cara membakar secara terkendali tanpa menimbulkan bencana karhutla yang meluas. Putes Lekas sendiri berasal dari Masyarakat Adat Dayak Taboyan di wilayah Sei Setalar, Montallat, Kabupaten Barito Utara, yang disebut masih mempraktikkan sistem berladang gilir balik dengan tebas-bakar sebagai bagian dari pertanian pokok.

Praktik serupa, menurut permohonan, juga dijalankan kelompok masyarakat lain di kawasan Barito Timur dan Kalimantan Tengah, termasuk Lawangan, Bentian, Ma’anyan, dan Dusun. Dengan perkara ini, putusan MK berpotensi memengaruhi kepastian hukum bagi komunitas adat di wilayah rawan karhutla, sekaligus memperjelas batas antara kegiatan subsisten tradisional dan pembukaan lahan yang terkait aktivitas usaha.

Dalam liputan sebelumnya, kami menyoroti pendaftaran tanah ulayat di Papua Barat yang dipercepat lewat koordinasi lintas lembaga.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.