DJP percepat integrasi sistem pungutan PPN digital luar negeri

DJP percepat integrasi sistem pungutan PPN digital luar negeri
Integrasi PPN digital dipercepat

Pemerintah sedang menstabilkan sistem pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri melalui jalur pembayaran, di tengah upaya memperluas partisipasi lembaga keuangan dan penyelenggara sistem pembayaran. Saat ini baru lima bank dan satu perusahaan fintech yang sudah terhubung, sementara integrasi data dengan Coretax masih memerlukan penyesuaian.

Sorotan

  • DJP mempercepat perbaikan integrasi antara SPP-TDLN, sistem pemberian data, dan Coretax agar optimal memungut PPN digital lintas negara.
  • DJP, OJK, dan BI memperluas peserta SPP-TDLN dengan mendorong lembaga keuangan dan sistem pembayaran agar terhubung ke sistem pungutan PPN digital.
  • Saat ini 261 pelaku PMSE luar negeri telah ditunjuk sebagai pemungut, namun pemerintah masih membidik ribuan platform asing potensial seperti Netflix, Spotify, dan Google.

Perluasan integrasi dan mekanisme sistem

Seperti dilaporkan KONTAN, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan implementasi Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri, atau SPP-TDLN, masih berada dalam tahap stabilisasi. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan percepatan perbaikan diperlukan agar integrasi antara sistem pemberian data, SPP-TDLN, dan sistem administrasi perpajakan Coretax dapat berjalan optimal.

DJP terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk memperluas jumlah peserta dalam sistem tersebut. OJK mendorong lembaga jasa keuangan di bawah pengawasannya agar masuk ke dalam sistem, sementara BI memastikan penyelenggara sistem pembayaran yang diawasinya ikut terhubung.

SPP-TDLN diselenggarakan oleh PT Jalin Pembayaran Nusantara untuk membantu pemerintah memungut PPN melalui sistem pembayaran berdasarkan transaksi yang menjadi objek pajak. Menurut Bimo, setiap transaksi disaring dengan algoritma tertentu untuk memastikan apakah transaksi itu termasuk pembelian barang digital atau pemanfaatan jasa digital dari luar daerah pabean.

Dampak pada pemajakan ekonomi digital

Sistem ini tidak mengenakan pungutan pada seluruh transaksi ke luar negeri. Cakupannya dibatasi pada pembelian barang digital dan pemanfaatan jasa digital dari luar negeri, seperti layanan aplikasi, perangkat lunak, gim daring, dan platform hiburan digital, sedangkan remitansi dan pembelian barang fisik tetap mengikuti mekanisme yang berbeda.

DJP juga mengarahkan SPP-TDLN untuk memperluas pemungutan PPN dari platform luar negeri yang belum ditunjuk sebagai pemungut PPN. Saat ini ada 261 pelaku perdagangan melalui sistem elektronik, atau PMSE, luar negeri yang telah ditunjuk sebagai pemungut, namun pemerintah menilai masih ada ribuan platform asing lain yang berpotensi masuk dalam cakupan sistem tersebut.

Platform yang berpotensi tercakup antara lain penyedia perangkat lunak, aplikasi, gim daring, serta layanan hiburan digital seperti Netflix, Spotify, Snapchat, Google, dan YouTube. Bimo menegaskan kebijakan ini tidak menyasar platform dalam negeri seperti Shopee dan Lazada, karena fokusnya adalah transaksi barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen Indonesia.

Pemerintah berharap integrasi sistem pembayaran ini membuat pemungutan PPN transaksi digital lintas negara menjadi lebih transparan dan akurat. Kebijakan itu juga diharapkan menciptakan perlakuan perpajakan yang lebih setara antara pelaku usaha digital domestik dan asing.

Ini menambah pembahasan sebelumnya seputar penerapan SPP-TDLN yang ditegaskan mulai 9 November 2026 untuk PPN digital luar negeri.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.