Bank Indonesia perketat perlindungan konsumen saat transaksi QRIS melonjak

Bank Indonesia perketat perlindungan konsumen saat transaksi QRIS melonjak
BI perketat QRIS

Bank Indonesia memperketat perlindungan konsumen ketika penggunaan QRIS terus meningkat di tengah naiknya risiko penipuan digital berbasis kecerdasan buatan. Pada semester I-2026, nilai transaksi QRIS mencapai Rp600,7 triliun, sementara volume kumulatif transaksi menembus lebih dari 20 miliar dengan pertumbuhan 149,1% secara tahunan.

Sorotan

  • Bank Indonesia mencatat pengguna QRIS mencapai 70,59 juta dan merchant 49,39 juta, masing-masing naik 8,17% dan 36,04% year on year.
  • Volume transaksi QRIS telah melampaui 20 miliar, namun BI memperketat perlindungan karena ancaman penipuan digital dan kejahatan berbasis AI kian meningkat.
  • Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran 2026 naik ke 77,03%, namun kelemahan dalam perilaku transaksi aman mendorong BI fokus pada penguatan proteksi dan kolaborasi industri.

Pertumbuhan QRIS dan respons perlindungan BI

KONTAN Indonesia melaporkan, Bank Indonesia melihat lonjakan adopsi QRIS berjalan beriringan dengan ancaman penipuan digital lintas batas yang semakin terorganisasi dan memanfaatkan AI. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan jumlah pengguna QRIS mencapai 70,59 juta orang, naik 8,17% year on year, sedangkan jumlah merchant dalam ekosistem QRIS mencapai 49,39 juta, tumbuh 36,04% year on year.

Dari sisi penggunaan, volume transaksi QRIS secara kumulatif telah melampaui 20 miliar transaksi. Filianingsih menilai pertumbuhan itu ditopang oleh kepercayaan masyarakat karena transaksi dinilai cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

Namun, BI menilai menjaga kepercayaan publik kini menjadi lebih menantang karena modus kejahatan siber makin kompleks. Risiko tersebut juga menjadi perhatian dalam forum internasional, termasuk Organisation for Economic Co-operation and Development dan Global Anti-Scam Alliance.

Dalam acara GEBER PK 2027 di Jakarta pada Senin, 16 November 2026, Filianingsih menegaskan edukasi konsumen saja belum cukup untuk menghadapi kejahatan berbasis AI yang semakin canggih. Ia mengatakan sistem peringatan dini, langkah pencegahan oleh penyelenggara, dan koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar perlindungan menjadi lebih cepat, terpadu, dan efektif.

Indeks konsumen dan dampak bagi industri pembayaran

Survei nasional tiga tahunan BI menunjukkan Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran 2026 berada di level 77,03%, naik 12,36 poin dari 64,67% pada survei 2023. Meski demikian, tingkat keberdayaan masyarakat masih berada dalam kategori kritis dan belum mencapai level berdaya karena konsistensi perilaku transaksi aman dan kesadaran memperjuangkan hak konsumen masih perlu ditingkatkan.

Ke depan, BI mengarahkan Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen 2027 pada tiga pilar utama, yaitu Empower Consumer, Stronger Protection, dan Collaborative Action. Melalui kerangka ini, bank sentral mendorong seluruh penyelenggara jasa pembayaran menempatkan perlindungan konsumen sebagai bagian dari strategi bisnis dan manajemen risiko, termasuk lewat penguatan keamanan transaksi, transparansi informasi layanan, dan percepatan penanganan pengaduan nasabah.

Bagi industri pembayaran digital, langkah ini menambah fokus pada pengendalian risiko seiring meluasnya skala penggunaan QRIS di Indonesia. BI juga mengimbau masyarakat untuk memeriksa kesesuaian nama merchant dan nominal pembayaran sebelum menyelesaikan transaksi, serta menjaga kerahasiaan PIN, kata sandi, dan kode one time password untuk menutup celah penyalahgunaan oleh pelaku siber.

Sebelumnya, kami melaporkan Jalin CX Summit yang membahas kolaborasi industri pembayaran digital, termasuk perlindungan konsumen dan risiko siber.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.