DPR dorong revisi Adminduk, NIK jadi identitas tunggal untuk layanan publik
Pembahasan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan memasuki tahap yang menekankan digitalisasi layanan dan integrasi data lintas sektor. Rancangan aturan itu mencakup 12 pokok utama, termasuk penggunaan NIK sebagai identitas tunggal dan larangan meminta fotokopi e-KTP.
Sorotan
- DPR dan pemerintah membahas revisi UU Administrasi Kependudukan yang menetapkan NIK sebagai identitas tunggal untuk seluruh layanan publik mulai 16 November 2026.
- Revisi mengatur integrasi NIK melalui interoperabilitas berbasis SIAK, peralihan ke Identitas Kependudukan Digital, dan perlindungan data dengan larangan fotokopi dokumen.
- Perubahan aturan diharapkan memperkuat landasan hukum, mempercepat digitalisasi layanan publik, dan mengurangi penggunaan dokumen fisik di berbagai sektor.
Pokok revisi dan arah digitalisasi layanan
Seperti dilaporkan Kompas.com, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur 12 pokok perubahan dalam rapat kerja tingkat I bersama pemerintah pada Senin, 16 November 2026.Poin pertama adalah stelsel aktif, yang mewajibkan pemerintah menyelenggarakan layanan tanpa menunggu penduduk datang. Poin kedua menetapkan NIK, Nomor Induk Kependudukan, sebagai single identity number untuk seluruh layanan publik.
Pokok ketiga mencakup integrasi NIK melalui interoperabilitas berbasis SIAK dengan pengaturan hak akses dan kewajiban data balikan. Pokok keempat mengatur pemanfaatan data kependudukan terintegrasi, termasuk kartu tanda penduduk elektronik, e-KTP, atau Identitas Kependudukan Digital, IKD.
Poin kelima menekankan perlindungan data dan dokumen, termasuk larangan meminta fotokopi atau tangkapan gambar dokumen, yang diganti dengan verifikasi melalui alat baca digital. Pokok keenam mengatur nomor identitas non-kependudukan bagi warga negara Indonesia di luar negeri, sedangkan poin ketujuh menetapkan identitas anak sebagai dokumen resmi bagi anak di bawah 17 tahun yang belum menikah.
Poin kedelapan menempatkan IKD sebagai representasi digital e-KTP dan dokumen lain. Poin kesembilan hingga kedua belas mencakup pengawasan internal dan eksternal, mekanisme pengaduan langsung maupun melalui sistem pengaduan nasional, pendanaan dari APBN, APBD, dan PNBP untuk pengembangan layanan, serta sanksi administratif bagi penyelenggara dan pengguna yang melanggar kewajiban integrasi data SIAK.
Dampak bagi layanan publik dan pembaruan regulasi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja yang sama menyebut RUU Administrasi Kependudukan sebagai salah satu agenda penting dalam pembaruan regulasi. Menurut dia, perubahan aturan diperlukan untuk memperkuat landasan hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan sekaligus menyesuaikan sistem dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan integrasi data antarsektor.Arah revisi ini menunjukkan pemerintah dan DPR sedang mendorong sistem administrasi kependudukan yang lebih terintegrasi, berbasis digital, dan tetap inklusif. Jika diterapkan, skema tersebut berpotensi mengurangi penggunaan dokumen fisik dalam layanan publik serta memperluas pemanfaatan data kependudukan untuk verifikasi identitas di berbagai sektor.
Kami baru-baru ini melaporkan komitmen PPATK pada keterbukaan informasi publik dalam Uji Publik 2026, yang juga menyoroti perlindungan data masyarakat.
Berita Digital Government Terbaru
- Forex
- Crypto