Sergey Shendetskyi

OJK dan BI perluas penyelesaian sengketa konsumen ke sistem pembayaran

OJK dan BI perluas penyelesaian sengketa konsumen ke sistem pembayaran
Perluasan sengketa sistem pembayaran

Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia memperluas cakupan penyelesaian sengketa konsumen sektor keuangan dengan memasukkan industri sistem pembayaran ke dalam layanan LAPS SJK. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan pelindungan konsumen yang dinilai penting di tengah percepatan inovasi jasa keuangan dan meningkatnya kebutuhan koordinasi lintas otoritas.

Sorotan

  • OJK dan BI menandatangani Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK pada 16 November 2026, memperluas cakupan penyelesaian sengketa ke sistem pembayaran.
  • BI memberikan persetujuan pada 6 Oktober 2026 agar LAPS SJK dapat menangani sengketa konsumen pada sistem pembayaran di bawah kewenangannya.
  • Penguatan koordinasi penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK memberi konsumen opsi membawa kasus ke lembaga berizin otoritas atau pengadilan bila mekanisme internal gagal.

Kesepakatan operasional dan perluasan cakupan

Sebagaimana disampaikan dalam siaran pers Otoritas Jasa Keuangan, kesepakatan itu dituangkan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK antara OJK dan BI mengenai tata cara kerja sama dan koordinasi penyelesaian sengketa sektor keuangan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono serta Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dalam rangkaian Kick-Off Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen Tahun 2027 di Jakarta pada 16 November 2026.

Melalui petunjuk pelaksanaan bersama tersebut, kedua otoritas sepakat memperkuat kerja sama dan koordinasi untuk mendukung layanan penyelesaian sengketa konsumen yang mencakup sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran. Dicky menyatakan percepatan penyelesaian sengketa secara lebih proaktif diharapkan mengurangi potensi kerugian konsumen, sementara pengaduan juga perlu dimanfaatkan industri sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki produk, layanan, dan perilaku usaha.

LAPS SJK telah memperoleh persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2021. Bank Indonesia kemudian memberikan persetujuan pada 6 Oktober 2026 agar lembaga itu dapat menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara di sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan BI, sehingga memperkuat peran LAPS SJK dalam penyelesaian sengketa secara terintegrasi.

Dampak bagi pelaku usaha dan pelindungan konsumen

Penguatan koordinasi ini sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang memberi pilihan kepada konsumen untuk membawa sengketa ke lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang memperoleh persetujuan otoritas sektor keuangan, atau ke pengadilan bila penanganan pengaduan oleh pelaku usaha belum menghasilkan kesepakatan. Filianingsih mengatakan petunjuk pelaksanaan bersama tersebut memperkuat koordinasi kedua otoritas dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS sesuai kewenangan masing-masing.

Dalam skema yang berlaku, Pelaku Usaha Sektor Keuangan tetap menjadi lini terdepan pelindungan konsumen melalui mekanisme internal atau Internal Dispute Resolution. Jika pengaduan yang mengandung unsur sengketa belum mencapai kesepakatan melalui mekanisme itu, konsumen dapat melanjutkan ke LAPS SJK melalui External Dispute Resolution sesuai persyaratan yang berlaku atau melalui pengadilan.

LAPS SJK menangani sengketa keperdataan yang telah melalui penanganan pengaduan internal namun belum menghasilkan kesepakatan, serta tidak sedang diproses atau telah diputus oleh pengadilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lain. OJK dan BI menekankan kesiapan operasional LAPS SJK serta komitmen pelaku usaha untuk memperkuat penanganan pengaduan agar hasil pelaksanaan petunjuk ini efektif, adil, dan memberi kepastian bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Kami sebelumnya telah merinci perlindungan konsumen QRIS yang diperketat BI di tengah lonjakan transaksi dan risiko penipuan berbasis AI.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.