Google Indonesia soroti empat isu utama dalam revisi RUU hak cipta

Google Indonesia soroti empat isu utama dalam revisi RUU hak cipta
Empat isu RUU Hak Cipta

Pembahasan revisi RUU Hak Cipta di DPR mendorong pelaku platform digital menyampaikan keberatan atas sejumlah ketentuan yang dinilai dapat memengaruhi akses informasi, model bisnis kreator, dan pengembangan teknologi. Google Indonesia menyatakan empat area memerlukan pembahasan lanjutan, termasuk pungutan atas tautan berita, mekanisme kontrak kolektif, posisi platform sebagai perantara, dan aturan pelatihan AI.

Sorotan

  • Google Indonesia menegaskan pemungutan biaya atas tautan akan memaksa Google menghentikan crawling, pengindeksan, dan distribusi berita Indonesia secara lokal.
  • Google menilai kewajiban kontrak melalui satu kolektif pada hak musik dan berita mengancam efisiensi pasar dan menghambat investasi global.
  • Google mendorong pengecualian jelas untuk text and data mining dalam pelatihan AI, menolak lisensi wajib yang dinilai tidak layak secara teknis bagi inovasi AI di Indonesia.

Pandangan Google dalam pembahasan revisi aturan

Seperti dilaporkan Kompas.com, Government Affairs & Public Policy Manager Google Indonesia Agung Pamungkas memaparkan empat isu krusial dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026. Ia mengatakan kemampuan untuk menemukan, mengakses, dan membagikan informasi di web merupakan hal mendasar, dan pembatasan atas pembagian tautan atau cuplikan berisiko menimbulkan hambatan besar.

Agung menjelaskan pemberlakuan pungutan atas tautan tidak akan memberi pilihan lain bagi Google selain menghentikan crawling, pengindeksan ulang, dan pendistribusian berita Indonesia kepada pengguna lokal. Menurut dia, isu kedua berkaitan dengan perlindungan otonomi kreator dan mekanisme pasar, sehingga Google mendorong DPR melindungi perjanjian sukarela yang berbasis mekanisme pasar.

Ia menambahkan kewajiban bagi pemegang hak di bidang musik dan berita untuk berkontrak melalui satu lembaga kolektif tunggal berisiko mengganggu efisiensi pasar, membatasi potensi pendapatan kreator, dan menghambat masuknya investasi global. Pada isu ketiga, Google Indonesia menyoroti posisi platform sebagai perantara yang secara hukum dan teknis tidak berada pada posisi untuk menentukan hak yang melekat pada setiap konten atau menggantikan peran pengadilan.

Dampak bagi distribusi berita dan inovasi AI

Google menekankan pentingnya mempertahankan perlindungan hukum berbasis mekanisme notice and action yang telah diakui secara global, agar pemegang hak cipta tetap memegang kendali untuk mengajukan keberatan. Posisi ini mencerminkan kekhawatiran bahwa perubahan tanggung jawab platform dapat memperbesar risiko operasional bagi perusahaan teknologi yang mendistribusikan konten pihak ketiga di Indonesia.

Pada poin keempat, perusahaan mendorong pendekatan yang seimbang untuk inovasi AI. Agung menyebut model AI mutakhir membutuhkan kumpulan data multimodal dalam skala besar yang mencakup miliaran halaman web terindeks di internet, dan menurut Google penerapan lisensi wajib secara teknis tidak memungkinkan.

Ia juga mengatakan pembatasan pelatihan AI dari data lokal justru akan menurunkan kefasihan bahasa Indonesia serta menciptakan hambatan bagi pengembang dalam negeri. Karena itu, Google mendorong penerapan pengecualian text and data mining yang jelas, disertai kemampuan standar untuk menolak training seperti robots.txt.

Sebelumnya, kami menyoroti agenda penyederhanaan lewat deregulasi pemerintah terkait Penyederhanaan regulasi untuk mempercepat implementasi kebijakan di berbagai sektor.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.