LPSK menerima 15.534 permohonan perlindungan, penipuan dan TPPU mendominasi pada 2026

LPSK menerima 15.534 permohonan perlindungan, penipuan dan TPPU mendominasi pada 2026
LPSK: Kasus TPPU Dominan

Permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terus meningkat hingga akhir Oktober 2026, dengan perkara kejahatan ekonomi menjadi kelompok kasus yang paling banyak diajukan. Hingga 31 Oktober 2026, lembaga itu mencatat 15.534 permohonan, sementara perempuan, anak, dan lanjut usia membentuk porsi besar dari kelompok pemohon rentan.

Sorotan

  • LPSK menerima 15.534 permohonan perlindungan hingga 31 Oktober 2026, mayoritas terkait penipuan, TPPU, penggelapan, perbankan, dan perasuransian.
  • LPSK memutus 18.306 permohonan sepanjang 2026, dengan 2.722 keputusan perlindungan dan sekitar 15.000 penilaian restitusi, sebagian carry-over tahun sebelumnya.
  • Total restitusi korban yang dihitung LPSK mencapai Rp 10,31 triliun pada 2026, menyoroti besaran dampak ekonomi dari kejahatan keuangan bagi masyarakat.

Komposisi permohonan dan keputusan sepanjang 2026

Seperti diberitakan Kompas.com, Ketua LPSK Achmadi menyatakan dalam rapat Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026), bahwa jumlah permohonan perlindungan yang masuk hingga 31 Oktober 2026 mencapai 15.534. Ia mengatakan mayoritas permohonan berkaitan dengan kasus penipuan, tindak pidana pencucian uang, penggelapan, perbankan, dan perasuransian.

Selain itu, permohonan juga datang dari perkara kekerasan seksual, korupsi, perdagangan orang, narkotika, psikotropika, dan tindak pidana yang membahayakan jiwa. Achmadi menambahkan sebagian pemohon juga meminta agar anggota keluarganya ikut dilindungi karena dampak tindak pidana tidak hanya dirasakan langsung oleh korban.

Menurut Achmadi, dari kelompok rentan, hampir 50 persen permohonan diajukan oleh perempuan, atau sebanyak 7.765 permohonan. LPSK juga mencatat 1.760 permohonan berasal dari anak, setara 11,33 persen, sementara 1.575 permohonan atau sekitar 10 persen berasal dari lanjut usia.

Sepanjang tahun ini, LPSK menyatakan telah memutus 18.306 permohonan. Dari jumlah itu, 2.722 merupakan keputusan atas permohonan perlindungan, sedangkan sekitar 15.000 lainnya terkait penilaian restitusi, yang menurut Achmadi tinggi karena terdapat carry-over dari tahun sebelumnya.

Dampak wilayah dan besaran restitusi korban

Secara wilayah, Jawa Barat menjadi daerah asal permohonan tertinggi, diikuti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pola ini menunjukkan kebutuhan layanan perlindungan dan pemulihan korban masih terkonsentrasi di provinsi-provinsi dengan aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk yang besar.

Di sisi pemulihan finansial korban, Achmadi melaporkan LPSK pada tahun ini juga melakukan penghitungan restitusi atau ganti rugi senilai lebih dari Rp 10 triliun, tepatnya Rp 10,31 triliun. Nilai itu menegaskan besarnya eksposur kerugian korban dalam berbagai perkara, terutama ketika permohonan banyak berasal dari penipuan, pencucian uang, serta kasus lain yang berdampak langsung pada kerugian materiil.

Seperti yang kami tulis sebelumnya, verifikasi restitusi korban DSI oleh LPSK sudah diterima OJK untuk diproses lebih lanjut.

Materi ini mungkin mengandung opini pihak ketiga, tidak ada data dan informasi di halaman web ini yang merupakan nasihat investasi menurut Disclaimer kami. Meskipun kami mematuhi Integritas Editorial yang ketat, postingan ini mungkin mengandung referensi ke produk dari mitra kami.