DPR jelaskan pengecualian illicit enrichment dari UU perampasan aset
Pengesahan UU Perampasan Aset mendorong penjelasan DPR mengenai ruang lingkup aturan yang akhirnya tidak memuat ketentuan peningkatan kekayaan secara tidak wajar. Komisi III menyatakan keputusan itu didasarkan pada masukan publik dan akademisi, serta penilaian bahwa isu tersebut menyangkut hak asasi manusia dan berada di luar karakter formil undang-undang tersebut.
Sorotan
- DPR RI tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment ke dalam UU Perampasan Aset setelah mempertimbangkan aspirasi publik, pandangan ahli, dan isu HAM.
- RUU Perampasan Aset disahkan pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027, membahas total 397 daftar inventarisasi masalah.
- DPR menegaskan UU Perampasan Aset hanya fokus pada mekanisme hukum acara perampasan, bukan perluasan norma pidana atau penghukuman illicit enrichment.
Pertimbangan hukum dan desain regulasi
Seperti dilaporkan Kompas.com, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan DPR tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment ke dalam UU Perampasan Aset setelah menyerap aspirasi masyarakat dan pandangan para ahli. Ia menyebut ada pihak yang mendukung, namun banyak pula yang menolak, sementara sejumlah elemen yang dihadirkan DPR juga menilai ketentuan itu bertentangan dengan hak asasi manusia.Habiburokhman mengatakan DPR juga mempelajari penerapan aturan serupa di sejumlah negara. Menurut dia, U.S. dan UK tidak menerapkan illicit enrichment karena dianggap bertentangan dengan HAM, sementara Jerman disebut pernah menggagalkan ketentuan tersebut melalui mahkamah konstitusi.
Selain aspek HAM, ia menjelaskan UU Perampasan Aset disusun sebagai aturan formil yang mengatur tata cara atau hukum acara, bukan aturan materiil yang memuat norma penghukuman. Karena itu, menurut DPR, ketentuan mengenai peningkatan kekayaan secara tidak wajar tidak dimasukkan ke dalam undang-undang tersebut.
Dampak legislasi dan cakupan pembahasan DPR
RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027 pada Kamis, setelah keputusan tingkat I diambil Komisi III sehari sebelumnya.Dalam pembahasannya, Panitia Kerja Komisi III membahas 397 daftar inventarisasi masalah. Habiburokhman menjelaskan 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM bersifat redaksional, 40 DIM bersifat substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.
Bagi sektor hukum dan tata kelola antikorupsi di Indonesia, penjelasan DPR ini menegaskan bahwa undang-undang yang baru disahkan difokuskan pada mekanisme perampasan aset, bukan pada perluasan jenis norma pidana. Posisi itu dapat memengaruhi arah pembahasan lanjutan jika pemerintah dan parlemen kelak ingin mengatur illicit enrichment melalui instrumen hukum yang berbeda.
Seperti disorot sebelumnya, DPR RI menuntaskan Pengesahan UU Perampasan Aset dalam rapat paripurna pada masa sidang 2026-2027.
Berita Citizen Rights Terbaru
- Forex
- Crypto