DPR tuntaskan pembahasan RUU perampasan aset untuk penguatan penegakan hukum
Pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di DPR telah rampung pada tahap pengambilan keputusan tingkat I. Rancangan aturan ini mencakup perlindungan HAM, ruang lingkup tindak pidana yang luas, serta mekanisme pengelolaan dan pengembalian aset kepada korban.
Sorotan
- DPR menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset pada rapat tingkat I tanggal 18 November 2026 untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum.
- RUU Perampasan Aset mengatur mekanisme perampasan, pelindungan hak asasi manusia, pidana tambahan, serta kewenangan proses dari pelacakan hingga pelaksanaan putusan tanpa tuntutan pidana.
- Ketentuan RUU menekankan pemulihan aset ke korban dan tata kelola oleh badan profesional, serta perlindungan bagi pihak ketiga beritikad baik untuk menghindari sengketa.
Poin utama dan cakupan aturan
Seperti diberitakan Kompas.com, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan pembahasan RUU Perampasan Aset telah selesai dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026. Ia menyebut penyelesaian pembahasan itu sebagai bagian dari upaya bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana.Menurut paparan dalam rapat, terdapat 10 pokok utama dalam RUU tersebut. Di antaranya adalah pengaturan judul, prinsip, dan asas hukum perampasan aset untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
RUU itu juga mengatur ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria perampasan aset, termasuk penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak luas pada masyarakat. Contoh yang disebut mencakup investasi bodong, perdagangan, dan saham bodong dengan jumlah korban yang besar.
Selain itu, rancangan aturan tersebut menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan. RUU juga mengatur pembagian kewenangan secara jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
Dampak terhadap korban dan tata kelola aset
Pembahasan RUU ini turut memuat jaminan perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik, dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup. Ketentuan itu menjadi penting untuk membatasi potensi sengketa dalam proses penyitaan dan perampasan aset.Rancangan tersebut juga menekankan upaya optimal untuk mengembalikan aset kepada korban tindak pidana langsung dan memanfaatkannya bagi kepentingan masyarakat luas. Dari sisi tata kelola, aset terkait tindak pidana akan dikelola oleh badan yang berkompeten secara profesional dan akuntabel, mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Habiburokhman melaporkan Panja Komisi III DPR membahas naskah RUU melalui 397 daftar inventarisasi masalah, yang terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru. Ia juga mengatakan panitia kerja terus menggali saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat serta para ahli selama proses pembahasan.
Dalam liputan sebelumnya, kami menyoroti permohonan perlindungan LPSK yang didominasi kasus penipuan dan TPPU sepanjang 2026.
Berita Citizen Rights Terbaru
- Forex
- Crypto