LPS usulkan iuran penjaminan polis 0,2% per tahun untuk industri asuransi
Lembaga Penjamin Simpanan mengusulkan iuran Program Penjaminan Polis sebesar 0,2% per tahun dari cadangan teknis perusahaan asuransi sebagai sumber pendanaan perlindungan pemegang polis. Skema ini disiapkan menjelang pelaksanaan program yang ditargetkan siap berjalan pada 2027, sementara batas waktu penerapan secara hukum paling lambat pada Januari 2028.
Sorotan
- LPS mengusulkan iuran Program Penjaminan Polis sebesar 0,2% per tahun dari cadangan teknis dibayar setiap semester oleh perusahaan asuransi.
- Syarat utama kepesertaan PPP mencakup Risk Based Capital minimal 120% dan status pengawasan normal dari OJK, dengan pendaftaran selama enam bulan.
- LPS menetapkan batas maksimal penjaminan Rp 500 juta per polis, melindungi sekitar 98% polis, dengan implementasi penuh paling lambat Januari 2028.
Skema iuran dan syarat kepesertaan
KONTAN Indonesia melaporkan, LPS mengusulkan iuran Program Penjaminan Polis sebesar 0,2% per tahun yang dibayarkan setiap semester, atau setara 0,1% dari cadangan teknis tiap enam bulan. Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinan D. Purba mengatakan skema itu mengadopsi model pendanaan penjaminan perbankan, tetapi basis penghitungannya memakai cadangan teknis, bukan dana pihak ketiga seperti di sektor bank.Menurut Ferdinan, besaran iuran tersebut secara proporsional memberi dampak yang lebih rendah terhadap aset perusahaan asuransi. Ia menjelaskan iuran penjaminan perbankan sebesar 0,2% dari DPK setara sekitar 0,15% dari total aset bank, sedangkan iuran PPP sebesar 0,2% dari cadangan teknis diperkirakan setara sekitar 0,10% atau sedikit di bawah 0,15% dari aset perusahaan asuransi.
LPS menyatakan dasar perhitungan cadangan teknis akan disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku. Jika perusahaan asuransi sudah menerapkan PSAK 117, penghitungan cadangan teknis akan mengikuti standar tersebut.
Selain iuran, LPS juga menyiapkan dua syarat utama kepesertaan, yakni tingkat solvabilitas atau Risk Based Capital minimal 120% dan status pengawasan normal dari OJK. Perusahaan asuransi yang masih berada dalam pengawasan khusus atau intensif belum memenuhi syarat untuk mengikuti program itu.
Cakupan perlindungan dan dampak bagi industri
LPS merancang batas maksimal penjaminan sebesar Rp 500 juta per polis. Menurut Ferdinan, batas itu diperkirakan dapat memberi perlindungan penuh kepada sekitar 98% polis di industri asuransi.Untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau unitlink, jaminan hanya mencakup manfaat proteksi. Komponen investasi pada produk tersebut tidak masuk dalam cakupan penjaminan.
Di sisi lain, LPS mengakui tantangan utama penerapan PPP berkaitan dengan ketersediaan data nasabah. Untuk mengantisipasi perusahaan yang belum memenuhi persyaratan kepesertaan, lembaga itu menyiapkan masa pendaftaran selama enam bulan agar pelaku industri memiliki waktu memperbaiki pemenuhan kriteria.
Terkait jadwal pelaksanaan, LPS menyatakan siap menjalankan PPP pada 2027, tetapi waktu mulai program masih menunggu ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Undang-undang mengamanatkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Januari 2028, sehingga industri asuransi masih menunggu kepastian aturan turunan sebelum skema berjalan penuh.
Sebelumnya, kami melaporkan penandatanganan juklak pertukaran data OJK-LPS untuk kesiapan Program Penjaminan Polis sebelum Januari 2028.
Berita LPS Terbaru
- Forex
- Crypto