OJK dan LPS tandatangani juklak pertukaran data untuk kesiapan penjaminan polis
Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan memperkuat kesiapan Program Penjaminan Polis melalui penandatanganan petunjuk pelaksanaan pertukaran data, informasi, dan dokumen. Kesepakatan operasional ini menjadi bagian dari persiapan program yang wajib diselenggarakan LPS paling lambat Januari 2028 berdasarkan amanat Undang-Undang P2SK.
Sorotan
- OJK dan LPS menandatangani petunjuk pelaksanaan pertukaran data di Bali pada 17 November 2026 sebagai dasar koordinasi Program Penjaminan Polis.
- Cakupan pertukaran data meliputi seluruh siklus—dari persiapan, pendaftaran, pengawasan, penyehatan, resolusi, hingga likuidasi—untuk memperkuat pengawasan dan mitigasi risiko industri asuransi.
- Pertukaran data dilakukan secara dua arah dengan menjaga kerahasiaan, keamanan, dan efisiensi, serta tidak menambah beban pelaporan bagi perusahaan asuransi peserta.
Ruang lingkup pertukaran data menuju 2028
Sebagaimana disampaikan dalam siaran pers Otoritas Jasa Keuangan, petunjuk pelaksanaan tersebut ditandatangani di Bali pada Selasa, 17 November 2026, oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono serta Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba. Dokumen itu menjadi landasan operasional koordinasi kedua lembaga dalam mempersiapkan dan melaksanakan Program Penjaminan Polis.Program Penjaminan Polis ditujukan untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Ogi mengatakan keberhasilan program itu ditentukan sejak tahap persiapan, terutama melalui kepesertaan yang tepat, data yang akurat, dan koordinasi yang rapi.
Juklak tersebut merupakan penjabaran dari nota kesepahaman OJK dan LPS tertanggal 14 September 2023 tentang koordinasi dan kerja sama pelaksanaan fungsi dan tugas kedua lembaga. Cakupan pertukaran data mengikuti seluruh siklus, mulai dari persiapan dan masa pendaftaran kepesertaan, status pengawasan perusahaan asuransi, penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi, dengan arus data berlangsung dua arah.
Dampak bagi pengawasan dan industri asuransi
Dalam skema itu, LPS memerlukan data pengawasan dari OJK untuk menilai kepesertaan dan memantau risiko, sementara OJK memerlukan informasi dari LPS terkait hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan. Juklak juga menetapkan focal point dan liaison officer di masing-masing lembaga, termasuk jenis data, periode, batas waktu penyampaian, dan media pertukaran.Ogi menyatakan pertukaran data menjadi unsur penting dalam persiapan program, namun pelaksanaannya harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan kualitas informasi pengawasan yang sensitif. Ia juga menilai Program Penjaminan Polis melengkapi agenda penguatan industri perasuransian yang sedang berjalan, mulai dari permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko.
OJK menyatakan pertukaran data diarahkan melalui sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri. Lembaga itu menambahkan koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan terus diperkuat, termasuk lewat sosialisasi dan edukasi kepada industri dan masyarakat, agar program berjalan efektif, kredibel, dan memberi manfaat nyata bagi pemegang polis serta industri asuransi nasional.
Kami juga telah menyoroti ASEAN Insurance Regulators Meeting di Bali yang membahas ketahanan industri asuransi kawasan.
Berita LPS Terbaru
- Forex
- Crypto